Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
type: channel
description: Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu lembaga pengawas yang ditugaskan pada wilayah pengawasan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pengawasan untuk Pemilu dan Pemilihan. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas. Untuk mewujudkan Pemilu atau Pemilihan yang bermartabat dan berintegritas tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan berbenah diri untuk selalu berinovasi menjalankan peran pengawasannya guna meningkatkan hakikat demokratisasi. Sebagai bagian dari inovasi dan kontribusi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun yang sudah dilakukan pada tahun 2019. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengundang para akademisi, penyelenggara Pemilu, aktivis pro akademisi, pemerhati Pemilu dan penggiat Pemilu untuk ikut berpartisipasi mengirimkan karya ilmiah/ hasil penelitiannya berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan.
publisher: Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
language: id
publication name: Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
issn: 2686-4541
items: Pengawasan Partisipatif dan Literasi Demokrasi Digital dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu: Studi pada Pemilih Muda di Kota Batam
items: Ketika Suara Rakyat Tersandung Persyaratan Bukti (Tinjauan terhadap Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau)
items: Peran Media Sosial Instagram dalam Mendorong Partisipasi & Literasi Politik Gen-Z di Kota Lhokseumawe
items: EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TERKAIT REGULASI PENCORETAN/PEMBENARAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
items: DIFERENSIASI REKOMENDASI DAN PUTUSAN BAWASLU: IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 104/PUU-XXII/2025
items: PENGGUNAAN METODE DELIBERATIVE LEGISLATIVE PROCESS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMILU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 135/PUU-XXI/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL
items: EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAWASLU KEPULAUAN RIAU TERHADAP AKURASI DATA PEMILIH PADA PILKADA 2024
items: MENGGAGAS KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
items: Fenomena Politik Uang Pada Pemilu Indonesia : Tantangan Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila
items: Pilkada tanpa Kompetisi dan Dampaknya pada Demokrasi di Tingkat Lokal
items: Analisis Yuridis Fungsional Digital Gerrymandering dalam Kontitusionalitas Pemilu di Indonesia
items: PERAN BAWASLU DALAM PEMILU DENGAN KANDIDAT TUNGGAL : STUDI KASUS PILKADA GRESIK 2024
items: Blockchain: Pengawasan Pemilu Aman, Transparan, dan Terpercaya
items: Blockchain untuk Sistem Pemilu yang Berintegritas
items: Revolusi AI dalam Pemilu:Deteksi Kecurangan Real-Time
items: Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024
items: Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia
items: Pengetahuan dan Persepsi Politik para Pemilih Pemula: Studi Kasus pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Batam
items: The Government's Role in the Success of the Village Anti-Money Politics Program in Rembang
items: Urgensi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Menghadapi Pemilihan Umum Serentak 2024
items: Afiliasi Tanpa Partisipasi?
items: Idealitas Demokrasi Elektoral di Indonesia
items: PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI
items: Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu: Suatu Analisis Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu Melalui Kewenangan Adjudikasi
items: ETIKA MEDIA DIGITAL : DAMPAK DAN POTENSINYA DALAM PROSES PEMILU 2024 DI INDONESIA
items: Peran Tokoh Agama Dalam Upaya Mencegah Praktik Politik Identitas Pada Pemilu 2024
items: DINAMIKA DESENTRALISASI : MENGKAJI INTERAKSI KOMPETISI PARTAI, INTEGRITAS PEMILU, DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN
items: Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Wilayah Kabupaten Lombok Timur: Menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024
items: PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT TAHAPAN PEMILU BERLANGSUNG
items: ANALISIS PENCATUTAN DATA DIRI DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN DUKUNGANMINIMAL PEMILIH DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pengawasan Partisipatif dan Literasi Demokrasi Digital dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu: Studi pada Pemilih Muda di Kota Batam
type: item
description: Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi politik dan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Media sosial tidak hanya menjadi sarana kampanye politik, tetapi juga menjadi ruang penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Dalam konteks tersebut, pengawasan partisipatif menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara literasi demokrasi digital dan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu pada kalangan pemilih muda di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential. Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap pemilih muda usia 17–30 tahun, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilih muda, akademisi, dan penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi demokrasi digital berpengaruh positif terhadap partisipasi pengawasan pemilu. Pemilih muda yang memiliki kemampuan memverifikasi informasi politik, memahami regulasi pemilu, dan mengenali disinformasi cenderung lebih aktif terlibat dalam pengawasan partisipatif. Penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial memiliki dua sisi sekaligus, yakni sebagai ruang penyebaran pelanggaran pemilu dan sebagai sarana pengawasan warga negara. Oleh karena itu, penguatan literasi demokrasi digital perlu menjadi strategi preventif untuk meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran pemilu di era digital.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Pengawasan
  topic: keywords
subject: Partisipatif
  topic: keywords
subject: Literasi
  topic: keywords
subject: Digital
  topic: keywords
subject: Pemilh Muda
  topic: keywords
subject: Batam
  topic: keywords
creator: Linayati Lestari
creator: Ridwan Afandi
creator: Alwan Hadiyanto
creator: Mubik Ihtajuddin Hammas
creator: Fitria Zahra
creator: Mariyamah
rights: Hak Cipta (c) 2026 Linayati Lestari, Ridwan Afandi, Alwan Hadiyanto, Mubik Ihtajuddin Hammas, Fitria Zahra, Mariyamah
date: 2026-06-30
publication date: 2026-06-30
starting page: 52
ending page: 66
doi: 10.55108/6nbn5j03

Ketika Suara Rakyat Tersandung Persyaratan Bukti (Tinjauan terhadap Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau)
type: item
description: Penegakan hukum pemilihan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas demokrasi elektoral. Dalam praktiknya, efektivitas penanganan dugaan pelanggaran tidak hanya ditentukan oleh substansi peristiwa yang dilaporkan, tetapi juga oleh keterpenuhan syarat formil dan materiil dalam mekanisme hukum acara pemilihan. Artikel ini menganalisis penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan metode normatif-empiris berbasis data penanganan pelanggaran Bawaslu. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis mengenai paradoks pembuktian di wilayah berciri kepulauan, yakni situasi ketika partisipasi dan kesadaran pengawasan masyarakat berhadapan dengan ketatnya persyaratan prosedural dan pembuktian awal dalam penanganan pelanggaran pemilihan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tuntutan pemenuhan syarat formil-materiil, khususnya terkait kecukupan bukti awal dan orisinalitas alat bukti, mempengaruhi keberlanjutan sejumlah laporan masyarakat ke tahap penanganan formal. Dalam konteks wilayah kepulauan, kondisi tersebut beririsan dengan tantangan geografis, administratif, dan aksesibilitas pelaporan. Kontribusi ilmiah artikel ini adalah menawarkan gagasan pembuktian progresif-kondisional (conditional progressive evidence) sebagai model pembuktian yang menempatkan pemenuhan bukti secara bertahap dan kontekstual, tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum, guna memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan elektoral yang substantif.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Demokrasi Elektoral
  topic: keywords
subject: Penegakan Hukum Pemilihan
  topic: keywords
subject: Pembuktian
  topic: keywords
subject: Bawaslu
  topic: keywords
subject: Kepulauan Riau
  topic: keywords
creator: Rosnawati
rights: Hak Cipta (c) 2026 Rosnawati
date: 2026-06-30
publication date: 2026-06-30
starting page: 1
ending page: 20
doi: 10.55108/hqxwn814

