Jurnal Keadilan Pemilu

Pilkada serentak 2024 telah menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Di tengah tantangan besar yang meliputi kompleksitas teknis, dinamika politik lokal, serta ancaman terhadap integritas proses pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Edisi ini mengangkat tema evaluasi hasil pengawasan Pilkada 2024 sebagai upaya untuk merefleksikan capaian, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah strategis menuju demokrasi yang semakin berkualitas.

Pengawasan Pilkada di Jawa Barat mencatat sejumlah keberhasilan yang signifikan yang antara lain efektivitas Penyelesaian Sengketa yang sebagian besar sengketa proses pemilu berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan ajudikasi, mencerminkan peran Bawaslu sebagai lembaga yang responsif dan kredibel.  Selain itu, partisipasi masyarakat  melalui kesadaran untuk melaporkan pelanggaran meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan program sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu.  Selanjutnya, penguatan transparansi proses pengawasan rekapitulasi suara berjalan dengan lebih terbuka, meminimalkan potensi manipulasi data di tingkat TPS hingga rekapitulasi akhir. 

Meskipun demikian, sejumlah tantangan tetap menjadi perhatian utama, praktik politik uang masih menjadi momok utama dalam Pilkada 2024. Upaya penindakan sering kali terkendala bukti yang tidak memadai atau kurangnya keberanian saksi untuk memberikan keterangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya jumlah personel pengawas di lapangan sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah TPS di Jawa Barat, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal di beberapa daerah terpencil.  Oleh karenanya perlu koordinasi antar Lembaga sinergi antara Bawaslu, KPU, aparat keamanan, dan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan untuk mencegah potensi konflik selama tahapan pilkada. 

Hasil evaluasi pengawasan Pilkada 2024 memberikan dasar untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depan seperti halnya digitalisasi sistem pengawasan dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan pelanggaran dan monitoring proses pemilu guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan.  Kemudian penguatan regulasi menjadi penting untuk mendorong revisi regulasi terkait sanksi terhadap pelanggaran pemilu agar lebih tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku politik uang maupun pelanggaran administratif lainnya, serta penting dilakukan peningkatan kapasitas pengawas dengan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh jajaran pengawas agar memiliki kemampuan teknis dan analitis yang lebih baik dalam menangani berbagai dinamika di lapangan.  Oleh karena itu menjadi penting edukasi politik berkelanjutan dengan cara melanjutkan program pendidikan politik kepada masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas.

Pilkada serentak 2024 telah memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk menjaga integritas demokrasi melalui pengawasan yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Melalui edisi ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem pemilu di masa depan dan mendorong terciptanya demokrasi substantif yang mencerminkan aspirasi rakyat secara utuh. Mari bersama-sama mengawal demokrasi kita menuju kualitas yang lebih baik.