Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu lembaga pengawas yang ditugaskan pada wilayah pengawasan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pengawasan untuk Pemilu dan Pemilihan. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas. Untuk mewujudkan Pemilu atau Pemilihan yang bermartabat dan berintegritas tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan berbenah diri untuk selalu berinovasi menjalankan peran pengawasannya guna meningkatkan hakikat demokratisasi. Sebagai bagian dari inovasi dan kontribusi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun yang sudah dilakukan pada tahun 2019. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengundang para akademisi, penyelenggara Pemilu, aktivis pro akademisi, pemerhati Pemilu dan penggiat Pemilu untuk ikut berpartisipasi mengirimkan karya ilmiah/ hasil penelitiannya berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan.
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TERKAIT REGULASI PENCORETAN/PEMBENARAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 menyisakan pekerjaan rumah bagi penyelenggara. Berbagai permasalahan maupun sengketa yang terjadi menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggaraan pemilu. Namun, dalam penyelenggaraan pemilu, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan atau sengketa. Sehingga dibutuhkan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi penyelenggaraan pemilu terkait regulasi pencoretan/pembenaran hasil penghitungan suara. Tulisan ini bukan bertujuan untuk mengatakan bahwa penyelenggara pemilu tahun 2024 tidak berjalan dengan baik dan optimal, namun hendak melihat sisi lain bagaimana regulasi penyelenggaraan pemilu sudah dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia, karena pemilu merupakan pesta demokrasi terbesar yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan negara Indonesia atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal. Apabila terjadi koreksi atau pembetulan pada formulir salinan, dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata dengan 2 (dua) garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret dengan dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS serta saksi yang hadir. Sementara untuk formulir Model C.Hasil plano, dikoreksi dengan menggunakan tipp-ex tanpa diparaf, dengan maksud karena formulir Model C.Hasil plano akan di foto kemudian akan diunggah di Sirekap. Evaluasi penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan masalah pencoretan/pembenaran hasil penghitungan suara, dibutuhkan sosialisasi terkait peraturan dimaksud. Terkait dengan regulasi harus sudah sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan masyarakat serta bangsa Indonesia.
DIFERENSIASI REKOMENDASI DAN PUTUSAN BAWASLU: IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 104/PUU-XXII/2025
Penanganan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selama ini didasarkan pada pembagian fungsi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pelaksana. Namun, perkembangan praktik dan tafsir yuridis menunjukkan terjadinya perubahan kedudukan hukum istilah “rekomendasi” Bawaslu yang semula bersifat administratif menjadi memiliki daya paksa menyerupai putusan ajudikatif. Perubahan ini semakin mengemuka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXII/2025 yang menegaskan bahwa hasil pemeriksaan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu bersifat mengikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus, dengan menelaah konstruksi kewenangan Bawaslu–KPU dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dan 9 Tahun 2022, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, independensi penyelenggara, dan perlindungan hak peserta Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan daya paksa produk Bawaslu meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi menimbulkan ketegangan kelembagaan karena belum diikuti rekonstruksi norma yang memadai dalam hukum positif. Ketiadaan mekanisme ajudikatif yang lengkap dan belum adanya jalur keberatan administratif menimbulkan risiko pelanggaran asas due process of law. Studi kasus di Papua Barat Daya menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas kewenangan berdampak langsung pada stabilitas proses pencalonan dan legitimasi penyelenggara di daerah otonomi baru. Penelitian ini merekomendasikan revisi Pasal 139–140 UU Pilkada, pembentukan mekanisme banding administratif, serta penguatan desain koordinasi kelembagaan agar relasi Bawaslu–KPU selaras dengan prinsip checks and balances dan terjamin kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pilkada.
PENGGUNAAN METODE DELIBERATIVE LEGISLATIVE PROCESS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMILU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 135/PUU-XXI/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL
Dinamika pembentukan undang-undang pemilu di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024, yang mewajibkan pemisahan pemilihan umum nasional dan lokal. Putusan ini mengharuskan penyesuaian proses legislatif undang-undang pemilu untuk memastikan konsistensi konstitusional, legitimasi politik, dan kelayakan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan metode Proses Legislatif Deliberatif sebagai pendekatan normative dalam pembentukan undang-undang pemilu pasca-putusan. Dengan menerapkan metode penelitian hukum doktrinal, studi ini mengintegrasikan teori demokrasi deliberatif Habermas dengan konsep legislasi partisipatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan deliberatif belum diinstitusionalisasikan secara optimal dalam praktik legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena partisipasi publik masih bersifat prosedural rather than substantif. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan peluang untuk merekonstruksi proses pembentukan undang-undang pemilu melalui inklusivitas deliberatif dan komunikasi rasional antara pembuat undang-undang, partai politik, dan warga negara. Studi ini menyimpulkan bahwa kerangka kerja legislatif deliberatif sangat penting untuk memperkuat legitimasi demokratis dan akuntabilitas pembentukan undang-undang pemilu di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Vieta Imelda Cornelis, Andik Mannulusi, Fritz Edward Siregar
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAWASLU KEPULAUAN RIAU TERHADAP AKURASI DATA PEMILIH PADA PILKADA 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Provinsi Kepulauan Riau terhadap akurasi data pemilih dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kelembagaan pada Bawaslu di tujuh kabupaten/kota se Kepulauan Riau. Data diperoleh melalui laporan hasil pengawasan, saran perbaikan, dan laporan pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), serta Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu berjalan efektif di setiap tahapan pemutakhiran data pemilih. Efektivitas tersebut tercermin dari penerapan pengawasan berbasis bukti (evidence-based supervision), koordinasi aktif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta tindak lanjut administratif terhadap saran perbaikan. Tantangan utama terletak pada mobilitas penduduk yang tinggi, sinkronisasi data kependudukan, serta pemilih meninggal dunia yang belum terhapus dari daftar. Namun, mekanisme pengawasan berjenjang dan sistem pelaporan berbasis data lapangan mampu meningkatkan akurasi DPT secara signifikan.