Peran Media Sosial Instagram dalam Mendorong Partisipasi & Literasi Politik Gen-Z di Kota Lhokseumawe
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial Instagram dalam mendorong partisipasi dan literasi politik Generasi Z (Gen-Z) di Kota Lhokseumawe dengan menggunakan Teori Kultivasi (Cultivation Theory) sebagai landasan teoretis. Teori ini menjelaskan bahwa paparan media secara berulang dan berkelanjutan dapat membentuk persepsi dan sikap individu terhadap realitas sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Lhokseumawe yang aktif menggunakan Instagram dan memiliki kesadaran politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram menjadi ruang digital penting bagi Gen-Z dalam mengekspresikan pandangan politik melalui fitur follow, like, comment, share, dan mention yang mendorong keterlibatan politik tidak langsung namun berkelanjutan. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan literasi politik digital, khususnya dalam membedakan informasi faktual dan konten kampanye yang bias. Temuan ini menegaskan relevansi Teori Kultivasi dalam menjelaskan bagaimana paparan konten politik di Instagram dapat membentuk persepsi dan preferensi politik Gen-Z.
subject: Artikel
  topic: section
subject: InstagramGenerasi Z, Teori Kultivasi, Komunikasi Digital, Literasi Politik
  topic: keywords
creator: yuliana restiviani
rights: Hak Cipta (c) 2026 yuliana restiviani
date: 2026-06-30
publication date: 2026-06-30
starting page: 35
ending page: 51
doi: 10.55108/pgrbpb27

EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TERKAIT REGULASI PENCORETAN/PEMBENARAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
type: item
description: Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 menyisakan pekerjaan rumah bagi penyelenggara. Berbagai permasalahan maupun sengketa yang terjadi menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggaraan pemilu. Namun, dalam penyelenggaraan pemilu, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan atau sengketa. Sehingga dibutuhkan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi penyelenggaraan pemilu terkait regulasi pencoretan/pembenaran hasil penghitungan suara. Tulisan ini bukan bertujuan untuk mengatakan bahwa penyelenggara pemilu tahun 2024 tidak berjalan dengan baik dan optimal, namun hendak melihat sisi lain bagaimana regulasi penyelenggaraan pemilu sudah dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia, karena pemilu merupakan pesta demokrasi terbesar yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan negara Indonesia atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal. Apabila terjadi koreksi atau pembetulan pada formulir salinan, dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata dengan 2 (dua) garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret dengan dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS serta saksi yang hadir. Sementara untuk formulir Model C.Hasil plano, dikoreksi dengan menggunakan tipp-ex tanpa diparaf, dengan maksud karena formulir Model C.Hasil plano akan di foto kemudian akan diunggah di Sirekap. Evaluasi penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan masalah pencoretan/pembenaran hasil penghitungan suara, dibutuhkan sosialisasi terkait peraturan dimaksud. Terkait dengan regulasi harus sudah sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan masyarakat serta bangsa Indonesia.
subject: Artikel
  topic: section
subject: evaluasi penyelenggara pemilu
  topic: keywords
subject: hasil penghitungan suara
  topic: keywords
subject: regulasi pencoretan/pembenaran
  topic: keywords
creator: Wilma Silalahi
rights: Hak Cipta (c) 2026 Wilma Silalahi
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 122
ending page: 137

DIFERENSIASI REKOMENDASI DAN PUTUSAN BAWASLU: IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 104/PUU-XXII/2025
type: item
description: Penanganan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selama ini didasarkan pada pembagian fungsi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pelaksana. Namun, perkembangan praktik dan tafsir yuridis menunjukkan terjadinya perubahan kedudukan hukum istilah “rekomendasi” Bawaslu yang semula bersifat administratif menjadi memiliki daya paksa menyerupai putusan ajudikatif. Perubahan ini semakin mengemuka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXII/2025 yang menegaskan bahwa hasil pemeriksaan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu bersifat mengikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus, dengan menelaah konstruksi kewenangan Bawaslu–KPU dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dan 9 Tahun 2022, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, independensi penyelenggara, dan perlindungan hak peserta Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan daya paksa produk Bawaslu meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi menimbulkan ketegangan kelembagaan karena belum diikuti rekonstruksi norma yang memadai dalam hukum positif. Ketiadaan mekanisme ajudikatif yang lengkap dan belum adanya jalur keberatan administratif menimbulkan risiko pelanggaran asas due process of law. Studi kasus di Papua Barat Daya menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas kewenangan berdampak langsung pada stabilitas proses pencalonan dan legitimasi penyelenggara di daerah otonomi baru. Penelitian ini merekomendasikan revisi Pasal 139–140 UU Pilkada, pembentukan mekanisme banding administratif, serta penguatan desain koordinasi kelembagaan agar relasi Bawaslu–KPU selaras dengan prinsip checks and balances dan terjamin kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pilkada.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Bawaslu
  topic: keywords
subject: KPU
  topic: keywords
subject: pelanggaran administrasi
  topic: keywords
subject: rekomendasi
  topic: keywords
subject: putusan
  topic: keywords
subject: Pilkada
  topic: keywords
subject: kewenangan
  topic: keywords
subject: kepastian hukum
  topic: keywords
creator: fatchun naim
rights: Hak Cipta (c) 2026 fatchun naim
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 108
ending page: 121

PENGGUNAAN METODE DELIBERATIVE LEGISLATIVE PROCESS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMILU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 135/PUU-XXI/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL
type: item
description: Dinamika pembentukan undang-undang pemilu di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024, yang mewajibkan pemisahan pemilihan umum nasional dan lokal. Putusan ini mengharuskan penyesuaian proses legislatif undang-undang pemilu untuk memastikan konsistensi konstitusional, legitimasi politik, dan kelayakan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan metode Proses Legislatif Deliberatif sebagai pendekatan normative dalam pembentukan undang-undang pemilu pasca-putusan. Dengan menerapkan metode penelitian hukum doktrinal, studi ini mengintegrasikan teori demokrasi deliberatif Habermas dengan konsep legislasi partisipatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan deliberatif belum diinstitusionalisasikan secara optimal dalam praktik legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena partisipasi publik masih bersifat prosedural rather than substantif. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan peluang untuk merekonstruksi proses pembentukan undang-undang pemilu melalui inklusivitas deliberatif dan komunikasi rasional antara pembuat undang-undang, partai politik, dan warga negara. Studi ini menyimpulkan bahwa kerangka kerja legislatif deliberatif sangat penting untuk memperkuat legitimasi demokratis dan akuntabilitas pembentukan undang-undang pemilu di Indonesia.
subject: Artikel
  topic: section
subject: demokrasi deliberatif
  topic: keywords
subject: fragmentasi regulasi
  topic: keywords
subject: undang-undang pemilihan umum
  topic: keywords
subject: pembuatan undang-undang partisipatif
  topic: keywords
subject: reformasi publik
  topic: keywords
creator: Vieta Imelda Cornelis
creator: Andik Mannulusi
creator: Fritz Edward Siregar
rights: Hak Cipta (c) 2026 Vieta Imelda Cornelis, Andik Mannulusi, Fritz Edward Siregar
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 88
ending page: 107

