MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: TINJAUAN PSIKOLOGI
DOI:
https://doi.org/10.55108/hbd.v1i1.124Kata Kunci:
Mediation, Election Process Disputes, PsychologyAbstrak
In a country that adheres to a democratic system, General Elections are an important instrument.
Indonesia is a democratic country that has held Simultaneous Elections in 2019. Conceptual
elections are a means of implementing people's sovereignty. The 2019 elections are held based on
Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In the implementation of elections, it is very
possible for disputes to occur at several stages. One of them is process dispute. In the Election Law,
one of the tasks and authorities given to Bawaslu is the resolution of electoral process disputes.
Article 466 of the Election Law states that: Election Process Disputes include disputes that occur
between Election Contestants and disputes between Election Contestants and Election Organizers
as a result of the issuance of KPU Decrees, Province KPU Decrees and Regency KPU Decrees.
The dispute resolution of the election process begins with mediation. Mediation can provide a
solution for the disputing parties. Mediation is a method of resolving disputes through a negotiation
process to obtain an agreement between the parties with the assistance of a mediator. Psychology is
one of the crucial dimensions in the application of mediation. The mediator needs to have basic
knowledge of psychology. Psychological aspects cannot be ignored in the mediation of dispute
resolution in the election process.
Referensi
Buku
Abdurrahman Konoras, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan, Rajawali Pers, Depok, 2017
Black Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, St. Paul, 1979
Boulle, Laurence, Mediasi: Principle, Process, Practice, Printed in Australia by Alken Pres Pty Ltd, Australia, 2003
Cialdini, Robert B., Influence: The Psychology of Persuasion. Vol. 55. New York: Collins, 2007
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
Gifis, Steven H., Law Dictionary, Barren’s Educational Series, New York 1984
H.UU Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, Fokusmedia, Jakarta, 2018
Jajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, KencanaPrenada Media Group, Jakarya, 2018
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
Machli Riyadi, Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum,Reality Publisher, Surabaya, 2009
M. Natsir Asmawi, Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Psychological Approach Importances In Mediation Process, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017
Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
Rahmat Bagja dan Dayanto, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020
Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2011
Takdir Rahmadi, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses PemilihanUmum.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Internet
Anonim.10 Reasons to Choose Mediation, di akses pada tanggal 4 juni 2021 melalui https://www.mediatethurston.org/1 0reasons.html
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Arief Budiarto
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
