Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
type: channel
description: Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan jurnal kepemiluan yang dipublikasikan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan P-ISSN 2686-4541 dan E-ISSN 2808-490X. Jurnal ini dipublikasi secara berkala mulai tahun 2019 dengan terbitan dua kali dalam setahun (Juni dan November). Semua artikel yang ada di dalam jurnal diterbitkan dalam bentuk hard dan soft copy dengan tema terkait kepemiluan baik tentang pemilihan umum ataupun tentang pemilihan kepala daerah. Berbagai sub tema terkait kepemiluan dipublikasikan dengan proses editorial terlebih dahulu oleh Editorial Team. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau membuka akses yang luas untuk publikasi jurnal yang sudah diterbitkan. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan jurnal yang memberikan akses secara terbuka dan gratis kepada para pembaca atau institusi yang membutuhkan akses jurnal untuk dapat melakukan akses secara lengkap, mudah dan tanpa biaya. Pembaca berhak untuk membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mecari dan menautkan teks yang ada di semua tulisan yang ada di Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal ini juga menyediakan akses terbuka dan langsung kepada kepada Pembaca untuk melihat isi yang ada di dalam artikel dengan prinsip bahwa Penulis bersedia secara bebas untuk mendukung pertukaran informasi dan pengetahuan secara luas.
publisher: Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
language: en
publication name: Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
issn: 2686-4541
items: EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TERKAIT REGULASI PENCORETAN/PEMBENARAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
items: DIFERENSIASI REKOMENDASI DAN PUTUSAN BAWASLU: IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 104/PUU-XXII/2025
items: PENGGUNAAN METODE DELIBERATIVE LEGISLATIVE PROCESS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMILU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 135/PUU-XXI/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL
items: EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAWASLU KEPULAUAN RIAU TERHADAP AKURASI DATA PEMILIH PADA PILKADA 2024
items: MENGGAGAS KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
items: Fenomena Politik Uang Pada Pemilu Indonesia : Tantangan Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila
items: THE ROLE OF BAWASLU IN ELECTION WITH SINGLE CANDIDATE: CASE STUDY OF GRESIK 2024 REGIONAL ELECTION
items: Blockchain: Pengawasan Pemilu Aman, Transparan, dan Terpercaya
items: Blockchain untuk Sistem Pemilu yang Berintegritas
items: Revolusi AI dalam Pemilu:Deteksi Kecurangan Real-Time
items: Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024
items: Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia
items: Pengetahuan dan Persepsi Politik para Pemilih Pemula: Studi Kasus pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Batam
items: The Government's Role in the Success of the Village Anti-Money Politics Program in Rembang
items: The Urgency of Enforcing the Code of Ethics of Election Organizers in Facing the 2024 Simultaneous General Elections
items: Afiliasi Tanpa Partisipasi?
items: The Ideality of Electoral Democracy in Indonesia
items: PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI
items: Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu: Suatu Analisis Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu Melalui Kewenangan Adjudikasi
items: DIGITAL MEDIA ETHICS: IMPACT AND POTENTIAL IN THE 2024 ELECTION PROCESS IN INDONESIA
items: Peran Tokoh Agama Dalam Upaya Mencegah Praktik Politik Identitas Pada Pemilu 2024
items: Decentralization Dynamics: Exploring the Interplay of Party Competition, Electoral Integrity, and Governance Quality
items: The Role of the East Lombok District Election Commission in Increasing the Participation Rate of Voters with Disabilities in the East Lombok Regency Region: Welcoming the 2024 Simultaneous Elections
items: ENFORCEMENT OF DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT AT THE ELECTION STAGES THAT ARE IN CONSTRUCTION
items: ANALISIS PENCATUTAN DATA DIRI DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN DUKUNGANMINIMAL PEMILIH DEWAN PERWAKILAN DAERAH
items: MENGGAGAS PENGAWASAN ASIMETRIS: Pendewasaan Demokrasi Melalui Model Pengawasan Asimetris
items: DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024
items: REFLEKSI KUALITAS PENGAWASAN PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 FORMALITAS POLITIK ATAUKAH INSTRUMEN KEADILAN DEMOKRASI SESUNGGUHNYA
items: PENGAKUAN DAN IMPLEMENTASI HAK PILIH MASYARAKAT ADAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
items: MEWUJUDKAN ELECTORAL JUSTICE DENGAN MENGANTISIPASI PRAKTIK DINASTI POLITIK DALAM PEMILU LEGISLATIF

EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TERKAIT REGULASI PENCORETAN/PEMBENARAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
type: item
description: The implementation of the 2024 simultaneous general elections has left a number of challenges for election management bodies. Various issues and disputes that arose during the electoral process serve as important notes for future election administration. However, problems and disputes are inseparable from the conduct of elections, thereby necessitating a comprehensive evaluation of election implementation. Therefore, the main issue examined in this study is the evaluation of election administration related to the regulation on the correction or amendment of vote-counting results. This paper does not aim to suggest that the administration of the 2024 elections was ineffective or suboptimal; rather, it seeks to examine another perspective on whether existing electoral regulations have adequately accommodated and provided legal certainty for all citizens of Indonesia, considering that elections constitute the largest democratic event conducted by the Indonesian nation. This study employs normative juridical legal research, which holds that the formation of laws and regulations must comply with the mandates of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the highest legal authority within the Indonesian legal system, or what Wignjosoebroto refers to as doctrinal legal research. In the event of corrections or amendments to copy forms, such corrections are made by striking through numbers or words with two horizontal lines and writing the corrected numbers or words above the crossed-out text, accompanied by the initials of the Chairperson of the Polling Station Working Committee (KPPS) and the witnesses present. Meanwhile, corrections to the Model C.Hasil Plano form are carried out using correction fluid (tipp-ex) without initials, as the form will be photographed and subsequently uploaded to the Sirekap system. The evaluation of election administration, particularly regarding the correction or amendment of vote-counting results, requires broader di…
subject: Artikel
  topic: section
subject: evaluasi penyelenggara pemilu
  topic: keywords
subject: hasil penghitungan suara
  topic: keywords
subject: regulasi pencoretan/pembenaran
  topic: keywords
creator: Wilma Silalahi
rights: Copyright (c) 2026 Wilma Silalahi
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 122
ending page: 137