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAWASLU KEPULAUAN RIAU TERHADAP AKURASI DATA PEMILIH PADA PILKADA 2024
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Provinsi Kepulauan Riau terhadap akurasi data pemilih dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kelembagaan pada Bawaslu di tujuh kabupaten/kota se Kepulauan Riau. Data diperoleh melalui laporan hasil pengawasan, saran perbaikan, dan laporan pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), serta Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu berjalan efektif di setiap tahapan pemutakhiran data pemilih. Efektivitas tersebut tercermin dari penerapan pengawasan berbasis bukti (evidence-based supervision), koordinasi aktif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta tindak lanjut administratif terhadap saran perbaikan. Tantangan utama terletak pada mobilitas penduduk yang tinggi, sinkronisasi data kependudukan, serta pemilih meninggal dunia yang belum terhapus dari daftar. Namun, mekanisme pengawasan berjenjang dan sistem pelaporan berbasis data lapangan mampu meningkatkan akurasi DPT secara signifikan.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Efektivitas Pengawasan
  topic: keywords
subject: Bawaslu
  topic: keywords
subject: Akurasi Data Pemilih
  topic: keywords
subject: Pilkada 2024
  topic: keywords
subject: Kepulauan Riau
  topic: keywords
creator: Mariyamah Mariyamah
rights: Hak Cipta (c) 2026 Mariyamah Mariyamah
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 81
ending page: 87

MENGGAGAS KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
type: item
description: Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, sistem hukum pemilu di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa fragmentasi regulasi antara UU Pemilu dan UU Pilkada. Pemisahan tersebut menimbulkan disharmoni norma, hambatan implementasi, serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi kodifikasi Undang-Undang Pemilu sebagai bentuk penataan regulasi untuk menjamin pemilu yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas Pemilu Serentak 2019 dan Pemilu 2024 mengungkap kelemahan desain hukum pemilu, khususnya terkait beban kerja penyelenggara, validitas penggunaan teknologi pemilu, dan persoalan data pemilih. Selain itu, partisipasi publik yang bermakna berdasarkan kerangka Arnstein menjadi prasyarat legitimasi kodifikasi UU Pemilu. Oleh sebab itu, kodifikasi harus dilakukan melalui pengintegrasian rezim pemilu nasional dan daerah dalam satu undang-undang, penguatan perlindungan penyelenggara dan pemilih, serta penyusunan regulasi berbasis riset dan pelibatan publik. Reformasi hukum pemilu melalui kodifikasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.
subject: Artikel
  topic: section
subject: kodifikasi
  topic: keywords
subject: pemilu
  topic: keywords
subject: fragmentasi
  topic: keywords
subject: regulasi
  topic: keywords
subject: partisipasi publik
  topic: keywords
subject: demokrasi konstitusional
  topic: keywords
creator: Muhammad Nur Ramadhan
rights: Hak Cipta (c) 2026 Muhammad Nur Ramadhan
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 64
ending page: 80

Fenomena Politik Uang Pada Pemilu Indonesia : Tantangan Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila
type: item
description: Demokrasi merupakan bentuk pemerimtahan yang menempatkan kedaulatan secara mutlak berada di tangan rakyat, baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat turut mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi tersebut, namun dengan penyesuaian terhadap nilai-nilai kultural dan ideologi bangsa. Demokrasi yang dijalankan di Indonesia dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila. Sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip Pemilu yang jujur dan adil, politik uang dilarang secara tegas dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia. Undang-Undang Pemilu melarang segala bentuk pemberian materi kepada pemilih oleh peserta Pemilu maupun tim kampanye. Pasal 280 ayat (1) huruf j menegaskan larangan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih, sementara Pasal 515 menetapkan sanksi pidana berupa penjara hingga 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp36 juta bagi pelanggarnya. Politik uang badalah praktik pemberian uang, barang, atau materi lainnya oleh peserta pemilu atau pihak terkait untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Fenomena yang terjadi tidak hanya bertentangan dengan prinsip demokrasi saja namun juga melawan sila Pancasila khususnya sila keempat dan kelima. Selain juga dapat dikatakan sebagai bentuk ketimpangan kekuangan dalam kontestasi politik. Dampaknya rakyat akan menjadi semakin terpinggirkan dan kehilangan peran strategi dalam menentukan arah kebijakan politik ke depan.
subject: Artikel
  topic: section
subject: politik uang
  topic: keywords
subject: pemilu
  topic: keywords
subject: demokrasi
  topic: keywords
subject: tindak pidana
  topic: keywords
creator: Febriadinata Febriadinata
creator: Wahyu Nur Laili
creator: muhammad afandi
rights: Hak Cipta (c) 2026 Febriadinata Febriadinata, Wahyu Nur Laili, muhammad afandi
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 44
ending page: 63

Pilkada tanpa Kompetisi dan Dampaknya pada Demokrasi di Tingkat Lokal
type: item
description: Penelitian ini membahas dinamika Pilkada calon tunggal di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 dan implikasinya terhadap legitimasi demokrasi lokal. Menggunakan pendekatan mixed methods, studi ini menelaah hubungan antara defisit kompetisi politik, perilaku pemilih, dan persepsi terhadap proses pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya kompetisi elektoral berkaitan dengan menurunnya motivasi sebagian warga untuk berpartisipasi, yang tercermin dari penurunan tingkat partisipasi dari 74 persen pada 2018 menjadi 68,9 persen pada 2024. Kontribusi utama studi ini ialah menunjukkan bahwa dalam Pilkada calon tunggal yang diikuti petahana, ketidakpuasan pemilih tidak mengalir ke satu kanal, melainkan terbelah secara bersamaan ke dalam protes kolom kosong dan ketidakhadiran, sehingga pemenang memperoleh mandat yang tipis meskipun penyelenggaraan teknisnya dinilai baik. Kondisi ini diperkuat oleh melemahnya mobilisasi partai politik serta dominasi elite lokal yang menyempitkan ruang bagi munculnya alternatif kandidat. Temuan tersebut menggambarkan bahwa Pilkada calon tunggal cenderung menghasilkan demokrasi prosedural, ketika legitimasi lebih bertumpu pada pelaksanaan teknis daripada kompetisi substantif, sehingga integritas prosedural dan legitimasi substantif dapat saling terpisah.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Calon tunggal, partisipasi pemilih, demokrasi lokal
  topic: keywords
creator: Dimas Ramadhan
rights: Hak Cipta (c) 2026 Dimas Ramadhan
date: 2026-06-30
publication date: 2026-06-30
starting page: 21
ending page: 33
doi: 10.55108/sywqh324