MENGGAGAS KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, sistem hukum pemilu di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa fragmentasi regulasi antara UU Pemilu dan UU Pilkada. Pemisahan tersebut menimbulkan disharmoni norma, hambatan implementasi, serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi kodifikasi Undang-Undang Pemilu sebagai bentuk penataan regulasi untuk menjamin pemilu yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas Pemilu Serentak 2019 dan Pemilu 2024 mengungkap kelemahan desain hukum pemilu, khususnya terkait beban kerja penyelenggara, validitas penggunaan teknologi pemilu, dan persoalan data pemilih. Selain itu, partisipasi publik yang bermakna berdasarkan kerangka Arnstein menjadi prasyarat legitimasi kodifikasi UU Pemilu. Oleh sebab itu, kodifikasi harus dilakukan melalui pengintegrasian rezim pemilu nasional dan daerah dalam satu undang-undang, penguatan perlindungan penyelenggara dan pemilih, serta penyusunan regulasi berbasis riset dan pelibatan publik. Reformasi hukum pemilu melalui kodifikasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Muhammad Nur Ramadhan
Fenomena Politik Uang Pada Pemilu Indonesia : Tantangan Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila
Demokrasi merupakan bentuk pemerimtahan yang menempatkan kedaulatan secara mutlak berada di tangan rakyat, baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat turut mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi tersebut, namun dengan penyesuaian terhadap nilai-nilai kultural dan ideologi bangsa. Demokrasi yang dijalankan di Indonesia dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila. Sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip Pemilu yang jujur dan adil, politik uang dilarang secara tegas dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia. Undang-Undang Pemilu melarang segala bentuk pemberian materi kepada pemilih oleh peserta Pemilu maupun tim kampanye. Pasal 280 ayat (1) huruf j menegaskan larangan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih, sementara Pasal 515 menetapkan sanksi pidana berupa penjara hingga 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp36 juta bagi pelanggarnya. Politik uang badalah praktik pemberian uang, barang, atau materi lainnya oleh peserta pemilu atau pihak terkait untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Fenomena yang terjadi tidak hanya bertentangan dengan prinsip demokrasi saja namun juga melawan sila Pancasila khususnya sila keempat dan kelima. Selain juga dapat dikatakan sebagai bentuk ketimpangan kekuangan dalam kontestasi politik. Dampaknya rakyat akan menjadi semakin terpinggirkan dan kehilangan peran strategi dalam menentukan arah kebijakan politik ke depan.
Hak Cipta (c) 2026 Febriadinata Febriadinata, Wahyu Nur Laili, muhammad afandi
PERAN BAWASLU DALAM PEMILU DENGAN KANDIDAT TUNGGAL : STUDI KASUS PILKADA GRESIK 2024
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi elektoral pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan kandidat tunggal, dengan fokus studi pada Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2024. Dalam pemilihan ini, hanya terdapat satu pasangan calon yang secara resmi ditetapkan dan harus bersaing dengan kotak kosong, yaitu simbol pilihan rakyat atas ketidakpuasan terhadap minimnya alternatif politik yang tersedia. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip keterwakilan, partisipasi, dan legitimasi hasil pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan information melalui dokumentasi, observasi lapangan, serta wawancara semi-struktural terhadap anggota Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Gresik melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan preventif melalui penguatan pendidikan pemilih, pemantauan kampanye, pengawasan netralitas ASN, serta pengendalian distribusi logistik. Meski pasangan calon tunggal memenangkan kontestasi, perolehan suara kotak kosong yang signifikan (sekitar 40%) menandai adanya kritik publik terhadap proses politik yang dianggap elitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan oleh Bawaslu tetap krusial dalam menjaga integritas pemilu, bahkan dalam situasi tanpa kompetisi yang seimbang, dan merekomendasikan penguatan regulasi serta peran pengawasan partisipatif masyarakat.
