PERLINDUNGAN HUKUM PADA SAKSI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

Penulis

  • Nur Rahmadayana Siregar Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

DOI:

https://doi.org/10.55108/hbd.v1i1.129

Kata Kunci:

Protection, Witness, Election Violations

Abstrak

Legal protection is a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security to every citizen. Based on the Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The implementation of the election itself cannot be separated from the violations that occurred. One of the most important roles in handling election violations is the witness. The importance of legal protection for every community is one of the reasons for the issuance of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. It also regulates an institution that is responsible for handling the provision of protection and assistance to witnesses and victims, called the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Therefore, the role of the LPSK includes the protection of witnesses in handling election violations.Protection of witnesses handling election violations can apply for protection in accordance with the protection mechanism by LPSK, the mechanism for handling election violations that has been regulated is a way for LPSK to provide protection according to the applicable rules in the form of their rights and obligations as witnesses in handling violations. Witnesses in handling election violations must be treated in a balanced way between their rights and obligations. The provision of witness protection during election crimes is provided with two protection models, namely a combination of the procedural rights model and the service mode.

Referensi

Buku

M. Hadjon, (1987) Philipus Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu: Surabaya.

Masharsono, (2011) Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah. Malang:Universitas Brawijaya.

Komisi Pemilihan Umum, (2010) Modul I Pemilih Untuk Pemula, Jakarta:Komisi Pemilihan Umun.

Sri Hastuti P, (2004) Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu, Jurnal Hukum Vol. 11 No. 25

Ramlan Surbakti, dkk, (2011) Penanganan Sengketa Pemilu, (Jakarta:Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Sri Sugeng Pujiatmiko, (2019) Penanganan Pelanggaran Pemilu (Dalam Teori dan Praktik, Tuban:Karya Litera Indonesia

Sudikno Mertokusumo, (1993) Hukum Acara Perdata, Yogyakarta:Liberty.

Jurnal

Drake Allan Mokorimban, (2013) Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakan Hukum Pidana Di Indonesia, Lex Crimen Vol.II No.1

Lidya Ester Turangan, dkk, (2021) Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Lembaga Negara, Lex Administratum, Vol. IX No. 3

Mamay Komariah, (2015) Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Jurnal Galuh Justisi Vol. 3 No. 2

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Internet

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 4 November 2019, https://www.bawaslu.go.id/ , diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

Komisi Pemilihan Umum DI Yogyakarta, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan, Error! Hyperlink reference not valid.diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/saksi, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

Maharani Siti Shopia, Mekanisme OPerlindungan Saksi dan Korban di Daerah, https://new.hukumonline.com diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

Moch Dani Pratama Huzaini, Dua Hal Yang Sering Tertukar Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu, https://new.hukumonline.com diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

Radar Solo, Saksi Bungkam, Gagal Seret Legislator Pelanggar Pemilu ke Meja Hijau, https://radarsolo.jawapos.com/ diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

Universitas Batanghari, Kuliah Umum: Viktimologi dan Perkembangannya http://unbari.ac.id/ diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

Unduhan

Diterbitkan

2021-06-01

Cara Mengutip

PERLINDUNGAN HUKUM PADA SAKSI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU. (2021). Jurnal Huma Betang Demokrasi, 1(1), 134-155. https://doi.org/10.55108/hbd.v1i1.129

Artikel Serupa

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.