Analisis Yuridis Fungsional Digital Gerrymandering dalam Kontitusionalitas Pemilu di Indonesia
type: item
description: Digitalisasi telah melahirkan ancaman baru terhadap integritas Pemilu di Indonesia, salah satunya adalah Digital Gerrymandering (DG). Penelitian ini bertujuan menganalisis manifestasi faktual DG dan pertanggungjawaban hukumnya dalam konteks hukum Pemilu dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif terhadap asas LUBER JURDIL, regulasi kampanye digital, dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Pengendali Data. Hasil analisis menunjukkan bahwa DG telah berlaku secara fungsional di Indonesia, termanifestasi melalui Political Microtargeting (PMT) dan penyalahgunaan data pemilih (termasuk kebocoran SIDALIH). Secara normatif, praktik ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar asas konstitusional Pemilu, terutama asas Jujur dan Adil, yang mensyaratkan equal playing field. Meskipun KPU bertanggung jawab secara hukum atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi, penegakan sanksi substantif (administrasi) terkendala oleh kesenjangan regulasi—khususnya belum terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi (LPDP) dan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penjatuhan sanksi UU PDP. Untuk mengatasi ancaman ini, direkomendasikan reformasi regulasi kampanye digital untuk mencakup transparansi algoritmik serta percepatan pembentukan LPDP dan peraturan pelaksana UU PDP.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Digital Gerrymandering
  topic: keywords
subject: Microtargeting Politik
  topic: keywords
subject: LUBER JURDIL
  topic: keywords
subject: Pelindungan Data Pribadi (PDP)
  topic: keywords
subject: KPU
  topic: keywords
creator: Albertus Drepane Soge
creator: Antonius Maria Laot Kian
creator: Hassan Bin Mussad
rights: Hak Cipta (c) 2026 Albertus Drepane Soge, Antonius Maria Laot Kian, Hassan Bin Mussad
date: 2026-06-30
publication date: 2026-06-30
starting page: 67
ending page: 78
doi: 10.55108/jy93q756

PERAN BAWASLU DALAM PEMILU DENGAN KANDIDAT TUNGGAL : STUDI KASUS PILKADA GRESIK 2024
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi elektoral pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan kandidat tunggal, dengan fokus studi pada Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2024. Dalam pemilihan ini, hanya terdapat satu pasangan calon yang secara resmi ditetapkan dan harus bersaing dengan kotak kosong, yaitu simbol pilihan rakyat atas ketidakpuasan terhadap minimnya alternatif politik yang tersedia. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip keterwakilan, partisipasi, dan legitimasi hasil pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan information melalui dokumentasi, observasi lapangan, serta wawancara semi-struktural terhadap anggota Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Gresik melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan preventif melalui penguatan pendidikan pemilih, pemantauan kampanye, pengawasan netralitas ASN, serta pengendalian distribusi logistik. Meski pasangan calon tunggal memenangkan kontestasi, perolehan suara kotak kosong yang signifikan (sekitar 40%) menandai adanya kritik publik terhadap proses politik yang dianggap elitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan oleh Bawaslu tetap krusial dalam menjaga integritas pemilu, bahkan dalam situasi tanpa kompetisi yang seimbang, dan merekomendasikan penguatan regulasi serta peran pengawasan partisipatif masyarakat.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Bawaslu; Pilkada kandidat tunggal; kotak kosong; pengawasan pemilu
  topic: keywords
creator: 230111100018 siti mutmainah
rights: Hak Cipta (c) 2026 230111100018 siti mutmainah
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 13
ending page: 22
doi: 10.55108/jbk.v7i01.518

Blockchain: Pengawasan Pemilu Aman, Transparan, dan Terpercaya
type: item
description: Kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai integritas pemilu, keamanan, dan transparansi telah mendorong pencarian solusi inovatif untuk memperbaiki proses pemilu. Teknologi blockchain, dengan janji transparansi, keamanan, dan desentralisasi, telah muncul sebagai alat potensial untuk meningkatkan integritas sistem pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran blockchain dalam mentransformasi pemilu dengan melakukan analisis komparatif terhadap uji coba pemilu berbasis blockchain di Estonia, Sierra Leone, dan daerah lainnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas, tantangan, dan hasil dari uji coba ini, memberikan bukti empiris untuk menginformasikan reformasi pemilu di masa depan. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur, menganalisis studi kasus, artikel akademik, dan laporan pemerintah. Pendekatan komparatif digunakan untuk menilai keberhasilan dan tantangan implementasi blockchain di berbagai konteks geopolitik. Analisis data berfokus pada tema-tema seperti kepercayaan pemilih, integrasi teknis, dan transparansi pasca-pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun blockchain memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pemilu, implementasinya tidak tanpa tantangan. Faktor-faktor seperti infrastruktur digital, edukasi pemilih, dan integrasi sistem mempengaruhi skalabilitas dan efektivitasnya. Penelitian ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan otoritas pemilu tentang cara mengatasi tantangan ini, serta memberikan panduan untuk implementasi blockchain yang sukses dalam pemilu guna mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan aman.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Blockchain
  topic: keywords
subject: Integritas Pemilu
  topic: keywords
subject: Reformasi Pemilu
  topic: keywords
subject: Transparansi
  topic: keywords
subject: Kepercayaan Pemilih
  topic: keywords
creator: Akmal Azizan
creator: Salma Zahra
creator: Sally Sophia
rights: Hak Cipta (c) 2026 Akmal Azizan, Salma Zahra, Sally Sophia
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 23
ending page: 33
doi: 10.55108/jbk.v7i01.509

Blockchain untuk Sistem Pemilu yang Berintegritas
type: item
description: Integritas sistem pemilu di seluruh dunia semakin dipertanyakan akibat kekhawatiran terhadap kecurangan, kurangnya transparansi, dan kerentanan keamanan. Teknologi blockchain, dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, menawarkan solusi potensial untuk mengatasi tantangan ini serta meningkatkan kepercayaan pemilih dalam proses pemilu. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah pemilu berbasis blockchain dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dengan menganalisis potensi teoritis serta bukti empiris dari proyek percontohan dan aplikasi di dunia nyata. Melalui tinjauan literatur, analisis studi kasus, dan sintesis data, penelitian ini mengevaluasi efektivitas, skalabilitas, implikasi hukum, serta pertimbangan sosial dari penerapan blockchain dalam pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan integritas pemilu, tetapi tantangan seperti aksesibilitas, skalabilitas, dan kepatuhan hukum harus dikelola dengan cermat agar implementasinya berhasil. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun blockchain berpotensi merevolusi sistem pemilu, adopsinya memerlukan perencanaan menyeluruh, termasuk dalam mengatasi faktor teknologi, hukum, dan sosial, guna memastikan penerimaan yang luas serta efektivitasnya.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Blockchain
  topic: keywords
subject: Pengawasan Pemilu
  topic: keywords
subject: integritas
  topic: keywords
subject: Transparansi
  topic: keywords
subject: Kepercayaan Pemilih
  topic: keywords
creator: Cecep Mustafa
creator: Rita Komalasari
rights: Hak Cipta (c) 2026 Cecep Mustafa, Rita Komalasari
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 34
ending page: 43