Bawaslu; Pilkada kandidat tunggal; kotak kosong; pengawasan pemilu
Hak Cipta (c) 2026 230111100018 siti mutmainah
Blockchain: Pengawasan Pemilu Aman, Transparan, dan Terpercaya
Kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai integritas pemilu, keamanan, dan transparansi telah mendorong pencarian solusi inovatif untuk memperbaiki proses pemilu. Teknologi blockchain, dengan janji transparansi, keamanan, dan desentralisasi, telah muncul sebagai alat potensial untuk meningkatkan integritas sistem pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran blockchain dalam mentransformasi pemilu dengan melakukan analisis komparatif terhadap uji coba pemilu berbasis blockchain di Estonia, Sierra Leone, dan daerah lainnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas, tantangan, dan hasil dari uji coba ini, memberikan bukti empiris untuk menginformasikan reformasi pemilu di masa depan. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur, menganalisis studi kasus, artikel akademik, dan laporan pemerintah. Pendekatan komparatif digunakan untuk menilai keberhasilan dan tantangan implementasi blockchain di berbagai konteks geopolitik. Analisis data berfokus pada tema-tema seperti kepercayaan pemilih, integrasi teknis, dan transparansi pasca-pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun blockchain memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pemilu, implementasinya tidak tanpa tantangan. Faktor-faktor seperti infrastruktur digital, edukasi pemilih, dan integrasi sistem mempengaruhi skalabilitas dan efektivitasnya. Penelitian ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan otoritas pemilu tentang cara mengatasi tantangan ini, serta memberikan panduan untuk implementasi blockchain yang sukses dalam pemilu guna mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan aman.
Hak Cipta (c) 2026 Akmal Azizan, Salma Zahra, Sally Sophia
Blockchain untuk Sistem Pemilu yang Berintegritas
Integritas sistem pemilu di seluruh dunia semakin dipertanyakan akibat kekhawatiran terhadap kecurangan, kurangnya transparansi, dan kerentanan keamanan. Teknologi blockchain, dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, menawarkan solusi potensial untuk mengatasi tantangan ini serta meningkatkan kepercayaan pemilih dalam proses pemilu. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah pemilu berbasis blockchain dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dengan menganalisis potensi teoritis serta bukti empiris dari proyek percontohan dan aplikasi di dunia nyata. Melalui tinjauan literatur, analisis studi kasus, dan sintesis data, penelitian ini mengevaluasi efektivitas, skalabilitas, implikasi hukum, serta pertimbangan sosial dari penerapan blockchain dalam pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan integritas pemilu, tetapi tantangan seperti aksesibilitas, skalabilitas, dan kepatuhan hukum harus dikelola dengan cermat agar implementasinya berhasil. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun blockchain berpotensi merevolusi sistem pemilu, adopsinya memerlukan perencanaan menyeluruh, termasuk dalam mengatasi faktor teknologi, hukum, dan sosial, guna memastikan penerimaan yang luas serta efektivitasnya.
Hak Cipta (c) 2026 Cecep Mustafa, Rita Komalasari
Revolusi AI dalam Pemilu:Deteksi Kecurangan Real-Time
Integritas pemilu sangat penting untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, tetapi metode tradisional pemantauan pemilu cenderung kurang efektif dalam mendeteksi ketidakteraturan secara real-time. Kecurangan pemilu yang semakin canggih, termasuk penyamaran pemilih, manipulasi suara, dan serangan siber, menuntut pengembangan teknologi canggih untuk meningkatkan keamanan pemilu. Kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi untuk merevolusi pemantauan pemilu dengan memungkinkan deteksi ketidakteraturan yang lebih cepat dan akurat. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana AI dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan pemilu guna mendeteksi kecurangan secara real-time. Penelitian ini berfokus pada pengenalan model deteksi berbasis AI, integrasi berbagai metodologi AI, serta penciptaan kerangka kerja yang dapat disesuaikan dengan berbagai sistem pemilu. Selain itu, penelitian ini juga membahas permasalahan etika terkait penggunaan AI dalam pemilu serta menyajikan studi kasus nyata untuk menunjukkan penerapan praktisnya. Studi ini menggunakan tinjauan pustaka yang komprehensif dengan mensintesis artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan studi kasus sejak tahun 2018. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan, dan praktik terbaik dalam pemantauan pemilu berbasis AI, dengan penekanan pada deteksi kecurangan secara real-time, integrasi berbagai metode, serta pertimbangan etika.Studi ini menyimpulkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan keamanan pemilu dengan menyediakan deteksi kecurangan secara real-time, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko manipulasi. Dengan mengintegrasikan pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan gambar, AI dapat menawarkan solusi yang kuat dan dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan pemilu. Namun, tantangan etika dan privasi dalam penerapan AI di pemilu harus diatasi untuk memastikan keadilan dan transparansi. Penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademik tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana AI dapat diterapkan untuk penguatan integritas pemilu.
Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024
Pesta demokrasi baru selesai dilaksanakan. Pada pelaksanaan pemilu tersebut ada tahapan pelaksanaan kampnaye yang merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan para calon peserta pemilu kepada masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadikan media sosial merupakan alternatif yang digunakan calon peserta pemilu dalam memperkenalkan, mempromosikan, hingga menawarkan visi dan misi dari masing-masing calon peserta pemilu dalam upaya penyebaran informasi yang lebih cepat dan praktis. Namun, menjadi suatu permasalahan tersendiri pada masa kampanye pemilu 2024 ditemukan beberapa calon peserta pemilu yang menggunakan kecanggihan Artificial Intelligence (AI) dengan program deepfake yang dapat memanipulasi sebuah video, sehingga hal tersebut dapat membuat kekhawatiran masyarakat. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk meredam penyebaran isu hoaks yang ada di masyarakat selama masa kampanye mengingat tindakan represif yang dilakukan pemerintah hanya sebatas melakukan take down atas munculnya berita hoaks tanpa memperhatikan berita deepfake. Dengan demikian dipandang perlu dalam UU Pemilu diatur larangan penggunaan deepfake pada saat kampanye agar tidak menimbulkan berita hoaks sebelum dan pada saat pemilu. Dengan adanya larangan penggunaan deepfake dalam UU Pemilu menjadi sarana pembaharuan masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye mengingat perkembangan AI yang semakin berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif guna melihat sebuah isu hukum yang terjadi karena penggunaan deepfake, yaitu tindakan represif pemerintah dalam mengatasi penggunaan deepfake yang mengakibatkan penyebaran isu hoaks di beberapa media sosial selama masa kampanye dan bagaimana tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penggunaan deepfake pada masa kampanye agar tercipta kepastian hukum. Pelaksanaan larangan penggunaan deepfake perlu diawasi oleh masyarakat sebagai pemerhati dan pengguna sosial media, termasuk Bawaslu dan dukungan dari Kementerian Kominfo termasuk peran aktif sosial media dalam penggunaan deepfake pada konten-konten yang dipublikasikan
Hak Cipta (c) 2024 Wilma Silalahi, Meily Natassya, Shane Evelina
Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia
Beragam problematika dalam pemilihan umum 2024 cukup menjadi catatan sekaligus acuan perbaikan untuk pemilihan umum masa akan datang, tentunya hal tersebut adalah bagian dari pada partisipasi aktif warga negara sebagai bentuk kontrol sosial yang telah menjadi teori ratusan tahun. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui problematika penegakkan hukum dalam pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer undang-undang pemilihan umum dan perbawaslu dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini melihat dari dua persoalan utama yaitu problematika kepatuhan putusan peradilan dan juga tekait persoalan penegakkan hukum pidana pemilu gakkumdu. Adapun persoalan terkait dengan kepatuhan penyelenggara pemilihan umum tentunya dapat dilihat pada beberapa putusan seperti Mahkamah Agung dan DKPP terkait masa jeda untuk mantan narapidana sebagai syarat pencalonan legislatif dan syarat 30 persen untuk parpol. Ketidakpatuhan tersebut bermuara pada kasus-kasus pemilihan legislatif yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan putusan MK yang menguatkan bunyi UU pemilu adalah syarat 30 persen parpol dalam pemilu. Hal ini menegaskan bahwa konstitusionalitas norma pada UU pemilu sudah seharusnya dijalankan dan ditaati oleh semua lembaga khususnya penyelenggara pemilu.
Pengetahuan dan Persepsi Politik para Pemilih Pemula: Studi Kasus pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Batam
Siswa SMA/SMK dapat dikategorikan sebagai pemilih atau calon pemilih pemula. Pengetahuan politik yang baik dan luas pada pemilih pemula berkemungkinan besar meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplore bagaimana pengetahuan politik dari para siswa meresapi mereka sehingga membentuk pengetahuan dan persepsi politik. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi yang lebih hidup dengan wawancara lansung terhadap empat orang siswa SMA/SMK. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengetahuan politik para siswa masuk melalui beberapa mata pelajaran di sekolah seperti pendidikan kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Kegiatan ektrakurikulum seperti OSIS dan Pramuka, organisasi luar sekolah seperti KPU, partai, sosial media, lembaga sosial, akademisi, lingkungan keluarga, dan teman juga berkontribusi memberikan pengetahuan politik pada para siswa. Persepsi politik para pemilih pemula dapat dibentuk dari serangkaian informasi pengatahuan berbagai sumber tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi pemilih pemula tentang politik dan arah pemilih pada pemilu kepala daerah dalam waktu dekat dan yang akan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pembelajaran di sekolah, lingkungan, keluarga dan juga sosial media. Siswa sebagai pemilih pemula tidak mengingat semua hal yang mereka dapatkan dari berbagai sumber namun apa yang positif maupun negatif akan memengaruhi dan mewarnai sikap politik mereka di masa depan.
Hak Cipta (c) 2024 Alpino Susanto, emy hajar abra
The Government's Role in the Success of the Village Anti-Money Politics Program in Rembang
Penelitian ini mengkaji Program Desa Anti Politik Uang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan memerangi korupsi pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada Kabupaten Rembang, sebuah daerah yang berisiko tinggi terhadap pelanggaran pemilu. Implementasi program yang dilakukan secara bertahap, yang melibatkan proses sosialisasi, koordinasi pemangku kepentingan, dan keberlanjutan. Terlepas dari keberhasilan ini, tantangan seperti pelanggaran yang terus terjadi dan kebutuhan akan lebih banyak tenaga pengawas tetap ada. Studi ini menyoroti efektivitas program dalam mempromosikan integritas demokrasi dan memberikan rekomendasi untuk mempertahankan dan meningkatkan inisiatif di masa depan.
