PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN INDRAMAYU
DOI:
https://doi.org/10.55108/jkp.v3i2.387Kata Kunci:
Law Enforcement, Electoral Crime, Legal Certainty, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilihan, Kepastian HukumAbstrak
Penegakan hukum suatu proses atau upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum terhadap Netralitas Kepala Desa merupakan salah satu tantangan bagi Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemlihan Kepala Daerah Tahun 2020. Penerapan sanksi netralitas kepala desa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indramayu dirasa tidak bisa memberikan efek jera mengingat muatan norma dalam regulasi serta penerapan sanksi oleh Penegak Hukum dirasa tidak maksimal. Penlitian ini akan membahas mengenai Penentuan dan Penerapan Unsur-unsur netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indaramyu dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mendalami kaidah atau aturan hukum sebagai sistem yang terkait dengan peristiwa hukum tertentu.
Referensi
Buku
Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses 12 Juni 2021, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Cetakan ke-1, Kecana Prenadamedia, Jakarta, 2018
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-undnag Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Sumber Lainya
Nur Rohmi Aida, 2020, kompas.com, “Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020”, diakses pada tanggal 18 Juni 2021 https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all
https://bkpsdm.malangkab.go.id diakses pada tanggal 06 April 2022 Pukul 00.53 WIB.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2022 Carto, Riva Rachmi Kusumah
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.