DIFERENSIASI REKOMENDASI DAN PUTUSAN BAWASLU: IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 104/PUU-XXII/2025
type: item
description: The enforcement of administrative violations in regional head elections (Pilkada) traditionally relies on the functional division between the Election Supervisory Body (Bawaslu) as the supervisory authority and the General Elections Commission (KPU) as the implementing body. However, recent developments in legal interpretation reveal a shift in the normative status of Bawaslu’s “recommendations,” which were originally administrative in nature, but increasingly perceived as carrying binding force similar to adjudicative decisions. This development intensified after the Constitutional Court Decision No. 104/PUU-XXII/2025, which affirmed that the results of Bawaslu’s administrative violation examinations are binding upon the KPU. This study employs a normative legal approach and case analysis, examining the construction of Bawaslu–KPU authority under Law No. 1 of 2015, Bawaslu Regulations No. 9 of 2020 and No. 9 of 2022, and their implications for legal certainty, institutional independence, and the protection of electoral participants’ rights. The findings indicate that the strengthened binding force of Bawaslu’s products improves the effectiveness of electoral oversight; however, it also creates institutional tension due to the absence of adequate normative reconstruction within the current legal framework. The lack of a comprehensive adjudicative mechanism and the absence of an administrative appeal process pose risks to the principles of due process and fair hearing. A case study in Southwest Papua demonstrates that unclear institutional boundaries directly affect candidate qualification processes and the legitimacy of election management in newly established autonomous regions. This research recommends revising Articles 139–140 of the Pilkada Law, establishing an administrative appeal mechanism, and reinforcing institutional coordination to ensure that the relationship between Bawaslu and KPU aligns with the principles of checks and balances and guarantees legal c…
subject: Artikel
  topic: section
subject: Bawaslu
  topic: keywords
subject: KPU
  topic: keywords
subject: pelanggaran administrasi
  topic: keywords
subject: rekomendasi
  topic: keywords
subject: putusan
  topic: keywords
subject: Pilkada
  topic: keywords
subject: kewenangan
  topic: keywords
subject: kepastian hukum
  topic: keywords
creator: fatchun naim
rights: Copyright (c) 2026 fatchun naim
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 108
ending page: 121

PENGGUNAAN METODE DELIBERATIVE LEGISLATIVE PROCESS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMILU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 135/PUU-XXI/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL
type: item
description: The dynamics of electoral law formation in Indonesia have undergone significant transformation following Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXI/2024, which mandates the separation of national and local elections. This ruling necessitates adjustments to the legislative process of electoral laws to ensure constitutional consistency, political legitimacy, and administrative feasibility. This study aims to analyse the use of the Deliberative Legislative Process method as a normative approach in the formation of post-ruling electoral laws. By applying the doctrinal legal research method, this study integrates Habermas' theory of deliberative democracy with the concept of participatory legislation based on Law No. 13 of 2022 on the Formation of Legislation. The results of the study indicate that the deliberative approach has not been optimally institutionalised in the legislative practice of the House of Representatives (DPR), as public participation is still procedural rather than substantive. Furthermore, the Constitutional Court's ruling provides an opportunity to reconstruct the electoral law formation process through deliberative inclusiveness and rational communication between lawmakers, political parties, and citizens. This study concludes that a deliberative legislative framework is essential to strengthen the democratic legitimacy and accountability of electoral law formation in Indonesia.
subject: Artikel
  topic: section
subject: demokrasi deliberatif
  topic: keywords
subject: fragmentasi regulasi
  topic: keywords
subject: undang-undang pemilihan umum
  topic: keywords
subject: pembuatan undang-undang partisipatif
  topic: keywords
subject: reformasi publik
  topic: keywords
creator: Vieta Imelda Cornelis
creator: Andik Mannulusi
creator: Fritz Edward Siregar
rights: Copyright (c) 2026 Vieta Imelda Cornelis, Andik Mannulusi, Fritz Edward Siregar
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 88
ending page: 107

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAWASLU KEPULAUAN RIAU TERHADAP AKURASI DATA PEMILIH PADA PILKADA 2024
type: item
description: This study aims to analyze the effectiveness of the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Riau Islands Province in ensuring voter data accuracy during the 2024 Regional Head Election. Using a qualitative descriptive method with an institutional case study approach, data were collected from seven regencies/cities throughout the Riau Island Province. Through monitoring reports, corrective recommendations, and plenary results on the Provisional Voters List (DPS), the Improved DPS (DPSHP), and the Final Voters List (DPT). Findings show that Bawaslu effectively implemented evidence-based supervision, strengthened coordination with the Election Commission (KPU) and Civil Registry (Disdukcapil), and ensured administrative follow-up to recommendations. Challenges included high population mobility, data synchronization issues, and unremoved deceased voters. Nonetheless, tiered supervision and data-driven reporting significantly improved the accuracy of the Final Voters List (DPT).
subject: Artikel
  topic: section
subject: Efektivitas Pengawasan
  topic: keywords
subject: Bawaslu
  topic: keywords
subject: Akurasi Data Pemilih
  topic: keywords
subject: Pilkada 2024
  topic: keywords
subject: Kepulauan Riau
  topic: keywords
creator: Mariyamah Mariyamah
rights: Copyright (c) 2026 Mariyamah Mariyamah
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 81
ending page: 87

MENGGAGAS KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
type: item
description: General Election serves as the primary instrument for realizing popular sovereignty as mandated by Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, Indonesia’s electoral legal framework still faces fundamental issues, particularly the regulatory fragmentation between the Election Law and the Regional Election Law. This separation results in normative disharmony, implementation barriers, and legal uncertainty that ultimately affect the quality of Election administration. This study aims to analyze the urgency of codifying the Election Law as a regulatory reform to ensure more effective, efficient, and integrity-based Elections. This study applies normative legal research using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings demonstrate that the complexity of the 2019 Concurrent Election and the 2024 Election exposes weaknesses in the current legal design, especially concerning the excessive workload of Election administrators, the legal validity of Election technology, and recurrent issues in voter data management. Furthermore, meaningful public participation based on Arnstein’s ladder of participation is a prerequisite for the legitimacy of Election Law codification. Therefore, codification must be carried out through the integration of national and regional Election regimes into a single comprehensive law, strengthened protection for Election administrators and voters, as well as the formulation of research-based and participatory-driven regulations. Legal reform through Election Law codification is a strategic step toward reinforcing constitutional democracy in Indonesia.
subject: Artikel
  topic: section
subject: kodifikasi
  topic: keywords
subject: pemilu
  topic: keywords
subject: fragmentasi
  topic: keywords
subject: regulasi
  topic: keywords
subject: partisipasi publik
  topic: keywords
subject: demokrasi konstitusional
  topic: keywords
creator: Muhammad Nur Ramadhan
rights: Copyright (c) 2026 Muhammad Nur Ramadhan
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 64
ending page: 80