Hak Cipta (c) 2024 Irfan Murtadho Yusuf, Juang Abdi Muhammad, Satria Aji Imawan
Urgensi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Menghadapi Pemilihan Umum Serentak 2024
Pemilihan Umum (pemilu) merupakan metode penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi saat ini. Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak pada tahun 2024, akan tetapi pemilu yang berlangsung tahun ini tentu saja tidak luput dari hambatan dan tantangan salah satunya seperti masalah etika yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. DKPP memiliki peran kunci dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilu yang demokratis. Penelitian ini menekankan urgensi penegakan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu serta perlunya strategi dan inovasi, dengan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan KEPP sangat penting untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu guna menciptakan pemilu yang demokratis dan sah. Strategi dan inovasi dalam penegakan KEPP, termasuk pencegahan, penindakan, dan teknologi informasi, diperlukan untuk efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak nasional 2024.
Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, dinamika politik sangat kuat tidak hanya terkait dengan kontestasi peserta pemilu, tetapi juga pengisian jabatan komisioner-komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Fenomena ini menarik untuk menelaah apakah pengisian jabatan politik komisioner-komisioner turut mendorong masyarakat yang berafiliasi kuat atau merasa dekat dengan partai politik untuk turut berpartisipasi sebagai pengawas pemilu. Untuk menjawab hal tersebut, tulisan singkat ini hendak menjawab pertanyaan sejauh mana kedekatan pada partai politik akan mendorong seseorang untuk menjadi pengawas pemilu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan November 2022. Temuan menunjukkan hal yang menarik, ketika seseorang memiliki kedekatan dengan partai politik, hal tersebut mendorong seseorang untuk terlibat menjadi pengawas pemilu. Studi kasus di D.I.Y menjadi penting, mengingat provinsi ini memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Hal ini penting mengingat IPM tinggi seharusnya menunjukkan bahwa kelas sosial dalam masyarakat tersebut lebih baik dibandingkan daerah lain. Tulisan singkat ini diharapkan dapat memberikan penjelasan apa faktor apa yang mendorong keterlibatan seseorang sebagai pengawas pemilu. Tentu hasil dalam tulisan ini memiliki kekurangan, terutama terkait dengan faktor-faktor lain yang barangkali belum masuk dalam uji regresi. Pada aspek yang lebih praktis, diharapkan tulisan ini dapat menginspirasi kajian-kajian sejenis di masa mendatang.
Hak Cipta (c) 2024 Satria Aji Imawan, Adrinoviarini Adrinoviarini
Idealitas Demokrasi Elektoral di Indonesia
Salah satu persoalan serius dalam demokrasi di Indonesia ada pada praktik politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu). Dalam banyak hal, praktik politik uang cukup problematik. Praktik politik uang diyakini berlangsung tetapi sulit untuk dibuktikan. Hal ini dapat disebabkan oleh keengganan dari warga negara untuk melaporkan praktik politik uang. Di sisi yang lain, angka partisipasi pemilih di Indonesia dari waktu ke waktu cukup tinggi. Untuk menjawab paradoks tersebut, tulisan ini mencoba mengelaborasi ketertarikan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan kesadaran akan politik uang. Pertanyaan yang hendak dijawab yakni sejauh mana partisipasi memilih berpengaruh terhadap kesadaran politik uang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan Desember 2022 serta menggunakan data riset yang dilakukan oleh Research Center for Politics and Government (PolGov) pada pagelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Yogyakarta pada bulan Desember 2018. Hasil analisa menunjukkan bahwa semakin seseorang hendak berpartisipasi untuk memilih, maka semakin seseorang tersebut tidak akan melaporkan praktik politik uang. Hal ini menarik, mengingat D.I.Y merupakan salah satu provinsi dengan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi di antara provinsi. Tingginya angka IPM menunjukkan tingginya kualitas hidup di wilayah tersebut yang diharapkan dapat berpengaruh pula terhadap kualitas demokrasi. Pun demikian dengan telaah kualitatif menunjukkan semakin rendah level pagelaran pemilu di Indonesia, semakin kecil kemungkinan terjadinya politik uang. Kondisi ini juga didukung oleh potensi terbangun dan kuatnya tautan politik antara warga dengan organisasi masyarakat sipil. Tulisan singkat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memantik pembahasan terkait dengan politik uang. Di sisi lain, tulisan ini masih memiliki kekurangan, terutama berkaitan dengan pentingnya untuk melakukan elaborasi terkait dengan operasionalisasi politik uang, kebutuhan pengukuran menggunakan data survei dengan jumlah responden yang besar serta berskala nasional serta penguatan pembuktikan dalam riset celah penggunaan politik uang dalam skala nasional dan regional.
