Jurnal Keadilan Pemilu

Jurnal Keadilan Pemilu Volume 6 Nomor 2 tidak lagi sekadar mendiagnosis gejala empiris di lapangan, melainkan mengambil langkah mundur untuk membedah arsitektur sistem demokrasi kita secara utuh melalui tema "Arah Demokrasi Indonesia: Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu". Ketegangan pada level hulu sistem politik dipotret dengan tajam oleh Lili Romli dan Efriza melalui analisis pergeseran tafsir konstitusionalitas Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. Tarik-menarik desain sistemik ini sejalan dengan temuan Sandra Leoni Prakasa Yakub dkk. mengenai implikasi sistem proporsional terbuka yang secara langsung memengaruhi kualitas representasi politik di DPRD. Berbagai benturan kepentingan yang bermuara pada tantangan electoral sebagaimana dipetakan oleh Abdul Rahman mulai dari Pemilu hingga Pilkada pada hakikatnya membutuhkan kanalisasi pemikiran yang lebih dewasa. Di sinilah Fajrin menawarkan model demokrasi agonistik-pluralistik gagasan Chantal Mouffe sebagai katup peredam konflik elektoral. Resonansi filosofis ini selaras dengan gagasan Rendi Kurniawan dkk. tentang urgensi pembangunan hukum pemilu yang progresif dan tidak kaku demi menyambut proyeksi Indonesia Emas 2045.

Namun, bangunan gagasan makro tersebut akan runtuh tanpa ditopang oleh institusi pengawas yang memiliki ketahanan manajerial dan kepastian hukum dalam mengeksekusinya. Intervensi tata kelola kelembagaan menjadi esensial, sebagaimana diajukan oleh Muhammad Rizqi Kusumah Nagara yang meletakkan dasar mitigasi risiko internal melalui pendekatan COSO Internal Control-Integrated Framework. Ketahanan internal ini menjadi modal krusial bagi kerja-kerja pengawasan spesifik di wilayah rawan, seperti rumusan pemetaan dan strategi berkelanjutan untuk menekan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Dede Irawan dan Syaiful Bachri.

Pada akhirnya, seluruh instrumen regulasi dan pengawasan tersebut bermuara pada bagaimana keadilan diartikulasikan dan ditegakkan dalam ruang sengketa. Kajian mengenai efektivitas mekanisme keadilan pemilu yang ditulis oleh Jihad Khufaya menjadi jangkar krusial dalam edisi ini. Melalui perpaduan analisis yuridis dan empiris terhadap penyelesaian sengketa pemilihan di Provinsi Jawa Barat, naskah tersebut menegaskan bahwa dialektika antara teks hukum normatif dan realitas politik adalah batu uji sesungguhnya bagi otoritas kelembagaan pengawas pemilu. Harmonisasi antara perdebatan konstitusional dan penguatan institusional inilah yang menjadikan Jurnal Keadilan Pemilu Volume 2 sebagai referensi esensial bagi perbaikan tata kelola Pemilu di masa depan.