Fenomena Politik Uang Pada Pemilu Indonesia : Tantangan Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila
type: item
description: Democracy is a form of government in which sovereignty is absolutely placed in the hands of the people, either directly or indirectly through a representative system. Indonesia, as an independent and sovereign nation, adopts these democratic principles but adjusts them to align with the country's cultural values and national ideology. The form of democracy practiced in Indonesia is known as Pancasila Democracy.As a serious violation of the principles of free and fair elections, money politics is strictly prohibited under various legal regulations in Indonesia. The Election Law bans all forms of material gifts to voters by election participants or campaign teams. Article 280 paragraph (1) point (j) explicitly prohibits promising or giving rewards to voters, while Article 515 stipulates criminal sanctions in the form of imprisonment for up to 3 (three) years and a maximum fine of IDR 36 million for violators.Money politics refers to the practice of giving money, goods, or other material incentives by election participants or related parties to influence voters' choices. This phenomenon not only contradicts democratic principles but also violates the values of Pancasila, particularly the fourth and fifth principles. It can also be seen as a form of financial inequality in political contests. As a result, the people may become increasingly marginalized and lose their strategic role in determining the direction of future political policies.
subject: Artikel
  topic: section
subject: politik uang
  topic: keywords
subject: pemilu
  topic: keywords
subject: demokrasi
  topic: keywords
subject: tindak pidana
  topic: keywords
creator: Febriadinata Febriadinata
creator: Wahyu Nur Laili
creator: muhammad afandi
rights: Copyright (c) 2026 Febriadinata Febriadinata, Wahyu Nur Laili, muhammad afandi
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 44
ending page: 63

THE ROLE OF BAWASLU IN ELECTION WITH SINGLE CANDIDATE: CASE STUDY OF GRESIK 2024 REGIONAL ELECTION
type: item
description: Abstract: This study aims to analyze in depth the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in maintaining the integrity and quality of electoral democracy in the implementation of the Regional Head Election (Pilkada) with a single candidate, with the focus of the study on the 2024 Gresik Regency Pilkada. In this election, there was only one pair of candidates who were officially determined and had to compete with an empty box, which is a symbol of the people's choice for dissatisfaction with the minimum political alternatives available. This phenomenon poses serious challenges to the principles of representation, participation, and legitimacy of election results. This study uses a qualitative descriptive approach with information collection techniques through documentation, field observations, and semi-structured interviews with Bawaslu members and other stakeholders. The results of the study show that Bawaslu Gresik carries out its supervisory function actively and preventively by strengthening voter education, campaign monitoring, monitoring ASN neutrality, and controlling logistics distribution. Although the single candidate pair won the contest, the significant acquisition of empty box votes (around 40%) indicates public criticism of the political process which is considered elitist. This study concludes that supervision by Bawaslu remains crucial in maintaining election integrity, even in situations without balanced competition, and ensures the strengthening of regulations and the role of community participatory supervision.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Bawaslu; single candidate election; empty ballot box; electoral supervision
  topic: keywords
creator: 230111100018 siti mutmainah
rights: Copyright (c) 2026 230111100018 siti mutmainah
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 13
ending page: 22
doi: 10.55108/jbk.v7i01.518

Blockchain: Pengawasan Pemilu Aman, Transparan, dan Terpercaya
type: item
description: Kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai integritas pemilu, keamanan, dan transparansi telah mendorong pencarian solusi inovatif untuk memperbaiki proses pemilu. Teknologi blockchain, dengan janji transparansi, keamanan, dan desentralisasi, telah muncul sebagai alat potensial untuk meningkatkan integritas sistem pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran blockchain dalam mentransformasi pemilu dengan melakukan analisis komparatif terhadap uji coba pemilu berbasis blockchain di Estonia, Sierra Leone, dan daerah lainnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas, tantangan, dan hasil dari uji coba ini, memberikan bukti empiris untuk menginformasikan reformasi pemilu di masa depan. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur, menganalisis studi kasus, artikel akademik, dan laporan pemerintah. Pendekatan komparatif digunakan untuk menilai keberhasilan dan tantangan implementasi blockchain di berbagai konteks geopolitik. Analisis data berfokus pada tema-tema seperti kepercayaan pemilih, integrasi teknis, dan transparansi pasca-pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun blockchain memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pemilu, implementasinya tidak tanpa tantangan. Faktor-faktor seperti infrastruktur digital, edukasi pemilih, dan integrasi sistem mempengaruhi skalabilitas dan efektivitasnya. Penelitian ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan otoritas pemilu tentang cara mengatasi tantangan ini, serta memberikan panduan untuk implementasi blockchain yang sukses dalam pemilu guna mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan aman.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Blockchain
  topic: keywords
subject: Integritas Pemilu
  topic: keywords
subject: Reformasi Pemilu
  topic: keywords
subject: Transparansi
  topic: keywords
subject: Kepercayaan Pemilih
  topic: keywords
creator: Akmal Azizan
creator: Salma Zahra
creator: Sally Sophia
rights: Copyright (c) 2026 Akmal Azizan, Salma Zahra, Sally Sophia
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 23
ending page: 33
doi: 10.55108/jbk.v7i01.509

Blockchain untuk Sistem Pemilu yang Berintegritas
type: item
description: Integritas sistem pemilu di seluruh dunia semakin dipertanyakan akibat kekhawatiran terhadap kecurangan, kurangnya transparansi, dan kerentanan keamanan. Teknologi blockchain, dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, menawarkan solusi potensial untuk mengatasi tantangan ini serta meningkatkan kepercayaan pemilih dalam proses pemilu. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah pemilu berbasis blockchain dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dengan menganalisis potensi teoritis serta bukti empiris dari proyek percontohan dan aplikasi di dunia nyata. Melalui tinjauan literatur, analisis studi kasus, dan sintesis data, penelitian ini mengevaluasi efektivitas, skalabilitas, implikasi hukum, serta pertimbangan sosial dari penerapan blockchain dalam pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan integritas pemilu, tetapi tantangan seperti aksesibilitas, skalabilitas, dan kepatuhan hukum harus dikelola dengan cermat agar implementasinya berhasil. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun blockchain berpotensi merevolusi sistem pemilu, adopsinya memerlukan perencanaan menyeluruh, termasuk dalam mengatasi faktor teknologi, hukum, dan sosial, guna memastikan penerimaan yang luas serta efektivitasnya.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Blockchain
  topic: keywords
subject: Pengawasan Pemilu
  topic: keywords
subject: integritas
  topic: keywords
subject: Transparansi
  topic: keywords
subject: Kepercayaan Pemilih
  topic: keywords
creator: Cecep Mustafa
creator: Rita Komalasari
rights: Copyright (c) 2026 Cecep Mustafa, Rita Komalasari
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 34
ending page: 43