Revolusi AI dalam Pemilu:Deteksi Kecurangan Real-Time
type: item
description: Integritas pemilu sangat penting untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, tetapi metode tradisional pemantauan pemilu cenderung kurang efektif dalam mendeteksi ketidakteraturan secara real-time. Kecurangan pemilu yang semakin canggih, termasuk penyamaran pemilih, manipulasi suara, dan serangan siber, menuntut pengembangan teknologi canggih untuk meningkatkan keamanan pemilu. Kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi untuk merevolusi pemantauan pemilu dengan memungkinkan deteksi ketidakteraturan yang lebih cepat dan akurat. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana AI dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan pemilu guna mendeteksi kecurangan secara real-time. Penelitian ini berfokus pada pengenalan model deteksi berbasis AI, integrasi berbagai metodologi AI, serta penciptaan kerangka kerja yang dapat disesuaikan dengan berbagai sistem pemilu. Selain itu, penelitian ini juga membahas permasalahan etika terkait penggunaan AI dalam pemilu serta menyajikan studi kasus nyata untuk menunjukkan penerapan praktisnya. Studi ini menggunakan tinjauan pustaka yang komprehensif dengan mensintesis artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan studi kasus sejak tahun 2018. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan, dan praktik terbaik dalam pemantauan pemilu berbasis AI, dengan penekanan pada deteksi kecurangan secara real-time, integrasi berbagai metode, serta pertimbangan etika.Studi ini menyimpulkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan keamanan pemilu dengan menyediakan deteksi kecurangan secara real-time, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko manipulasi. Dengan mengintegrasikan pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan gambar, AI dapat menawarkan solusi yang kuat dan dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan pemilu. Namun, tantangan etika dan privasi dalam penerapan AI di pemilu harus diatasi untuk memastikan keadilan dan transparansi. Penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademik tetapi juga memberi…
subject: Artikel
  topic: section
subject: integritas Pemilu
  topic: keywords
subject: Kecerdasan Buatan
  topic: keywords
subject: Pemantauan Pemilu
  topic: keywords
subject: Deteksi Kecurangan
  topic: keywords
subject: Deteksi Real-Time
  topic: keywords
creator: Rita
rights: Hak Cipta (c) 2026 Rita
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 1
ending page: 12
doi: 10.55108/jbk.v7i01.505

Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024
type: item
description: Pesta demokrasi baru selesai dilaksanakan. Pada pelaksanaan pemilu tersebut ada tahapan pelaksanaan kampnaye yang merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan para calon peserta pemilu kepada masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadikan media sosial merupakan alternatif yang digunakan calon peserta pemilu dalam memperkenalkan, mempromosikan, hingga menawarkan visi dan misi dari masing-masing calon peserta pemilu dalam upaya penyebaran informasi yang lebih cepat dan praktis. Namun, menjadi suatu permasalahan tersendiri pada masa kampanye pemilu 2024 ditemukan beberapa calon peserta pemilu yang menggunakan kecanggihan Artificial Intelligence (AI) dengan program deepfake yang dapat memanipulasi sebuah video, sehingga hal tersebut dapat membuat kekhawatiran masyarakat. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk meredam penyebaran isu hoaks yang ada di masyarakat selama masa kampanye mengingat tindakan represif yang dilakukan pemerintah hanya sebatas melakukan take down atas munculnya berita hoaks tanpa memperhatikan berita deepfake. Dengan demikian dipandang perlu dalam UU Pemilu diatur larangan penggunaan deepfake pada saat kampanye agar tidak menimbulkan berita hoaks sebelum dan pada saat pemilu. Dengan adanya larangan penggunaan deepfake dalam UU Pemilu menjadi sarana pembaharuan masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye mengingat perkembangan AI yang semakin berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif guna melihat sebuah isu hukum yang terjadi karena penggunaan deepfake, yaitu tindakan represif pemerintah dalam mengatasi penggunaan deepfake yang mengakibatkan penyebaran isu hoaks di beberapa media sosial selama masa kampanye dan bagaimana tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penggunaan deepfake pada masa kampanye agar tercipta kepastian hukum. Pelaksanaan larangan penggunaan deepfake perlu diawasi oleh masyarakat sebagai pemerhati dan pengguna sosial media, termasuk Bawaslu …
subject: Artikel
  topic: section
subject: Artificial Intelligence
  topic: keywords
subject: deepfake
  topic: keywords
subject: isu hoaks
  topic: keywords
subject: kampanye pemilu
  topic: keywords
creator: Wilma Silalahi
creator: Meily Natassya
creator: Shane Evelina
rights: Hak Cipta (c) 2024 Wilma Silalahi, Meily Natassya, Shane Evelina
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 29
ending page: 44
doi: 10.55108/jbk.v6i01.441

Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia
type: item
description: Beragam problematika dalam pemilihan umum 2024 cukup menjadi catatan sekaligus acuan perbaikan untuk pemilihan umum masa akan datang, tentunya hal tersebut adalah bagian dari pada partisipasi aktif warga negara sebagai bentuk kontrol sosial yang telah menjadi teori ratusan tahun. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui problematika penegakkan hukum dalam pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer undang-undang pemilihan umum dan perbawaslu dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini melihat dari dua persoalan utama yaitu problematika kepatuhan putusan peradilan dan juga tekait persoalan penegakkan hukum pidana pemilu gakkumdu. Adapun persoalan terkait dengan kepatuhan penyelenggara pemilihan umum tentunya dapat dilihat pada beberapa putusan seperti Mahkamah Agung dan DKPP terkait masa jeda untuk mantan narapidana sebagai syarat pencalonan legislatif dan syarat 30 persen untuk parpol. Ketidakpatuhan tersebut bermuara pada kasus-kasus pemilihan legislatif yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan putusan MK yang menguatkan bunyi UU pemilu adalah syarat 30 persen parpol dalam pemilu. Hal ini menegaskan bahwa konstitusionalitas norma pada UU pemilu sudah seharusnya dijalankan dan ditaati oleh semua lembaga khususnya penyelenggara pemilu.
subject: Artikel
  topic: section
subject: problematika
  topic: keywords
subject: penegakan hukum
  topic: keywords
subject: pemilihan umum
  topic: keywords
creator: Emy Hajar Abra
rights: Hak Cipta (c) 2024 Emy Hajar Abra
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 9
ending page: 19
doi: 10.55108/jbk.v6i01.440

