RUANG TAFSIR ATAS JENIS/BENTUK SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DAPAT DIAJUKAN KE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
DOI:
https://doi.org/10.55108/jkp.v4i1.416Kata Kunci:
Bawaslu, Local Government Election, Election Dispute, State Administration DisputeAbstrak
Referring to Law No.10/2016 and its subsequent regulations, dispute settlement for Local Government Election is jurisdiction of BAWASLU, and its verdict is considered binding. However, at the same time the Hight Administrative Court (PTUN) is given jurisdiction for administrative dispute of Local Government Election. These two conflicting rules come to attention because the enactment of the verdict of Local/District General Election Commission (KPU Provinsi dan Kota/Kabupaten). This creates confusion in the application of these regulations because there are no clear parameters for disputes that can be qualified as Local Government Election Administrative Disputes. Thus, the formulation of norms regarding issues regarding the implementation of Local Government Elections, especially regarding Election Disputes and State Administration Election Disputes, needs to be adjusted to the system applied in resolving Process Disputes and State Administration Disputes in the Implementation of General Elections as stipulated in Law Number 7/2017 regarding General Elections.
Referensi
Sumber Buku, Publikasi, dan Karya Tulis Ilmiah
Absar Kartabrata, Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), Jurnal Keadilan Pemilu, Vol. 1 No. 3, 2020
Afif Khalid, 2014, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, VI Nomor 11, Januari-Juni 2014
Anwar, Shamena, Patrick Bayer and Randi Hjalmarsson. 2019. Politics in the Courtroom: Political Ideology and Jury Decision Making. Journal of the European Economic Association 17(3): 834–875.
Cecep Cahya Supena, 2022, Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum, Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 2 ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 3 Mei 2022, Reviewed 10 Mei 2022, Publish 31 Mei 2022 (page 427-435)
Charles W. Collier, 2000, Law as Interpretation, 76 Chi.-Kent L. Rev. 779, available at http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/617
David E. Adelman dan Robert L. Glicksman, 2020, Judicial Ideology as a Check on Executive Power, Ohio State Law Journal, Vol. 81:2
Eriksson LM and Vernby K (2023). Let Me Be the Judge: Ideology, Identity, and Judicial Selection. Journal of Experimental Political Science 10, 221–230. https://doi.org/10.1017/XPS.2022.10
Farhana Hanifah dan Anatomi Muliawan, Implemetasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan dengan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, JCA of LAW, Vol. 1 Nomor 1, Tahun 2020
Jazim Hamidi, 2005, Hermeneutika Hukum, Yogyakarta, UII Press
Joshua B. Fischman dan David S. Law, What Is Judicial Ideology, and How Should We Measure It?, 29 WASH. U. J. L. & POL’Y 133 (2009), https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol29/iss1/7
Loundoe, John Z. 2012, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta. Penerbit Bina Aksara. Jakarta.
Marhus Ali, 2010, Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010
Maya Sartika, Kedudukan Putusan Pengadilan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 2 Nomor 1, 1 Juni 2019
Mertokusumo, Soedikno, 2001. Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A, 1993. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung
Murphy, Walter. 2000. Constitutional Interpretation as Constitutional Creation: The 1999-2000 Harry Eckstein Lecture, University of California, Irvine.
Putri Diah Lestari dan Hananto Widodo, Disharmonisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pilkada di Indonesia, Jurnal universitas Lampung, Vol. 01 Nomor 01, 2012
Putri Diah Lestari dan Hananto Widodo, Disharmonisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pilkada di Indonesia, Jurnal universitas Lampung, Vol. 01 Nomor 01, 2012, hlm. 193-194
Rahayu Prasetyaningsih, 2011, Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011 ISSN 1829-7706
Vandevelde, Kenneth J. 1996. Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning. Westview Press. Colorado
Yulianto, Problematika dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol. 2 Nomor 2, 2021
Sumber Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 yang diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 yang diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 yang diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diucapkan pada hari
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Fajar Ramadhan Kartabrata, Rosa Tedjabuwana
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