Hak Cipta (c) 2024 Arga Pribadi Imawan, Dimas Ramadhan
Demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan penguatan sistem pemilu maupun penguatan pada sistem pengawasan dan partisipasi pelaksanaan pemilu. Salah satu langkah penting dari penguatan demokrasi ada pada keberadaan perempuan yang hadir untuk menjamin kualitas Demokrasi. Penguatan demokrasi ini diikuti dengan semakin banyaknya keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari semakin banyaknya yang menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun terlibat sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Perkembangan ini tentu merupakan perkembangan positif, meski demikian apabila dilihat dari proporsinya, jumlah perempuan yang terlibat di lembaga Legislatif masih sedikit. Tulisan ini berargumen bahwa masih terdapat hambatan sosial-kultural bagi perempuan untuk dapat terlibat dalam bidang kepemiluan Tulisan ini menggunakan analisa kualitatif dan mendasarkan data sekunder seperti jurnal, laporan penelitian, maupun artikel online sebagai landasan untuk menyusun argumentasi. Pendidikan politik diberikan agar digunakan untuk mengasah kemmapuan dan keterampilan poltik seseorang, yang kemudian bisa berpartisipasi dalam kegiatan partai maupun pada Lembaga legislatif. Hal itu merupakan sebagai perwujudan dari tanggungjawab kepada masyarakat, konstituen dan partai politik. Partisipasi perempuan merupakan bentuk dari Tindakan keaktifan kader perempuan dalam kegaiatan partai dan pemerintahan yang didorong oleh kesadaran akan pengetahuan politik, sehingga kemudian menghasilkan partipaisai politik perempuan yang terpenuhi. Rendahnya partisipasi perempuan pada Lembaga legislative DPRD Kerinci menjadi landasan penelitian ini diangkat. Keterwakilan perempuan pada Lembaga legislaif di kabupaten Kerinci sangatlah rendah, dari 30 anggota legisltaif hanya terdapat 1 perempuan pada hasil pileg periode 2019-2024. Tentu kuota 30% jauh dari kata terpenuhi. Penelitian yang penulis lakukan dengan cara menggunakan wawancara terhadap anggota aktif legislatif perempuan yang saat ini sedang memangku jabatan anggota DPRD. Dengan metode tersebut, beberapa informasi yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah budaya politik masyarakat masih cenderung ke patriarki, dan kemudian kemauan dan pengetahuan politik perempuan masih cenderung rendah.
Partipasi Politik, Perempuan, Pileg Kerinci 2019
Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu: Suatu Analisis Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu Melalui Kewenangan Adjudikasi
Kerangka hukum pemilu harus dapat melindungi hak-hak pemilih agar penegakan hukum dan keadilan pemilu dapat berjalan dan berfungsi secara jujur dan tidak memihak sehingga menciptakan pemilu yang bermartabat. Bawaslu diberikan lebih banyak kekuasaan oleh Undang-Undang Pemilu, selain memiliki tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu juga diberi wewenang ajudikasi untuk menangani pelanggaran administrative pemilu. Adapun metode pennelitian yang digunakan adalah yuridis normatifyang mencakup sumber daya primer, sekunder dan tersier, data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memikiki wewenang untuk mengambil tindakan hukum apabila pemilu tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemilu yang ada. Tindakan hukum ini dapat berupa hukuman, memungkinkan sanksi diberlakukan pada mereka yang melanggar hukum maupun bersifat konstruktif dan sifatnya mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran pemilu. Terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu, Bawaslu berpedoman pada Perbawaslu dalam memberikan mekanisme adjudikasi. Kata Kunci: Pemilu; Kerangka Hukum; Bawaslu; Adjudikasi
ETIKA MEDIA DIGITAL : DAMPAK DAN POTENSINYA DALAM PROSES PEMILU 2024 DI INDONESIA
Media digital memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat terutama dalam bidang politik. Salah satu bidang politik yang dapat memanfaatkan media digital adalah proses pemilihan umum, namun sayangnya hingga hari ini pemanfaatannya belum maksimal. Pemilihan umum pada negara-negara Demokrasi, diantaranya Indonesia merupakan sarana yang digunakan warga negara untuk memilih perwakilannya pada lembaga legislatif maupun non legislatif serta pemilihan presiden dan para perangkat pemerintahan lainnya dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif, yaitu mencatat berbagai bacaan yang penting dan menyusun poin-poin dalam pembahasan yang akan diteliti. Dengan mendesripsikan berbagai kajian yang telah diperoleh serta menyelesaikan masalah terkait tema yang ada. Kesimpulan yang diperoleh adalah, media digital saat ini baru dipergunakan sebatas sarana penyedia informasi dan berbagai berita mengenai pemilihan umum. Juga sebagai sarana untuk memperkenalkan lebih jauh para tokoh atau kandidat yang mencalonkan diri sebagai pemimpin. Pemanfaatan media digital secara maksimal diharapkan dapat mengurangi kelemahan-kelemahan dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 termasuk dalam meminimalkan biaya dan mengefisienkan waktu, untuk membangun Indonesia lebih baik dengan pemilu yang inovatif dan berkualitas dalam menjaga asas demokrasi bangsa Indonesia.
Peran Tokoh Agama Dalam Upaya Mencegah Praktik Politik Identitas Pada Pemilu 2024
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas pada pemilu 2024. Karena keberadaan politik identitas menjadi isu negatif hingga sekarang. Hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang dapat memecah persatuan masyarakat dan mengalihkan kepentingan publik seperti ekonomi, pendidikan, hukum dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas dalam menghadapi pemilu 2024, di mana jawaban penelitian ini membutuhkan kajian dan analisis yang relevansinya dengan metode kualitatif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah review jurnal, buku, undang-undang, peraturan dan sumber lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan trianggulasi isi, di mana peneliti menelaah setiap sumber data yang diambil dan menganalisis korelasi dengan penelitian. Sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama mempunyai peran dalam mencegah politik identitas. Karena tokoh agama mempunyai modal sosial. Pertama, memiliki kharisma dan kekuatan personal di masyarakat. Kedua, memiliki jamaah sebagai tempat berbagi informasi dan pengetahuan. Ketiga, landasan spiritual, moral dan etika. Sehingga dapat menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat.