Pengetahuan dan Persepsi Politik para Pemilih Pemula: Studi Kasus pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Batam
type: item
description: Siswa SMA/SMK dapat dikategorikan sebagai pemilih atau calon pemilih pemula. Pengetahuan politik yang baik dan luas pada pemilih pemula berkemungkinan besar meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplore bagaimana pengetahuan politik dari para siswa meresapi mereka sehingga membentuk pengetahuan dan persepsi politik. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi yang lebih hidup dengan wawancara lansung terhadap empat orang siswa SMA/SMK. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengetahuan politik para siswa masuk melalui beberapa mata pelajaran di sekolah seperti pendidikan kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Kegiatan ektrakurikulum seperti OSIS dan Pramuka, organisasi luar sekolah seperti KPU, partai, sosial media, lembaga sosial, akademisi, lingkungan keluarga, dan teman juga berkontribusi memberikan pengetahuan politik pada para siswa. Persepsi politik para pemilih pemula dapat dibentuk dari serangkaian informasi pengatahuan berbagai sumber tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi pemilih pemula tentang politik dan arah pemilih pada pemilu kepala daerah dalam waktu dekat dan yang akan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pembelajaran di sekolah, lingkungan, keluarga dan juga sosial media. Siswa sebagai pemilih pemula tidak mengingat semua hal yang mereka dapatkan dari berbagai sumber namun apa yang positif maupun negatif akan memengaruhi dan mewarnai sikap politik mereka di masa depan.
subject: Artikel
  topic: section
subject: pengetahun politik
  topic: keywords
subject: persepsi
  topic: keywords
subject: siswa
  topic: keywords
subject: pemilih pemula
  topic: keywords
subject: pengetahuan politik
  topic: keywords
creator: Alpino Susanto
creator: emy hajar abra
rights: Hak Cipta (c) 2024 Alpino Susanto, emy hajar abra
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 19
ending page: 28
doi: 10.55108/jbk.v6i01.439

The Government's Role in the Success of the Village Anti-Money Politics Program in Rembang
type: item
description: Penelitian ini mengkaji Program Desa Anti Politik Uang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan memerangi korupsi pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada Kabupaten Rembang, sebuah daerah yang berisiko tinggi terhadap pelanggaran pemilu. Implementasi program yang dilakukan secara bertahap, yang melibatkan proses sosialisasi, koordinasi pemangku kepentingan, dan keberlanjutan. Terlepas dari keberhasilan ini, tantangan seperti pelanggaran yang terus terjadi dan kebutuhan akan lebih banyak tenaga pengawas tetap ada. Studi ini menyoroti efektivitas program dalam mempromosikan integritas demokrasi dan memberikan rekomendasi untuk mempertahankan dan meningkatkan inisiatif di masa depan.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Peran Pemerintah
  topic: keywords
subject: Pemilu
  topic: keywords
subject: Partisipasi Masyarakat
  topic: keywords
subject: Rembang
  topic: keywords
creator: Irfan Murtadho Yusuf
creator: Juang Abdi Muhammad
creator: Satria Aji Imawan
rights: Hak Cipta (c) 2024 Irfan Murtadho Yusuf, Juang Abdi Muhammad, Satria Aji Imawan
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 01
ending page: 08
doi: 10.55108/jbk.v6i01.436

Urgensi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Menghadapi Pemilihan Umum Serentak 2024
type: item
description: Pemilihan Umum (pemilu) merupakan metode penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi saat ini. Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak pada tahun 2024, akan tetapi pemilu yang berlangsung tahun ini tentu saja tidak luput dari hambatan dan tantangan salah satunya seperti masalah etika yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. DKPP memiliki peran kunci dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilu yang demokratis. Penelitian ini menekankan urgensi penegakan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu serta perlunya strategi dan inovasi, dengan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan KEPP sangat penting untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu guna menciptakan pemilu yang demokratis dan sah. Strategi dan inovasi dalam penegakan KEPP, termasuk pencegahan, penindakan, dan teknologi informasi, diperlukan untuk efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak nasional 2024.
subject: Artikel
  topic: section
subject: kode etik
  topic: keywords
subject: kode perilaku
  topic: keywords
subject: pemilihan umum
  topic: keywords
subject: undang-undang pemilu
  topic: keywords
subject: pemilihan kepala daerah
  topic: keywords
creator: alifa yuanita
rights: Hak Cipta (c) 2024 alifa yuanita
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 45
ending page: 59
doi: 10.55108/jbk.v6i01.404

Afiliasi Tanpa Partisipasi?
type: item
description: Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, dinamika politik sangat kuat tidak hanya terkait dengan kontestasi peserta pemilu, tetapi juga pengisian jabatan komisioner-komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Fenomena ini menarik untuk menelaah apakah pengisian jabatan politik komisioner-komisioner turut mendorong masyarakat yang berafiliasi kuat atau merasa dekat dengan partai politik untuk turut berpartisipasi sebagai pengawas pemilu. Untuk menjawab hal tersebut, tulisan singkat ini hendak menjawab pertanyaan sejauh mana kedekatan pada partai politik akan mendorong seseorang untuk menjadi pengawas pemilu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan November 2022. Temuan menunjukkan hal yang menarik, ketika seseorang memiliki kedekatan dengan partai politik, hal tersebut mendorong seseorang untuk terlibat menjadi pengawas pemilu. Studi kasus di D.I.Y menjadi penting, mengingat provinsi ini memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Hal ini penting mengingat IPM tinggi seharusnya menunjukkan bahwa kelas sosial dalam masyarakat tersebut lebih baik dibandingkan daerah lain. Tulisan singkat ini diharapkan dapat memberikan penjelasan apa faktor apa yang mendorong keterlibatan seseorang sebagai pengawas pemilu. Tentu hasil dalam tulisan ini memiliki kekurangan, terutama terkait dengan faktor-faktor lain yang barangkali belum masuk dalam uji regresi. Pada aspek yang lebih praktis, diharapkan tulisan ini dapat menginspirasi kajian-kajian sejenis di masa mendatang.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Afiliasi partai politik
  topic: keywords
subject: Pengawas pemilu
  topic: keywords
subject: Demokrasi
  topic: keywords
creator: Satria Aji Imawan
creator: Adrinoviarini Adrinoviarini
rights: Hak Cipta (c) 2024 Satria Aji Imawan, Adrinoviarini Adrinoviarini
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 112
ending page: 123
doi: 10.55108/jbk.v5i02.351

Idealitas Demokrasi Elektoral di Indonesia
type: item
description: Salah satu persoalan serius dalam demokrasi di Indonesia ada pada praktik politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu). Dalam banyak hal, praktik politik uang cukup problematik. Praktik politik uang diyakini berlangsung tetapi sulit untuk dibuktikan. Hal ini dapat disebabkan oleh keengganan dari warga negara untuk melaporkan praktik politik uang. Di sisi yang lain, angka partisipasi pemilih di Indonesia dari waktu ke waktu cukup tinggi. Untuk menjawab paradoks tersebut, tulisan ini mencoba mengelaborasi ketertarikan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan kesadaran akan politik uang. Pertanyaan yang hendak dijawab yakni sejauh mana partisipasi memilih berpengaruh terhadap kesadaran politik uang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan Desember 2022 serta menggunakan data riset yang dilakukan oleh Research Center for Politics and Government (PolGov) pada pagelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Yogyakarta pada bulan Desember 2018. Hasil analisa menunjukkan bahwa semakin seseorang hendak berpartisipasi untuk memilih, maka semakin seseorang tersebut tidak akan melaporkan praktik politik uang. Hal ini menarik, mengingat D.I.Y merupakan salah satu provinsi dengan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi di antara provinsi. Tingginya angka IPM menunjukkan tingginya kualitas hidup di wilayah tersebut yang diharapkan dapat berpengaruh pula terhadap kualitas demokrasi. Pun demikian dengan telaah kualitatif menunjukkan semakin rendah level pagelaran pemilu di Indonesia, semakin kecil kemungkinan terjadinya politik uang. Kondisi ini juga didukung oleh potensi terbangun dan kuatnya tautan politik antara warga dengan organisasi masyarakat sipil. Tulisan singkat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memantik pembahasan terkait dengan politik uang. Di sisi lain, tulisan ini masih memiliki kekurangan, terutama berkaitan dengan pentingnya un…
subject: Artikel
  topic: section
subject: Partisipasi Memilih
  topic: keywords
subject: Politik Uang
  topic: keywords
subject: Pemilu
  topic: keywords
subject: Demokrasi
  topic: keywords
creator: Arga Pribadi Imawan
creator: Dimas Ramadhan
rights: Hak Cipta (c) 2024 Arga Pribadi Imawan, Dimas Ramadhan
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 124
ending page: 139
doi: 10.55108/jbk.v5i02.350

PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI
type: item
description: Demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan penguatan sistem pemilu maupun penguatan pada sistem pengawasan dan partisipasi pelaksanaan pemilu. Salah satu langkah penting dari penguatan demokrasi ada pada keberadaan perempuan yang hadir untuk menjamin kualitas Demokrasi. Penguatan demokrasi ini diikuti dengan semakin banyaknya keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari semakin banyaknya yang menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun terlibat sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Perkembangan ini tentu merupakan perkembangan positif, meski demikian apabila dilihat dari proporsinya, jumlah perempuan yang terlibat di lembaga Legislatif masih sedikit. Tulisan ini berargumen bahwa masih terdapat hambatan sosial-kultural bagi perempuan untuk dapat terlibat dalam bidang kepemiluan Tulisan ini menggunakan analisa kualitatif dan mendasarkan data sekunder seperti jurnal, laporan penelitian, maupun artikel online sebagai landasan untuk menyusun argumentasi. Pendidikan politik diberikan agar digunakan untuk mengasah kemmapuan dan keterampilan poltik seseorang, yang kemudian bisa berpartisipasi dalam kegiatan partai maupun pada Lembaga legislatif. Hal itu merupakan sebagai perwujudan dari tanggungjawab kepada masyarakat, konstituen dan partai politik. Partisipasi perempuan merupakan bentuk dari Tindakan keaktifan kader perempuan dalam kegaiatan partai dan pemerintahan yang didorong oleh kesadaran akan pengetahuan politik, sehingga kemudian menghasilkan partipaisai politik perempuan yang terpenuhi. Rendahnya partisipasi perempuan pada Lembaga legislative DPRD Kerinci menjadi landasan penelitian ini diangkat. Keterwakilan perempuan pada Lembaga legislaif di kabupaten Kerinci sangatlah rendah, dari 30 anggota legisltaif hanya terdapat 1 perempuan pada hasil pileg periode 2019-2024. Tentu kuota 30% jauh dari kata terpenuhi. Penelitian yang penulis lakukan dengan cara menggunakan wawancara terhadap anggota aktif legislatif perempuan yang saat ini sedan…
subject: Artikel
  topic: section
subject: Partipasi Politik, Perempuan, Pileg Kerinci 2019
  topic: keywords
creator: Wahyu Hidayat , S.IP
rights: Hak Cipta (c) 2024 Wahyu Hidayat , S.IP
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 92
ending page: 100
doi: 10.55108/jbk.v5i02.333

Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu: Suatu Analisis Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu Melalui Kewenangan Adjudikasi
type: item
description: Kerangka hukum pemilu harus dapat melindungi hak-hak pemilih agar penegakan hukum dan keadilan pemilu dapat berjalan dan berfungsi secara jujur dan tidak memihak sehingga menciptakan pemilu yang bermartabat. Bawaslu diberikan lebih banyak kekuasaan oleh Undang-Undang Pemilu, selain memiliki tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu juga diberi wewenang ajudikasi untuk menangani pelanggaran administrative pemilu. Adapun metode pennelitian yang digunakan adalah yuridis normatifyang mencakup sumber daya primer, sekunder dan tersier, data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memikiki wewenang untuk mengambil tindakan hukum apabila pemilu tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemilu yang ada. Tindakan hukum ini dapat berupa hukuman, memungkinkan sanksi diberlakukan pada mereka yang melanggar hukum maupun bersifat konstruktif dan sifatnya mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran pemilu. Terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu, Bawaslu berpedoman pada Perbawaslu dalam memberikan mekanisme adjudikasi. Kata Kunci: Pemilu; Kerangka Hukum; Bawaslu; Adjudikasi
subject: Artikel
  topic: section
subject: pemilu
  topic: keywords
subject: kerangka hukum
  topic: keywords
subject: bawaslu
  topic: keywords
subject: adjudikasi
  topic: keywords
creator: Alifa Cikal Yuanita
rights: Hak Cipta (c) 2024 Alifa Cikal Yuanita
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 61
ending page: 71
doi: 10.55108/jbk.v5i02.310

ETIKA MEDIA DIGITAL : DAMPAK DAN POTENSINYA DALAM PROSES PEMILU 2024 DI INDONESIA
type: item
description: Media digital memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat terutama dalam bidang politik. Salah satu bidang politik yang dapat memanfaatkan media digital adalah proses pemilihan umum, namun sayangnya hingga hari ini pemanfaatannya belum maksimal. Pemilihan umum pada negara-negara Demokrasi, diantaranya Indonesia merupakan sarana yang digunakan warga negara untuk memilih perwakilannya pada lembaga legislatif maupun non legislatif serta pemilihan presiden dan para perangkat pemerintahan lainnya dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif, yaitu mencatat berbagai bacaan yang penting dan menyusun poin-poin dalam pembahasan yang akan diteliti. Dengan mendesripsikan berbagai kajian yang telah diperoleh serta menyelesaikan masalah terkait tema yang ada. Kesimpulan yang diperoleh adalah, media digital saat ini baru dipergunakan sebatas sarana penyedia informasi dan berbagai berita mengenai pemilihan umum. Juga sebagai sarana untuk memperkenalkan lebih jauh para tokoh atau kandidat yang mencalonkan diri sebagai pemimpin. Pemanfaatan media digital secara maksimal diharapkan dapat mengurangi kelemahan-kelemahan dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 termasuk dalam meminimalkan biaya dan mengefisienkan waktu, untuk membangun Indonesia lebih baik dengan pemilu yang inovatif dan berkualitas dalam menjaga asas demokrasi bangsa Indonesia.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Etika; Indonesia; Media Digital; Pemilu
  topic: keywords
creator: Rita Zahara
rights: Hak Cipta (c) 2024 Rita Zahara
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 101
ending page: 111
doi: 10.55108/jbk.v5i02.327