Revolusi AI dalam Pemilu:Deteksi Kecurangan Real-Time
type: item
description: Integritas pemilu sangat penting untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, tetapi metode tradisional pemantauan pemilu cenderung kurang efektif dalam mendeteksi ketidakteraturan secara real-time. Kecurangan pemilu yang semakin canggih, termasuk penyamaran pemilih, manipulasi suara, dan serangan siber, menuntut pengembangan teknologi canggih untuk meningkatkan keamanan pemilu. Kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi untuk merevolusi pemantauan pemilu dengan memungkinkan deteksi ketidakteraturan yang lebih cepat dan akurat. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana AI dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan pemilu guna mendeteksi kecurangan secara real-time. Penelitian ini berfokus pada pengenalan model deteksi berbasis AI, integrasi berbagai metodologi AI, serta penciptaan kerangka kerja yang dapat disesuaikan dengan berbagai sistem pemilu. Selain itu, penelitian ini juga membahas permasalahan etika terkait penggunaan AI dalam pemilu serta menyajikan studi kasus nyata untuk menunjukkan penerapan praktisnya. Studi ini menggunakan tinjauan pustaka yang komprehensif dengan mensintesis artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan studi kasus sejak tahun 2018. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan, dan praktik terbaik dalam pemantauan pemilu berbasis AI, dengan penekanan pada deteksi kecurangan secara real-time, integrasi berbagai metode, serta pertimbangan etika.Studi ini menyimpulkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan keamanan pemilu dengan menyediakan deteksi kecurangan secara real-time, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko manipulasi. Dengan mengintegrasikan pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan gambar, AI dapat menawarkan solusi yang kuat dan dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan pemilu. Namun, tantangan etika dan privasi dalam penerapan AI di pemilu harus diatasi untuk memastikan keadilan dan transparansi. Penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademik tetapi juga memberi…
subject: Artikel
  topic: section
subject: integritas Pemilu
  topic: keywords
subject: Kecerdasan Buatan
  topic: keywords
subject: Pemantauan Pemilu
  topic: keywords
subject: Deteksi Kecurangan
  topic: keywords
subject: Deteksi Real-Time
  topic: keywords
creator: Rita
rights: Copyright (c) 2026 Rita
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 1
ending page: 12
doi: 10.55108/jbk.v7i01.505

Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024
type: item
description: Pesta demokrasi baru selesai dilaksanakan. Pada pelaksanaan pemilu tersebut ada tahapan pelaksanaan kampnaye yang merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan para calon peserta pemilu kepada masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadikan media sosial merupakan alternatif yang digunakan calon peserta pemilu dalam memperkenalkan, mempromosikan, hingga menawarkan visi dan misi dari masing-masing calon peserta pemilu dalam upaya penyebaran informasi yang lebih cepat dan praktis. Namun, menjadi suatu permasalahan tersendiri pada masa kampanye pemilu 2024 ditemukan beberapa calon peserta pemilu yang menggunakan kecanggihan Artificial Intelligence (AI) dengan program deepfake yang dapat memanipulasi sebuah video, sehingga hal tersebut dapat membuat kekhawatiran masyarakat. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk meredam penyebaran isu hoaks yang ada di masyarakat selama masa kampanye mengingat tindakan represif yang dilakukan pemerintah hanya sebatas melakukan take down atas munculnya berita hoaks tanpa memperhatikan berita deepfake. Dengan demikian dipandang perlu dalam UU Pemilu diatur larangan penggunaan deepfake pada saat kampanye agar tidak menimbulkan berita hoaks sebelum dan pada saat pemilu. Dengan adanya larangan penggunaan deepfake dalam UU Pemilu menjadi sarana pembaharuan masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye mengingat perkembangan AI yang semakin berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif guna melihat sebuah isu hukum yang terjadi karena penggunaan deepfake, yaitu tindakan represif pemerintah dalam mengatasi penggunaan deepfake yang mengakibatkan penyebaran isu hoaks di beberapa media sosial selama masa kampanye dan bagaimana tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penggunaan deepfake pada masa kampanye agar tercipta kepastian hukum. Pelaksanaan larangan penggunaan deepfake perlu diawasi oleh masyarakat sebagai pemerhati dan pengguna sosial media, termasuk Bawaslu …
subject: Artikel
  topic: section
subject: Artificial Intelligence
  topic: keywords
subject: deepfake
  topic: keywords
subject: isu hoaks
  topic: keywords
subject: kampanye pemilu
  topic: keywords
creator: Wilma Silalahi
creator: Meily Natassya
creator: Shane Evelina
rights: Copyright (c) 2024 Wilma Silalahi, Meily Natassya, Shane Evelina
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 29
ending page: 44
doi: 10.55108/jbk.v6i01.441

Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia
type: item
description: Beragam problematika dalam pemilihan umum 2024 cukup menjadi catatan sekaligus acuan perbaikan untuk pemilihan umum masa akan datang, tentunya hal tersebut adalah bagian dari pada partisipasi aktif warga negara sebagai bentuk kontrol sosial yang telah menjadi teori ratusan tahun. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui problematika penegakkan hukum dalam pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer undang-undang pemilihan umum dan perbawaslu dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini melihat dari dua persoalan utama yaitu problematika kepatuhan putusan peradilan dan juga tekait persoalan penegakkan hukum pidana pemilu gakkumdu. Adapun persoalan terkait dengan kepatuhan penyelenggara pemilihan umum tentunya dapat dilihat pada beberapa putusan seperti Mahkamah Agung dan DKPP terkait masa jeda untuk mantan narapidana sebagai syarat pencalonan legislatif dan syarat 30 persen untuk parpol. Ketidakpatuhan tersebut bermuara pada kasus-kasus pemilihan legislatif yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan putusan MK yang menguatkan bunyi UU pemilu adalah syarat 30 persen parpol dalam pemilu. Hal ini menegaskan bahwa konstitusionalitas norma pada UU pemilu sudah seharusnya dijalankan dan ditaati oleh semua lembaga khususnya penyelenggara pemilu.
subject: Artikel
  topic: section
subject: problematika
  topic: keywords
subject: penegakan hukum
  topic: keywords
subject: pemilihan umum
  topic: keywords
creator: Emy Hajar Abra
rights: Copyright (c) 2024 Emy Hajar Abra
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 9
ending page: 19
doi: 10.55108/jbk.v6i01.440

