Jurnal Keadilan Pemilu

Jurnal Keadilan Pemilu Volume 6 Nomor 1 mengusung tema “Evaluasi Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024: Persiapan Strategis Menghadapi Tantangan Validitas Demokrasi.” Rangkaian naskah pada edisi ini merespons tantangan validitas tersebut melalui tiga klaster isu masalah utama: fondasi partisipasi, problematika penegakan hukum, dan proyeksi inovasi pengawasan. Pada klaster pertama, validitas demokrasi ditarik dari hulu persoalan hak pilih dan partisipasi elektoral. Kata kunci “Kedaulatan Pemilih” dan “Data Pemilih Berkelanjutan” menjadi titik tolak evaluasi yang diajukan oleh Hj. Nuryamah. Dimensi partisipasi ini kemudian diuji silang dengan variabel sosiologis melalui analisis “Kondisi Ekonomi Keluarga” terhadap “Partisipasi Politik”, dengan isu spesifik pada “Pemilihan Walikota Tasikmalaya Tahun 2024” oleh Nauval Trian Putra. Validitas basis massa ini juga menyentuh aspek inklusivitas institusional, di mana Fahmy Iss Wahyudy meneliti lokus “Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat” untuk melihat “Keterpilihan Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Adat.” Ketiga naskah ini membangun benang merah bahwa validitas demokrasi bersandar pada akurasi data, independensi ekonomi pemilih, dan keadilan akses bagi kelompok rentan. Klaster kedua menyoroti friksi empiris di lapangan melalui isu “Problematika” dan penegakan hukum. Kata kunci “Vote Buying” pada “Pemilu 2024” ditinjau lebih dalam oleh Andhika Pratama dan Gunawan Kusmantoro sebagai bentuk nyata tantangan elektoral. Persoalan teknis penindakan di lapangan tersebut kemudian direlasikan dengan “Kepastian Hukum” dalam institusi “Sentragakkumdu” pada “Pilkada Tahun 2024” yang diurai oleh Mohammad Ichmal. Kerumitan penanganan pelanggaran ini dipertegas oleh Alvin Hermawan melalui analisis empirik “Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 03/Reg/LP/PB/KAB/13.23/X/2024” di “Bawaslu Kabupaten Subang”, yang menitikberatkan pada “Interpretasi Sistematis Pasal 71 Ayat (1).” Benang merah rasional pada klaster ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teks regulasi dengan kepastian eksekusi di lembaga penegak hukum. Klaster ketiga hadir sebagai resolusi atau “Persiapan Strategis” menghadapi kebuntuan konvensional. Kata kunci teknologi mutakhir menjadi lokus solusi, di mana Sally Sophia, Salma Zahra, dan Akmal Azizan mengajukan analisis “Blockchain” untuk memastikan “Pemungutan Suara yang Adil.” Solusi ini berjalan beriringan dengan gagasan Cecep Mustafa dan Rita Komalasari yang berfokus pada “Pemantauan Pemilu” dengan mengandalkan “Kecerdasan Buatan (AI).” Melalui penarikan variabel dari hulu partisipasi, problematika regulasi, hingga hilir digitalisasi, Jurnal Keadilan Pemilu Volume 6 Nomor 1 menyajikan pemetaan masalah yang saling mengunci dalam lanskap demokrasi 2024.