DINAMIKA DESENTRALISASI : MENGKAJI INTERAKSI KOMPETISI PARTAI, INTEGRITAS PEMILU, DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Esai ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai desentralisasi, persaingan partai, dan integritas pemilu dalam kerangka teori desain kelembagaan. Dengan mengkaji interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partai politik, kami berupaya memperkaya ilmu akademis dan menawarkan wawasan praktis bagi para pembuat kebijakan yang terlibat dalam tata kelola dan pembuatan kebijakan. Analisis kami menggunakan analisis literatur untuk menguji dampak desentralisasi terhadap perilaku partai, proses pemilu, dan kualitas pemerintahan. Analisis komprehensif kami mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, desentralisasi bukanlah fenomena yang bisa diterapkan pada semua pihak; hal ini bervariasi antar wilayah dan konteks, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kedua, ukuran inklusif untuk menilai risiko kekalahan pemilu dalam kerangka desentralisasi memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika pemilu. Ketiga, interaksi antara partai-partai regional dan nasional membentuk sistem kepartaian regional dalam lingkungan yang terdesentralisasi. Keempat, partai politik melakukan perhitungan untung-rugi yang rasional, sehingga mempengaruhi keputusan mereka mengenai kecurangan pemilu. Yang paling penting, kami menemukan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan keadilan pemilu nasional dengan mengurangi insentif kecurangan pemilu, yang pada akhirnya memperkuat integritas pemilu dan kualitas pemerintahan. Studi kami menjembatani kesenjangan yang ada dalam literatur dan menawarkan pemahaman komprehensif tentang dinamika kompleks yang melekat pada struktur pemerintahan yang didesentralisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi wawasan berharga bagi keilmuan akademis dan memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh desentralisasi dalam pemilu kontemporer.
Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Wilayah Kabupaten Lombok Timur: Menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur berperan dalam meningkatkan angka partsipasi pemilih penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Salah satu tahapan terpenting dalam pemilu yang tujuannya untuk mengakomodir hak politik penyandang disabilitas ialah tahapan sosialisasi Pendidikan politik bagi para penyandang disabilitas. Apabila melihat pemilu 2019 lalu dimana tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur mencapai angka 67,11%. KPU Kabupaten Lombok timur berperan dalam memberikan Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dengan menggelar sosialisasi dan forum diskusi bersama penyandang disabilitas, membuat Rumah Pintar Pemilu Segare Anaq, dan juga meningkatkan Kerjasama dengan organisasi dan Yayasan penyandang disabilitas di Lombok Timur. Adapaun kendala yang dihadapi KPU Lombok Timur yaitu menggabungkan antara materi dengan metode dalam pemberian Pendidikan politik serta kendala dalam proses pendataan jumlah penyandang disabilitas.
PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT TAHAPAN PEMILU BERLANGSUNG
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengubah maupun menciptakan hukum baru. Hal ini berlaku terhadap semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi termasuk perkara pemilu. Sehingga, yang menjadi permasalahan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat tahapan pemilu berlangsung? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma konstruktivis. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yaitu final and binding. Sehingga, pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada masa tahapan pemilu berlangsung tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berkekuatan hukum tetap atau dapat mengganggu berjalannya tahapan pemilu yang sedang berjalan. Dengan demikian, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan penafsiran, dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung, sehingga penyelenggara pemilu tetap dapat mengacu kepada pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang ideal.