Pengetahuan dan Persepsi Politik para Pemilih Pemula: Studi Kasus pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Batam
type: item
description: Senior high school/Vocational High School students can be categorized as first-time voter or prospective voter. Good and broad political knowledge among first-time voter is likely to increase participation in general elections. This research aims to explore how students' political knowledge penetrates them to form political knowledge and perceptions. The qualitative approach in this research was carried out to explore more vivid information through direct interviews with four high school/vocational school students. Based on the research results, it was found that students' political knowledge comes through several subjects at school such as citizenship education and Bahasa Indonesia. Extra-curricular activities such as the OSIS and Scouts, external organizations such as the KPU, parties, social media, social institutions, academics, family and friends also contribute to providing political knowledge to students. The political perceptions of first-time voter can be influenced from a series of information from various sources. This research concludes that the perceptions of first-time voter about politics and the direction of voters in regional head elections in the near future can be influenced by many factors such as learning at school, the environment, family and also social media. Students as first-time voter do not remember everything they get from various sources, but what is positive or negative will influence and color their political attitudes in the future.
subject: Artikel
  topic: section
subject: pengetahun politik
  topic: keywords
subject: persepsi
  topic: keywords
subject: siswa
  topic: keywords
subject: pemilih pemula
  topic: keywords
subject: pengetahuan politik
  topic: keywords
creator: Alpino Susanto
creator: emy hajar abra
rights: Copyright (c) 2024 Alpino Susanto, emy hajar abra
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 19
ending page: 28
doi: 10.55108/jbk.v6i01.439

The Government's Role in the Success of the Village Anti-Money Politics Program in Rembang
type: item
description: This research examines the Election Supervisory Agency's (Bawaslu) Anti-Money Politics Village Program to increase community participation in election monitoring and combat election corruption. Using a descriptive qualitative approach, this study focuses on Rembang Regency, an area with a high risk of election violations. The implementation of the program was conducted in stages, involving a process of socialization, stakeholder coordination, and sustainability. Despite these successes, challenges such as persistent violations and the need for more supervisory personnel remain. This study highlights the effectiveness of the program in promoting democratic integrity and provides recommendations to sustain and improve the initiative in the future.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Peran Pemerintah, Pemilu, Partisipasi Masyarakat, Rembang
  topic: keywords
creator: Irfan Murtadho Yusuf
creator: Juang Abdi Muhammad
creator: Satria Aji Imawan
rights: Copyright (c) 2024 Irfan Murtadho Yusuf, Juang Abdi Muhammad, Satria Aji Imawan
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 01
ending page: 08
doi: 10.55108/jbk.v6i01.436

The Urgency of Enforcing the Code of Ethics of Election Organizers in Facing the 2024 Simultaneous General Elections
type: item
description: General elections are an important method of channeling people's aspirations and are a key pillar in today's democratic system. Indonesia will hold simultaneous elections in 2024, but the elections taking place this year are certainly not free from obstacles and challenges, one of which is the ethical problems faced by election organizers. DKPP has a key role in enforcing the code of ethics of election organizers to ensure democratic elections. This research emphasizes the urgency of enforcing the code of ethics and behavior of election administrators as well as the need for strategies and innovations, with a juridical-normative research method. The results show that the enforcement of KEPP is very important to maintain the independence, integrity and credibility of election organizers in order to create democratic and legitimate elections. Strategies and innovations in KEPP enforcement, including prevention, prosecution, and information technology, are needed for the effectiveness of organizing the 2024 national simultaneous elections. Keywords: Code of Ethics; Code of Conduct; General Election; Election Law; Regional Elections
subject: Artikel
  topic: section
subject: code of ethics
  topic: keywords
subject: code of conduct
  topic: keywords
subject: general election
  topic: keywords
subject: election law
  topic: keywords
subject: regional election
  topic: keywords
creator: alifa yuanita
rights: Copyright (c) 2024 alifa yuanita
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
starting page: 45
ending page: 59
doi: 10.55108/jbk.v6i01.404

Afiliasi Tanpa Partisipasi?
type: item
description: Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, dinamika politik sangat kuat tidak hanya terkait dengan kontestasi peserta pemilu, tetapi juga pengisian jabatan komisioner-komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Fenomena ini menarik untuk menelaah apakah pengisian jabatan politik komisioner-komisioner turut mendorong masyarakat yang berafiliasi kuat atau merasa dekat dengan partai politik untuk turut berpartisipasi sebagai pengawas pemilu. Untuk menjawab hal tersebut, tulisan singkat ini hendak menjawab pertanyaan sejauh mana kedekatan pada partai politik akan mendorong seseorang untuk menjadi pengawas pemilu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan November 2022. Temuan menunjukkan hal yang menarik, ketika seseorang memiliki kedekatan dengan partai politik, hal tersebut mendorong seseorang untuk terlibat menjadi pengawas pemilu. Studi kasus di D.I.Y menjadi penting, mengingat provinsi ini memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Hal ini penting mengingat IPM tinggi seharusnya menunjukkan bahwa kelas sosial dalam masyarakat tersebut lebih baik dibandingkan daerah lain. Tulisan singkat ini diharapkan dapat memberikan penjelasan apa faktor apa yang mendorong keterlibatan seseorang sebagai pengawas pemilu. Tentu hasil dalam tulisan ini memiliki kekurangan, terutama terkait dengan faktor-faktor lain yang barangkali belum masuk dalam uji regresi. Pada aspek yang lebih praktis, diharapkan tulisan ini dapat menginspirasi kajian-kajian sejenis di masa mendatang.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Afiliasi partai politik
  topic: keywords
subject: Pengawas pemilu
  topic: keywords
subject: Demokrasi
  topic: keywords
creator: Satria Aji Imawan
creator: Adrinoviarini Adrinoviarini
rights: Copyright (c) 2024 Satria Aji Imawan, Adrinoviarini Adrinoviarini
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 112
ending page: 123
doi: 10.55108/jbk.v5i02.351

