IMPLIKASI HUKUM BAGI PENERIMA DALAM PELANGGARAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.55108/jkp.v5i2.487Kata Kunci:
Pilkada, Money Politics, Criminal ActsAbstrak
The practice of money politics that occurs in the election of Regional Heads is a form of violation or criminal act of the election. Money politics can damage the democratization process, but this seems to have become a bad culture in society and is considered commonplace. The purpose of this study is to determine the legal regulations and consequences for recipients involved in the practice of money politics and what efforts should be made. This research method is a normativeresearch that is descriptive-analytical with a normative legal approach. The results of the study indicate that the practice of money politics is a form of criminal act of the election and recipients involved in the practice of money politics are qualified as perpetrators (dader) who can be held accountable for criminal acts of the same degree as the giver of money or promises.
Referensi
Buku :
Ashiddiqie, J. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Fuady, Munir. (2017). Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
Hiariej, E. O. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
Hiarriej, E. O. (2016). Prinsip - prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Palguna, D. G. (2013). Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Remmelink, J. (2003). Hukum Pidana. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Jurnal :
Begouvic, M Eza Helyatha, and Bayu Cuan. “MONEY POLITIK PADA KEPEMILUAN DI INDONESIA.” SOL JUSTICIA 4, no. 2 (December 28, 2021): 105–22. https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451.
Kania, Dede. “PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.” Jurnal Keadilan Pemilu 4, no. 1 (June 1, 2023): 55–66. https://doi.org/10.55108/jkp.v4i1.418.
Nabila, Nisa, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar. “PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA.” Notarius 13, no. 1 (March 6, 2020): 138–53. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169.
———. “PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA.” Notarius 13, no. 1 (March 6, 2020): 138–53. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169.
Nail, Muhammad Hoiru. “KUALIFIKASI POLITIK UANG DAN STRATEGI HUKUM DAN KULTURAL ATAS PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM.” Jurnal Yuridis 5, no. 2 (April 26, 2019): 245. https://doi.org/10.35586/.v5i2.770.
Permata, Chusnul Qotimah Nita, and Nur Barokah Uswatun Khasanah. “BUDAYA MONEY POLITICS DAN IDENTITY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA,” n.d.
Susanti, Retna. “Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis.” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 3 (July 1, 2021). https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636)
Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Eki Sirojul Baehaqi, Epa
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