ANALISIS PENCATUTAN DATA DIRI DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN DUKUNGANMINIMAL PEMILIH DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Sistem informasi memungkinkan masyarakat untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah dengan waktu yang cepat dan acap kali salah dalam penggunaannya.Sebagai contoh dengan adanya pemanfaatan sistem informasi tersebut mengakibatkan data diri seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek si pemilik data. Perlindungan data diri masuk dalam perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap penyalahgunaan data diri masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu sering terjadi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Pada tahapan ini, data masyarakat banyak digunakan untuk mempermudah jalan calon partai politik dan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa data dirinya dicatut baik untuk memenuhi syarat keanggotaan partai politik maupun syarat dukungan minimal pemilih DPD. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan terus berlanjut tanpaadanya pergerakan untuk merubah pola agar setiap pihak dapat mengetahui bahayanya pencatutan data diri. Penelitian ini berfokus pada alasan munculnya pencatutan data diri dan bagaimana dengan penindakannya. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam mengeksplorasi permasalahan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan sumber data sekunder sertametode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Hak Cipta (c) 2023 Wahyu Nur Laili, Muhammad Afandi
MENGGAGAS PENGAWASAN ASIMETRIS: Pendewasaan Demokrasi Melalui Model Pengawasan Asimetris
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan yang krusial, tidak hanya berfungsi untuk menjadi mitra dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pemilihan umum (Pemilu), tetapi juga berdasarkan Undang-Undang (UU) no 17 tahun 2017 memiliki peran untuk mendorong pengawasan pemilu secara partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu pada dasarnya memiliki fungsi untuk mendorong meningkatnya kualitas demokrasi substantif di Indonesia. Artikel ini mencoba menjawab satu pertanyaan sederhana, model pengawasan apa yang dapat menempatkan Bawaslu sebagai katalisator penguatan demokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dan studi dokumen, temuan dalam tulisan ini menunjukkan diperlukannya cara pandang asimetris dalam hal implementasi pengawasan pada pemilu. Model asimetris ini akan memungkinkan pematangan demokrasi berjalan secara simultan dengan ruang diskresi dalam pelaksanaan yang beragam, terutama berfokus pada partisipasi aktif warga negara. Hal ini yang tidak terangkum dalam model mitigasi risiko yang tersusun dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Hak Cipta (c) 2023 Dimas Ramadhan, Agustinus Mahuze , Nurul Fatin Afifah
DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024
Pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan segera dilakukan, meski demikian terdapat dinamika yang kuat terutama berkaitan dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meninjau kembali penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Tulisan pendek ini hendak melihat sejauh mana sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsionaltertutup akan memperkuat kualitas representasi politik dalam pemilu di Indonesia? Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Terlepas dari perdebatan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup, dengan kondisi bahwa masih banyak praktik politik uang, lemahnya representasi politik, serta tidak jelasnya posisi ideologi partai politik. Sistem campuran dengan menggabungkan sistem proporsional tertutup di tingkat nasional dan sistem proporsional terbuka di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menjadi jawaban untuk mengatasi dua isu sekaligus, mengenai kualitas representasi politik sembari memperkuat kontrol publik.
Hak Cipta (c) 2023 Andreas Daniel Adi Vibhisana, Muhammad Rifqi Nugroho, Fian Muhammad Rofiulhaq
REFLEKSI KUALITAS PENGAWASAN PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 FORMALITAS POLITIK ATAUKAH INSTRUMEN KEADILAN DEMOKRASI SESUNGGUHNYA
Urgensinya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam Negara Demokrasi di Indonesia berfungsi untuk keberlangsungan roda pemerintahan selanjutnya sehingga mengharuskan peran aktif dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Sehingga perwujudan pilkada harus benar benar dilaksanakan secara terstruktur,sistematis dan bertanggung jawab disertai pengawalan atau pengawasan yang konsisten dan dapat di percaya. Itu sebabnya hal hal yang terjadi yang berkaitan dengan penyelenggara pilkada serentak, pada saat proses persiapan pilkada serentak pelaksanaan pilkada dan setelah pilkada serentak harus benar benar diatur dengan baik oleh para penyelenggara pilkada serentak jangan sampai yang terjadi adalah formalitas politik saja bukan mencerminkan instrumen keadilan demokrasi sesungguhnya. Demokrasi sesungguhnya akan terlihat pada kesungguhan pencapaian pelaksanaan penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU namun tidak kalah pentingnya adalah kinerja Bawaslu sebagai pengawas pilkada serentak, kesungguhan menindak masalah masalah yang berkaitan dengan standar teknis dan standar kesehatan pada pilkada era pandemi dengan harapan kedepan untuk pilkada berikutnya lebih baik sesuai dengan Prinsip prinsip penyelenggara Pilkada.
Pilkada serentak 2021 Pandemi covid-19, formalitas pemilu, DemokrasiKPUBawaslu
PENGAKUAN DAN IMPLEMENTASI HAK PILIH MASYARAKAT ADAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Masyarakat adat memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam konteks pemilu, masyarakat adat memiliki beberapa hambatan dalam melaksanakan hak pilihnya. Pendataan pemilih, aksesibilitas dan pengakuan menjadi permasalahan utama bagi masyarakat adat. Saat ini, semua dihadapkan pada persiapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang berpotensi menimbulkan hambatan yang sama bagi masyarakat adat. Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bentuk kebijakan lainnya, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan informasi lain yang valid dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai urgensi dan hambatan perlindungan dan pemenuhan hak pilih masyarakat adat, serta menjelaskan peran penting penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak pilih masyarakat dalam pemilu. Kata Kunci: Hak Pilih, Masyarakat Adat, Pemilihan Umum.
Hak Cipta (c) 2022 Muhammad Nur Ramadhan
MEWUJUDKAN ELECTORAL JUSTICE DENGAN MENGANTISIPASI PRAKTIK DINASTI POLITIK DALAM PEMILU LEGISLATIF
Tumbuh suburnya praktik dinasti politik tidak terlepas dari peran partai politik dalam proses rekrutmen politik. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon yang diusung oleh partai politik. Praktik itu dapat mencedarai pelaksanaan pemilu dan mengabaikan konsep keadilan pemilu, mengingat setiap orang memiliki derajat hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam proses politik. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik yang tidak baik berkorelasi erat dengan praktik pembentukan dinasti politik. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol check and balances pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik. Oleh karena itu, kedepan sangat diperlukan terhadap perbaikan sistem rekrutmen politik.
Hak Cipta (c) 2022 Rahmad Ramadhan Hasibuan