The Ideality of Electoral Democracy in Indonesia
type: item
description: One of the serious problems in democracy in Indonesia is the practice of money politics in general elections. In many ways, the practice of money politics is quite problematic. Money politics is believed to take place but is difficult to prove. This situation can be caused by the reluctance of citizens to report money politics practices. On the other hand, voter participation rates in Indonesia from time to time are quite high. In order to answer this paradox, this article tries to elaborate on citizens' interest in participating in elections with an awareness of money politics. The question to be answered is to what extent does voting participation influence awareness of money politics? This article uses Kolasse survey data in the Special Region of Yogyakarta (D.I.Y) in December 2022 and using research data conducted by the Research Center for Politics and Government (PolGov) on the Village Head Election (Pilkades) in Yogyakarta in December 2018. The analysis results show that the more someone wants to participate in voting, the more that person will not report the practice of money politics. This result is interesting, considering that D.I.Y is one of the provinces with a very high Human Development Index (HDI) among provinces. The high HDI figure shows the high quality of life in the region, which is expected to influence the quality of democracy. Likewise, qualitative research shows that the lower the level of election in Indonesia, the smaller the possibility of money politics occurring. This condition is also supported by the potential to build and strengthen political links between citizens and civil society organizations. Hopefully, this short article can contribute to sparking discussion regarding money politics. On the other hand, this paper still has shortcomings, especially regarding the importance of elaborating on the operationalization of money politics, the need for measurements using survey data with a large number of respondents and on a national s…
subject: Artikel
  topic: section
subject: Voting Participation
  topic: keywords
subject: Money Politics
  topic: keywords
subject: Election
  topic: keywords
subject: Democracy
  topic: keywords
creator: Arga Pribadi Imawan
creator: Dimas Ramadhan
rights: Copyright (c) 2024 Arga Pribadi Imawan, Dimas Ramadhan
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 124
ending page: 139
doi: 10.55108/jbk.v5i02.350

PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI
type: item
description: Democracy in Indonesia continues to develop by strengthening the electoral system as well as strengthening the monitoring and participation system in the implementation of elections. One important step in strengthening democracy is the presence of women present to ensure the quality of democracy. This strengthening of democracy has been accompanied by the increasing involvement of women in various aspects, starting with the increasing number of them becoming members of the legislature, executive, or being involved as part of election management institutions. This development is certainly a positive development, however, if we look at the proportions, the number of women involved in the legislative body is still small. This article argues that there are still socio-cultural barriers for women to be involved in the electoral field. This article uses qualitative analysis and relies on secondary data such as journals, research reports and online articles as a basis for constructing arguments. Political education is provided so that it can be used to hone a person's political abilities and skills, so that they can then participate in party activities and in legislative institutions. This is a manifestation of responsibility to society, constituents and political parties. Women's participation is a form of active action by women cadres in party and government activities which is driven by awareness of political knowledge, so that it results in successful women's political participation. The low participation of women in the Kerinci DPRD legislative body is the basis for this research. The representation of women in the legislative body in Kerinci district is very low, of the 30 legislative members there was only 1 woman in the legislative election results for the 2019-2024 period. Of course the 30% quota is far from being met. The author conducted research using interviews with active female legislative members who are currently serving as members of the DPRD. Using this …
subject: Artikel
  topic: section
subject: Political Participation, Women, 2019 Kerinci Legislative Election
  topic: keywords
creator: Wahyu Hidayat , S.IP
rights: Copyright (c) 2024 Wahyu Hidayat , S.IP
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 92
ending page: 100
doi: 10.55108/jbk.v5i02.333

Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu: Suatu Analisis Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu Melalui Kewenangan Adjudikasi
type: item
description: The electoral legal framework must be able to protect the rights of voters so that electoral law enforcement and justice can run and function honestly and impartially so as to create dignified elections. Bawaslu is given more powers by the Election Law, in addition to having prevention and supervision duties, Bawaslu is also given adjudication authority to handle administrative election violations. The research method used is normative juridical which includes primary, secondary and tertiary resources, data collected through literature study and then analysed qualitatively. The results showed that Bawaslu has the authority to take legal action if the election is not carried out in accordance with existing laws and regulations. This legal action can be in the form of punishment, allowing sanctions to be imposed on those who violate the law as well as constructive and binding in nature for parties involved in election violations. Related to the settlement of administrative election violations, Bawaslu is guided by Perbawaslu in providing an adjudication mechanism. Keywords: Election; Legal Framework; Bawaslu; Adjudication
subject: Artikel
  topic: section
subject: pemilu
  topic: keywords
subject: kerangka hukum
  topic: keywords
subject: bawaslu
  topic: keywords
subject: adjudikasi
  topic: keywords
creator: Alifa Cikal Yuanita
rights: Copyright (c) 2024 Alifa Cikal Yuanita
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 61
ending page: 71
doi: 10.55108/jbk.v5i02.310

DIGITAL MEDIA ETHICS: IMPACT AND POTENTIAL IN THE 2024 ELECTION PROCESS IN INDONESIA
type: item
description: Digital media has an important role in carrying out life in society, especially in the political field. One area of ​​politics that can utilize digital media is the general election process, but unfortunately, to date, its use has not been maximized. General elections in democratic countries, including Indonesia, are a means used by citizens to elect their representatives in legislative and non-legislative institutions as well as elect the president and other government officials in running the government. This research is a type of normative juridical research, namely recording various important readings and compiling points in the discussion to be researched. By describing the various studies that have been obtained and solving problems related to existing themes. The conclusion obtained is that digital media is currently only used as a means of providing information and various news regarding general elections. Also as a means to further introduce the figures or candidates who are running for leadership. It is hoped that maximum use of digital media can reduce weaknesses in the general elections that will be held in 2024, including minimizing costs and making time efficient, to build a better Indonesia with innovative and quality elections in maintaining the democratic principles of the Indonesian nation.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Ethics; Indonesia; Digital Media; Election .
  topic: keywords
creator: Rita Zahara
rights: Copyright (c) 2024 Rita Zahara
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 101
ending page: 111
doi: 10.55108/jbk.v5i02.327

Peran Tokoh Agama Dalam Upaya Mencegah Praktik Politik Identitas Pada Pemilu 2024
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas pada pemilu 2024. Karena keberadaan politik identitas menjadi isu negatif hingga sekarang. Hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang dapat memecah persatuan masyarakat dan mengalihkan kepentingan publik seperti ekonomi, pendidikan, hukum dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas dalam menghadapi pemilu 2024, di mana jawaban penelitian ini membutuhkan kajian dan analisis yang relevansinya dengan metode kualitatif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah review jurnal, buku, undang-undang, peraturan dan sumber lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan trianggulasi isi, di mana peneliti menelaah setiap sumber data yang diambil dan menganalisis korelasi dengan penelitian. Sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama mempunyai peran dalam mencegah politik identitas. Karena tokoh agama mempunyai modal sosial. Pertama, memiliki kharisma dan kekuatan personal di masyarakat. Kedua, memiliki jamaah sebagai tempat berbagi informasi dan pengetahuan. Ketiga, landasan spiritual, moral dan etika. Sehingga dapat menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat.
subject: Artikel
  topic: section
subject: politik identitas
  topic: keywords
subject: tokoh agama
  topic: keywords
subject: pemilu 2024
  topic: keywords
creator: Mohammad Ali
rights: Copyright (c) 2024 Mohammad Ali
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 82
ending page: 91