Peran Tokoh Agama Dalam Upaya Mencegah Praktik Politik Identitas Pada Pemilu 2024
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas pada pemilu 2024. Karena keberadaan politik identitas menjadi isu negatif hingga sekarang. Hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang dapat memecah persatuan masyarakat dan mengalihkan kepentingan publik seperti ekonomi, pendidikan, hukum dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas dalam menghadapi pemilu 2024, di mana jawaban penelitian ini membutuhkan kajian dan analisis yang relevansinya dengan metode kualitatif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah review jurnal, buku, undang-undang, peraturan dan sumber lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan trianggulasi isi, di mana peneliti menelaah setiap sumber data yang diambil dan menganalisis korelasi dengan penelitian. Sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama mempunyai peran dalam mencegah politik identitas. Karena tokoh agama mempunyai modal sosial. Pertama, memiliki kharisma dan kekuatan personal di masyarakat. Kedua, memiliki jamaah sebagai tempat berbagi informasi dan pengetahuan. Ketiga, landasan spiritual, moral dan etika. Sehingga dapat menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat.
subject: Artikel
  topic: section
subject: politik identitas
  topic: keywords
subject: tokoh agama
  topic: keywords
subject: pemilu 2024
  topic: keywords
creator: Mohammad Ali
rights: Hak Cipta (c) 2024 Mohammad Ali
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 82
ending page: 91

DINAMIKA DESENTRALISASI : MENGKAJI INTERAKSI KOMPETISI PARTAI, INTEGRITAS PEMILU, DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN
type: item
description: Esai ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai desentralisasi, persaingan partai, dan integritas pemilu dalam kerangka teori desain kelembagaan. Dengan mengkaji interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partai politik, kami berupaya memperkaya ilmu akademis dan menawarkan wawasan praktis bagi para pembuat kebijakan yang terlibat dalam tata kelola dan pembuatan kebijakan. Analisis kami menggunakan analisis literatur untuk menguji dampak desentralisasi terhadap perilaku partai, proses pemilu, dan kualitas pemerintahan. Analisis komprehensif kami mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, desentralisasi bukanlah fenomena yang bisa diterapkan pada semua pihak; hal ini bervariasi antar wilayah dan konteks, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kedua, ukuran inklusif untuk menilai risiko kekalahan pemilu dalam kerangka desentralisasi memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika pemilu. Ketiga, interaksi antara partai-partai regional dan nasional membentuk sistem kepartaian regional dalam lingkungan yang terdesentralisasi. Keempat, partai politik melakukan perhitungan untung-rugi yang rasional, sehingga mempengaruhi keputusan mereka mengenai kecurangan pemilu. Yang paling penting, kami menemukan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan keadilan pemilu nasional dengan mengurangi insentif kecurangan pemilu, yang pada akhirnya memperkuat integritas pemilu dan kualitas pemerintahan. Studi kami menjembatani kesenjangan yang ada dalam literatur dan menawarkan pemahaman komprehensif tentang dinamika kompleks yang melekat pada struktur pemerintahan yang didesentralisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi wawasan berharga bagi keilmuan akademis dan memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh desentralisasi dalam pemilu kontemporer.
subject: Artikel
  topic: section
subject: desentralisasi
  topic: keywords
subject: integritas pemilu
  topic: keywords
subject: kualitas tata kelola
  topic: keywords
subject: kompetisi partai
  topic: keywords
subject: desain kelembagaan
  topic: keywords
creator: Rita
creator: Cecep Mustafa
rights: Hak Cipta (c) 2024 Rita, Cecep Mustafa
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 72
ending page: 81

Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Wilayah Kabupaten Lombok Timur: Menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur berperan dalam meningkatkan angka partsipasi pemilih penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Salah satu tahapan terpenting dalam pemilu yang tujuannya untuk mengakomodir hak politik penyandang disabilitas ialah tahapan sosialisasi Pendidikan politik bagi para penyandang disabilitas. Apabila melihat pemilu 2019 lalu dimana tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur mencapai angka 67,11%. KPU Kabupaten Lombok timur berperan dalam memberikan Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dengan menggelar sosialisasi dan forum diskusi bersama penyandang disabilitas, membuat Rumah Pintar Pemilu Segare Anaq, dan juga meningkatkan Kerjasama dengan organisasi dan Yayasan penyandang disabilitas di Lombok Timur. Adapaun kendala yang dihadapi KPU Lombok Timur yaitu menggabungkan antara materi dengan metode dalam pemberian Pendidikan politik serta kendala dalam proses pendataan jumlah penyandang disabilitas.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Pemilu Serentak
  topic: keywords
subject: Penyandang Disabilitas
  topic: keywords
subject: Partisipasi
  topic: keywords
subject: Peran
  topic: keywords
subject: KPU
  topic: keywords
creator: Taharudin SH., MH
rights: Hak Cipta (c) 2023 Taharudin SH., MH
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 35
ending page: 47
doi: 10.55108/jbk.v5i01.280

PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT TAHAPAN PEMILU BERLANGSUNG
type: item
description: Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengubah maupun menciptakan hukum baru. Hal ini berlaku terhadap semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi termasuk perkara pemilu. Sehingga, yang menjadi permasalahan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat tahapan pemilu berlangsung? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma konstruktivis. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yaitu final and binding. Sehingga, pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada masa tahapan pemilu berlangsung tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berkekuatan hukum tetap atau dapat mengganggu berjalannya tahapan pemilu yang sedang berjalan. Dengan demikian, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan penafsiran, dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung, sehingga penyelenggara pemilu tetap dapat mengacu kepada pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang ideal.
subject: Artikel
  topic: section
subject: final and binding
  topic: keywords
subject: mahkamah konstitusi
  topic: keywords
subject: pemilu
  topic: keywords
subject: penafsir tunggal
  topic: keywords
subject: putusan
  topic: keywords
creator: Wilma Silalahi
rights: Hak Cipta (c) 2023 Wilma Silalahi
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 13
ending page: 23
doi: 10.55108/jbk.v5i01.291

ANALISIS PENCATUTAN DATA DIRI DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN DUKUNGANMINIMAL PEMILIH DEWAN PERWAKILAN DAERAH
type: item
description: Sistem informasi memungkinkan masyarakat untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah dengan waktu yang cepat dan acap kali salah dalam penggunaannya.Sebagai contoh dengan adanya pemanfaatan sistem informasi tersebut mengakibatkan data diri seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek si pemilik data. Perlindungan data diri masuk dalam perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap penyalahgunaan data diri masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu sering terjadi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Pada tahapan ini, data masyarakat banyak digunakan untuk mempermudah jalan calon partai politik dan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa data dirinya dicatut baik untuk memenuhi syarat keanggotaan partai politik maupun syarat dukungan minimal pemilih DPD. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan terus berlanjut tanpaadanya pergerakan untuk merubah pola agar setiap pihak dapat mengetahui bahayanya pencatutan data diri. Penelitian ini berfokus pada alasan munculnya pencatutan data diri dan bagaimana dengan penindakannya. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam mengeksplorasi permasalahan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan sumber data sekunder sertametode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Pencatutan Data Diri
  topic: keywords
subject: DPD
  topic: keywords
subject: Partai Politik
  topic: keywords
creator: Wahyu Nur Laili
creator: Muhammad Afandi
rights: Hak Cipta (c) 2023 Wahyu Nur Laili, Muhammad Afandi
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 48
ending page: 60
doi: 10.55108/jbk.v5i01.305