Jurnal Huma Betang Demokrasi merupakan media yang digunakan untuk penyebarluasan hasil penelitian atau kajian konseptual tentang politik dan hukum kepemiluan dan pemilihan kepala daerah. Jurnal Huma Betang Demokrasi terbit dua nomor dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Jurnal Huma Betang Demokrasi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati sosial, politik, dan hukum kepemiluan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
TAFSIR TERHADAP FRASA DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DALAM PERSYARATAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD DAN DPD
Persyaratan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuaran hukum tetap karena tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD dan DPD dapat ditafsirkan secara berbeda. Ada dua kemungkinan makna, pertama merujuk pada ancaman dalam ukuran normatif dalam peraturan perundang-undangan atau ukuran praktis dalam dakwaan/tuntuan dan putusan hakim. Selain itu, terkait pidana penjara 5 (tahun) atau lebih juga dapat ditafsirkan berbeda, kemungkinan bermakna ancaman mininal atau ancaman maksimum dalam ketentuan undang-undang pidana. Terhadap tafsir tersebut, tulisan ini berksud memberikan penjelasan secara analitis dengan menggunakan pendekatan/metode dalam penelitan hukum, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan undang-undangan, dan pendeketan kasus. Hasil kajian yang dilakukan menyimpulkan bahwa ancaman yang dimaksudadalah ancaman dalam ketentuan pasal pidana, dan frasa 5 (limat) tahun atau lebih adalah ancaman maksimun dalam pasal pidana.
syarat pencalonan, ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih
Hak Cipta (c) 2025 Suanro https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Keterwakilan Perempuan pada Pencalonan Anggota Legislatif dalam Perspektif Teori Keadilan Distributif
Implementasi pemenuhan keterwakilan perempuan mengalami berbagai dinamika. Permasalahan yang menjadi pro kontra adalah tidak semua partai politik sanggup memenuhi keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilu legislatif. Selain itu, studi ilmuan pegiat gender telah banyak melakukan penelitian tentang fenomena perempuan dan politik, termasuk rendahnya keterpilihan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia. Sehingga pembahasan tentang keterwakilan perempuan di sektor lembaga legislatif menjadi pembahasan yang tidak hentinya terjadi dengan berbagai problematikanya. Tulisan ini menitikberatkan pada konsep teori keadilan distributif sebagai pisau analisis dalam isu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Secara yuridis keterwakilan perempuan dalam mengakomodir pemilihan legislatif anggota DPR dan DPRD sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian diturunkan dalam Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023. Secara filosofis keterwakilan perempuan sebagai kesamaan didepan hukum dan penting adanya guna memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasi perempuan itu sendiri. Secara sosiologis hadirnya legislator perempuan terbukti memberi dampak signifikan terhadap kepentingan-kepentingan berkaitan isu perempuan dan anak seperti hadirnya UU TPKS. Sehingga Keterwakilan Perempuan minimal 30 % harus didukung dan dimaksimalkan penerapannya dalam rangka menciptakan keadilan distributif.
Hak Cipta (c) 2025 Muhammad Wahdini https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
STRATEGI BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam menangani permasalahan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Majalaya. Banyaknya pelanggaran administrasi Pemilu di Majalaya diperparah dengan masih tingginya ketidaktahuan Masyarakat akan apa saja yang menjadi pelanggaran administrasi tersebut sehingga mengharuskan Bawaslu ataupun Panwascam Majalaya agar lebih aktif dalam melakukan pencegahan dalam menekan angka pelanggaran administrasi pemilu di kecamatan Majalaya. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mana kasus yang dimaksud tertuju kepada pelanggaran administrasi pada tahapan pencocokkan dan penelitian (coklit) dengan dugaan adanya perjokian yang dilakukan oleh petugas. Kemudian informan dipilih secara Snowball Sampling dengan teknis pengumpulan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data, reduksi data, display data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ditinjau dari indikator strategi Fred R. David (1) Perumusan Strategi (2) Implementasi Strategi (3) Evaluasi Strategi, menunjukan bahwa strategi yang digunakan Bawaslu Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik dengan pertimbangan adanya visi misi dan penyelanggaraan tujuan yang jelas, respon yang baik dan responsif terhadap pelanggaran, dan adanya orientasi evaluatif jangka panjang yang diselenggarakan Bawaslu, walaupun dalam praktiknya masih mengalami kendala terutama dalam hal partisipasi Masyarakat yang dinilai masih minim dan pola komunikasi antar Lembaga yang masih kurang harmonis.