Decentralization Dynamics: Exploring the Interplay of Party Competition, Electoral Integrity, and Governance Quality
type: item
description: This essay aims to provide a comprehensive analysis of decentralization, party competition, and electoral integrity within the framework of institutional design theory. By examining the interplay between central governments, regional authorities, and political parties, we seek to enrich academic scholarship and offer practical insights for policymakers engaged in governance and policy-making. Our analysis employs a literature analysis to examine the impact of decentralization on party behavior, electoral processes, and governance quality. Our comprehensive analysis reveals several key findings. First, decentralization is not a one-size-fits-all phenomenon; it varies across regions and contexts, influenced by a range of factors. Second, an inclusive measure for assessing the risk of electoral defeat within a decentralized framework provides deeper insights into electoral dynamics. Third, the interaction between regional and national parties shapes regional party systems in decentralized settings. Fourth, political parties engage in rational cost-benefit calculations, affecting their decisions on electoral fraud. Most importantly, we find that decentralization can enhance the fairness of national elections by reducing the incentives for electoral fraud, ultimately strengthening electoral integrity and the quality of government. Our study bridges existing gaps in the literature and offers a comprehensive understanding of the complex dynamics inherent to decentralized governance structures. This research contributes valuable insights to academic scholarship and provides practical guidance for policymakers navigating the challenges and opportunities presented by decentralization in contemporary elections.
subject: Artikel
  topic: section
subject: decentralization
  topic: keywords
subject: electoral integrity
  topic: keywords
subject: governance quality
  topic: keywords
subject: party competition
  topic: keywords
subject: institutional design
  topic: keywords
creator: Rita Komalasari
creator: Cecep Mustafa
rights: Copyright (c) 2024 Rita, Cecep Mustafa
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
starting page: 72
ending page: 81

The Role of the East Lombok District Election Commission in Increasing the Participation Rate of Voters with Disabilities in the East Lombok Regency Region: Welcoming the 2024 Simultaneous Elections
type: item
description: This study aims to find out the extent to which the General Election Commission (KPU) of East Lombok Regency plays a role in increasing the participation rate of voters with disabilities. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach, One of the most important stages in elections whose purpose is to accommodate the political rights of persons with disabilities is the stage of socialization of political education for people with disabilities. If you look at the 2019 elections where the participation rate of persons with disabilities who exercised their voting rights in the East Lombok Regency area reached 67.11%. The East Lombok Regency KPU plays a role in providing political education for persons with disabilities by holding socialization and discussion forums with persons with disabilities, creating the Segare Anaq Election Smart Home, and also increasing cooperation with organizations and foundations for persons with disabilities in East Lombok. There are several obstacles faced by the East Lombok KPU, namely combining material with methods in providing political education and obstacles in the process of collecting data on the number of persons with disabilities.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Simultaneous Elections, Persons with Disabilities, Participation, Role, KPU
  topic: keywords
creator: Taharudin SH., MH
rights: Copyright (c) 2023 Taharudin SH., MH
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 35
ending page: 47
doi: 10.55108/jbk.v5i01.280

ENFORCEMENT OF DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT AT THE ELECTION STAGES THAT ARE IN CONSTRUCTION
type: item
description: The Constitutional Court is one of the independent judicial power actors, with one of its powers is to review laws against the 1945 Constitution. Decisions made by the Constitutional Court can change or create new laws. This applies to all cases submitted to the Constitutional Court including election cases. Thus, the interesting problem in this study is how the Constitutional Court's decision is enforced during the election stage? This study uses a normative approach with a constructivist paradigm. The decision of the Constitutional Court has permanent legal force since it has been pronounced in a plenary session open to the public, namely final and binding. Thus, the enactment of the Constitutional Court's decision during the election stage does not make the Constitutional Court's decision have no permanent legal force or can interfere with the ongoing election stages. Thus, in relation to the Constitutional Court Decision which was decided during the ongoing election stages, the Constitutional Court is expected to be able to provide an interpretation, by giving consideration in accordance with the ongoing constitutional system, so that election organizers can still refer to the enforcement of the Constitutional Court's decision in order to realize a constitutional system the ideal.
subject: Artikel
  topic: section
subject: final and binding; Constitutional Court; election; single interpreter; decision.
  topic: keywords
creator: Wilma Silalahi
rights: Copyright (c) 2023 Wilma Silalahi
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 13
ending page: 23
doi: 10.55108/jbk.v5i01.291

ANALISIS PENCATUTAN DATA DIRI DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN DUKUNGANMINIMAL PEMILIH DEWAN PERWAKILAN DAERAH
type: item
description: The information system allows society to be connected to each other without knowing the boundaries of the region with a fast time and is often wrong in its usage. For example, with the utilization of information system makes it very easy for someone's personal data to be collected and transferred from one party to another without the knowledge of the data owner. Protection of personal data is included in the protection of human rights. Violations of public data abuse in te elections often occur during the registration and verification of election participants. At this case, public data is widely used to smooth the way for candidates for political parties and candidates for the Regional Representatives Council (DPD) so they can be declared as election participants. Many society do not know that their personal data is retrieve to qualify for political party membership and the minimum support requirements for DPD voters. This conditions is feared will continue without any movement to change patterns so that each party can know the dangers of retrieve personal data. The type of research used by the author in analyzing the problems of this research is using normative research types and using secondary data sources as well as statutory approaches, case approaches, and contextual approaches.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Profiteering Personal Data
  topic: keywords
subject: Political Parties
  topic: keywords
subject: DPD
  topic: keywords
creator: Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
creator: Muhammad Afandi
rights: Copyright (c) 2023 Wahyu Nur Laili, Muhammad Afandi
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 48
ending page: 60
doi: 10.55108/jbk.v5i01.305

