Analisis SOAR: Dampak Penundaan Pilkada Tahun 2022 dan 2023
DOI:
https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.48Kata Kunci:
simultaneous elections in 2024, postponement of regional head elections for 2022 and 2023, regional head electionsAbstrak
Elections as a form of community participation must be carried out following the procedures set out in the law. One of them is in the Regional Head Election. The impact of the Covid-19 pandemic stated that the election could not be held considering that the virus outbreak was increasing every year. The assumption that the Regional Head Elections in 2022 and 2023 have been postponed has given special attention to all the pros and cons elements. The impact of the postponement of the 2022 and 2023 Regional Head Elections will happen to the KPU as the election organizer, and the complexity of the problems in the 2019 Election will repeat itself. The purpose of this study is to find the cause of the government abolishing the 2022 and 2023 Regional Head Elections in real terms by looking at the context that occurred in the simultaneous elections in 2019. This study uses qualitative descriptive methods and data collected using relevant journals, news, and also web. The theory used is an empirical political theory because it explains the predictions that will occur if the Regional Head Election is still held in 2024 by looking at the causes and effects. The analysis used is SOAR with research results in legitimacy and political parties. In legitimacy, there are regulations in the form of laws, while political parties are related to the strategies taken to win the Regional Head Election.
Unduhan
Referensi
Ali, M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T., Anindyajati, T., & Gusti Asih, P. (2011).
Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif. Jurnal Konstitusi , 1-40.
Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 218-236.
Badan Pengawas Pemilihan Umum . (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020. Jakarta: Bawaslu.
Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali kota. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1112. Jakarta.
Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sitematis, dan Masif. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1112. Jakarta.
Basir, G. (2011). Birokrasi dan Kekuasaan Politik (Kasus: Partisipasi Birokrat dalam Pemilihan Kepala Daerah). Al-Hurriyah, 56-63.
Din, M., Rizanizarli, & Jalil, A. (2019). Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan. De Jure, 20(3), 289–300.
Junaidi, M. (2020). Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jurnal Ius Constituendum. 5 (2), 230-231. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631.
Hendru. (2021, Desember, Kamis). Dari 3.814 Dugaan Pelanggaran Pilada, 112 Dugaan Tindak Pidana Masuk Penyidikan. Retrieved from Badan Pengawas Pemilihan Umum: https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814-dugaan-pelanggaran-pilkada- 112-dugaan-tindak-pidana-masuk-tahap-penyidikan
Hasanah, U. (2019). Buku Ajar Teori Hukum. Surabaya: SCOPINDO Media Pustaka.
Heri, F., & Elyasari, R. (2019). Frase Kata Memerintahkan dan Merekomendasikan Dalam Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu. Jurnal Adhyasta Pemilu, 2 (2) 49-65.
Irwan. (2018). Relevansi Pradigma Positivistik. Jurnal Ilmu Sosial, 21-38.
Isharyanto. (2016). Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik. Yogyakarta:Penerbit WR
Junaidi, M. (2020). Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terbadu. Jurnal Ius Constituendum, 5(2), 220–234.
Mashabi, S. (2021, Januari 7). Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2021/01/07/16501781/kode-inisiatif-41-dari-136-permohonan-sengketa-pilkada-2020-gunakan-dalil
Perdana , A., Silitonga, B. M., M. Liando, F. D., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M.,Anggraini, T. (2019). Tata Kelola Pemilu Di Indonesia. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Putusan Nomor 1 P/PAP/2021 Mahkamah Agung Tanggal 22 Januari 2021. Putusan Pendahuluan Bawaslu No. 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM
Sinambela, D. B., Nathalia, C., & Dewanata, P. (2016). Penyelesaian Sengketa Pencalonan Pilkada 2015 yang berlarut-larut. Jakarta Selatan: Yayasan Perludem.
Sudrajat, T., & Hartini, S. (2017). Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Mimbar Hukum, 29(3), 448-458.
Sumaryono, E. (2013). Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Depok: PT KANISUS.
Surbakti, R., Supriyanto, D., & Topo, S. (2011). Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta Selatan: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
Syam, R. (2006). Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika Dan Upaya Ke Depan Untuk
Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berkeadilan. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
Zoelva, H. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 10 (3) 378-398.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2021 Maulida Rita Widyana, Addien Fikriansyah
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
