POLEMIK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SYARAT USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.55108/jkp.v5i2.481Kata Kunci:
Testing, Supreme Court Decision, Constitutional Court DecisionAbstrak
The main problem in this study is the existence of different interpretations of decisions in judicial institutions testing legislation, between the Supreme Court and the Constitutional Court on the age requirements for nominating regional heads. The approach method used is normative juridical with secondary data collection methods in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that when examining the theory and role of the Supreme Court and the Constitutional Court in legislation related to the authority to review laws, it is clear that the decisions of the Constitutional Court are higher. This is because its judgment refers directly to the constitution, thus integrating its decision into the legal framework. The action of the election organizers to uphold the decision of the Constitutional Court is actually a constitutional response, because the Constitutional Court Decision has a higher object and basis of testing in the hierarchy of laws and regulations. In the future, the idea of reforming the instrument or substance of the regulation and the authority of one-stop testing at the Constitutional Court is needed.
Referensi
Buku
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
Ashidiqqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, 2004).
________________ dan M. Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
Dri Utari Christina Rachmawati. Judicial Review Dalam Perspektif Supremasi Konstitusi. Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN).
Gerangelos, Peter. The Separation of Powers and Legislative Interference in Judicial Process, Constitutional Principles and Limitations. (Oregon: Hart Publishing, 2009).
Ginsburg, Tom. Judicial Revi¡ew in New Democracies. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
Huda, Ni’matul. Perkembangan Hukum Tata. (Yogyakarta: FH-UII Press, 2014).
Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2017.
Kelsen, Hans. General Theory of Law. (London: Oxford University Press, 1949).
___________. General Theory of Law and State. (New York: The Lawbook Exchange, 1993).
Mahkamah Konstitusi. “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku Ke VI - Kekuasaan Kehakiman”. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010).
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Cetakan III. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Robert A, Dahl. Polyarchy: Participation and Opposition. (New Haven: Yale University Press, 1971).
Sarundajang. Pilkada Langsung Problematika dan Prospek. Cet. II. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012).
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
Jurnal
Limbach, Jutta. “The Concept of the Supremacy of the Constitution”. The Modern Law Review Vol. 64, No. 1, Januari 2001.
Nggilu, Novendri M. “Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan MK”, Universitas Gorontalo, Jurnal Konstitusi Vol 16 No.1 Maret 2019.
Soeroso, Fadjar Laksono. “Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Yudisial Vol. 6, No. 3 Desember 2013.
Syahrizal, Ahmad. “Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1 Maret, 2007.
Internet
Indrayana, Denny, Wewenang Judicial Review Satu Atap, http://www.hukumonline.com/berita
Jimly Asshiddiqie, MK Siap Ambil Alih Wewenang MA Uji Aturan di Bawah UU, http://www.antaranews.com/print
Mahfud MD: Putusan Mahkamah Agung Soal Oso Tak Wajar. http://m.tribunnews.com/nasional/2018/11/07/mahfud-md-putusan-ma-soal-oso-tak-wajar
Pilkada Serentak 2024: Kontroversi Syarat Pencalonan Kepala Daerah. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-kontroversi-syarat-pencalonan-kepala-daerah
Putusan
Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024.
Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No.12 Tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
Indonesia, Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU No.10 Tahun 2016, LN No.130 Tahun 2016, TLN No. 5898.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Sandra Leoni Prakasa Yakub
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