MENGGAGAS PENGAWASAN ASIMETRIS: Pendewasaan Demokrasi Melalui Model Pengawasan Asimetris
type: item
description: The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) plays a crucial role, not only functioning as a partner of the General Election Commission (KPU) in carrying out general elections (Pemilu) but also based on Law (UU) no 17 of 2017 has a role in encouraging oversight participatory elections. This law shows that Bawaslu has a function to promote the improvement of the quality of substantive democracy in Indonesia. This article tries to answer one simple question: what supervision model can position Bawaslu as a catalyst for strengthening democracy? This article uses a qualitative approach, and based on document studies, this article argues that an asymmetric perspective is needed to implement oversight in elections. This asymmetrical model will enable the maturation of democracy to run simultaneously with discretionary space in various implementations, especially focusing on the active participation of citizens. The risk mitigation model compiled in the Election Vulnerability Index (IKP) does not cover this.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Asymmetrical Monitoring, Democracy, Participation
  topic: keywords
creator: Dimas Ramadhan
creator: Agustinus Mahuze
creator: Nurul Fatin Afifah
rights: Copyright (c) 2023 Dimas Ramadhan, Agustinus Mahuze , Nurul Fatin Afifah
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 01
ending page: 12
doi: 10.55108/jbk.v5i01.306

DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024
type: item
description: The 2024 general elections are just around the corner. Still, there is strong momentum, especially in cases against the Constitutional Court overhauling the implementation of an open proportional system in the 2024 elections. This short article aims to ascertain to what extent open and closed proportionality systems enhance the quality of political representation in Indonesian elections. Use a qualitative research approach and secondary data as the primary source. Independent of the debate between public and closed proportional representation systems, provided that there are still many monetary policy practices, weak political representation, and unclear ideological positions of political parties. He said that a mixed system of closed proportional representation at the national level combined with open proportional representation at the state and county/city levels simultaneously addressed two issues, the quality of political representation and the enhancement of publicity.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Mixed System
  topic: keywords
subject: Political Representation
  topic: keywords
subject: Public Control
  topic: keywords
creator: Andreas Daniel Adi Vibhisana
creator: Muhammad Rifqi Nugroho
creator: Fian Muhammad Rofiulhaq
rights: Copyright (c) 2023 Andreas Daniel Adi Vibhisana, Muhammad Rifqi Nugroho, Fian Muhammad Rofiulhaq
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
starting page: 24
ending page: 34
doi: 10.55108/jbk.v5i01.303

REFLEKSI KUALITAS PENGAWASAN PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 FORMALITAS POLITIK ATAUKAH INSTRUMEN KEADILAN DEMOKRASI SESUNGGUHNYA
type: item
description: Urgensinya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam Negara Demokrasi di Indonesia berfungsi untuk keberlangsungan roda pemerintahan selanjutnya sehingga mengharuskan peran aktif dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Sehingga perwujudan pilkada harus benar benar dilaksanakan secara terstruktur,sistematis dan bertanggung jawab disertai pengawalan atau pengawasan yang konsisten dan dapat di percaya. Itu sebabnya hal hal yang terjadi yang berkaitan dengan penyelenggara pilkada serentak, pada saat proses persiapan pilkada serentak pelaksanaan pilkada dan setelah pilkada serentak harus benar benar diatur dengan baik oleh para penyelenggara pilkada serentak jangan sampai yang terjadi adalah formalitas politik saja bukan mencerminkan instrumen keadilan demokrasi sesungguhnya. Demokrasi sesungguhnya akan terlihat pada kesungguhan pencapaian pelaksanaan penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU namun tidak kalah pentingnya adalah kinerja Bawaslu sebagai pengawas pilkada serentak, kesungguhan menindak masalah masalah yang berkaitan dengan standar teknis dan standar kesehatan pada pilkada era pandemi dengan harapan kedepan untuk pilkada berikutnya lebih baik sesuai dengan Prinsip prinsip penyelenggara Pilkada.
subject: Artikel
  topic: section
subject: Pilkada serentak 2021 Pandemi covid-19, formalitas pemilu, DemokrasiKPUBawaslu
  topic: keywords
subject: Pilkada serentak 2021
  topic: keywords
subject: formalitas pemilu
  topic: keywords
creator: Vieta Cornelis
rights: Copyright (c) 2022 Vieta Cornelis
date: 2021-06-30
publication date: 2021-06-30
starting page: 1
ending page: 23
doi: 10.55108/jbk.v3i1.246

PENGAKUAN DAN IMPLEMENTASI HAK PILIH MASYARAKAT ADAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
type: item
description: Masyarakat adat memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam konteks pemilu, masyarakat adat memiliki beberapa hambatan dalam melaksanakan hak pilihnya. Pendataan pemilih, aksesibilitas dan pengakuan menjadi permasalahan utama bagi masyarakat adat. Saat ini, semua dihadapkan pada persiapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang berpotensi menimbulkan hambatan yang sama bagi masyarakat adat. Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bentuk kebijakan lainnya, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan informasi lain yang valid dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai urgensi dan hambatan perlindungan dan pemenuhan hak pilih masyarakat adat, serta menjelaskan peran penting penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak pilih masyarakat dalam pemilu. Kata Kunci: Hak Pilih, Masyarakat Adat, Pemilihan Umum.
subject: Artikel
  topic: section
subject: hak pilih
  topic: keywords
subject: masyarakat adat
  topic: keywords
subject: pemilihan umum
  topic: keywords
creator: Muhammad Nur Ramadhan
rights: Copyright (c) 2022 Muhammad Nur Ramadhan
date: 2022-12-15
publication date: 2022-12-15
starting page: 132
ending page: 143
doi: 10.55108/jbk.v4i2.204

MEWUJUDKAN ELECTORAL JUSTICE DENGAN MENGANTISIPASI PRAKTIK DINASTI POLITIK DALAM PEMILU LEGISLATIF
type: item
description: Tumbuh suburnya praktik dinasti politik tidak terlepas dari peran partai politik dalam proses rekrutmen politik. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon yang diusung oleh partai politik. Praktik itu dapat mencedarai pelaksanaan pemilu dan mengabaikan konsep keadilan pemilu, mengingat setiap orang memiliki derajat hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam proses politik. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik yang tidak baik berkorelasi erat dengan praktik pembentukan dinasti politik. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol check and balances pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik. Oleh karena itu, kedepan sangat diperlukan terhadap perbaikan sistem rekrutmen politik.
subject: Artikel
  topic: section
subject: politik
  topic: keywords
subject: partai
  topic: keywords
subject: dinasti
  topic: keywords
subject: rekrutmen
  topic: keywords
creator: Rahmad Ramadhan Hasibuan
rights: Copyright (c) 2022 Rahmad Ramadhan Hasibuan
date: 2021-12-30
publication date: 2021-12-30
starting page: 174
ending page: 193
doi: 10.55108/jbk.v3i2.263