Strategi, Penanganan Pelanggaran Administrasi, Bawaslu Kabupaten Bandung, Panwascam Majalaya
Hak Cipta (c) 2025 Rendy Adiwilaga, Paulita Sonya Pratama https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
The REKONSTRUKSI KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENCEGAH DIKOTOMI BIROKRASI DAN POLITIK OLEH APARATUR SIPIL NEGARA PADA PILKADA 2024
The restructuring of Bawaslu's authority in preventing the dichotomy between bureaucracy and politics by Civil Servants (ASN) in the 2024 Regional Head Elections (Pilkada) is the primary focus of this study. The main issue identified is Bawaslu's inability to effectively address violations of ASN neutrality, particularly concerning political support and campaigning outside the official campaign period. This study aims to evaluate the current authority of Bawaslu, analyze weaknesses in ASN oversight, and provide recommendations for improvement. The methodology used includes analyzing data on ASN neutrality violations from previous Pilkada, reviewing literature on Bawaslu's authority, and employing a normative juridical approach with case, historical, and legal sociology approaches. The findings of the study indicate that although Bawaslu has the authority to prevent and act against violations during campaigns, there are deficiencies in the application of sanctions and oversight, resulting in violations outside the campaign period. A reconstruction of Bawaslu's authority is needed to strengthen oversight of ASN neutrality and address the gap between regulations and practice in the field. The study recommends expanding Bawaslu's authority, enhancing integrity and transparency in oversight, and fostering more effective cooperation between Bawaslu and KASN. These steps are expected to result in a fairer and higher-quality Pilkada 2024 and strengthen the implementation of democracy in Indonesia.
Bawaslu; ASN neutrality; Pilkada 2024; violation prevention; oversight authority; bureaucracy and politics.
Hak Cipta (c) 2025 Hilyatul Asfia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penguatan Integritas: Peran AI dalam Mengawasi Pemilu
Integritas pemilu merupakan hal yang mendasar bagi sistem demokrasi, namun penipuan pemilu dan ketidakteraturan terus merusak kepercayaan publik secara global. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, AI muncul sebagai solusi potensial untuk meningkatkan pemantauan pemilu dan deteksi penipuan. Namun, penerapannya menimbulkan kekhawatiran etis yang signifikan, termasuk bias algoritmik dan masalah transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara empiris efektivitas AI dalam mendeteksi penipuan pemilu sambil mengatasi tantangan etis ini. Melalui tinjauan pustaka dan analisis studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi aplikasi dunia nyata AI dalam pengawasan pemilu, menyoroti baik potensi maupun keterbatasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI dapat secara signifikan meningkatkan pemantauan pemilu, efektivitasnya bergantung pada desain yang hati-hati untuk mengurangi bias dan memastikan transparansi. Penelitian ini menyimpulkan dengan mengusulkan kerangka kerja untuk mengintegrasikan AI dalam pengawasan pemilu, memastikan bahwa teknologi ini melengkapi proses manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis.
Hak Cipta (c) 2025 Salma Zahra, Akmal Azizan, Sally Sophia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
"Peran Teknologi dalam Memodernisasi Proses Pemilu: Inovasi atau Ancaman?"
Pemilu merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi, di mana masyarakat berperan aktif dalam menentukan arah masa depan negara. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi telah memainkan peran yang semakin besar dalam memodernisasi proses pemilu. Mulai dari sistem informasi pemilu, penggunaan aplikasi untuk pendaftaran pemilih, hingga penghitungan suara secara elektronik, semua ini membawa tantangan sekaligus peluang. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul pertanyaan besar: apakah teknologi ini membawa inovasi atau justru ancaman bagi integritas pemilu? Namun, dengan semakin canggihnya teknologi, muncul juga berbagai kekhawatiran terkait dengan dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Ancaman terhadap keamanan data, manipulasi informasi, dan ketidaksetaraan akses menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi apakah teknologi dalam pemilu benar-benar membawa kemajuan atau justru menambah risiko baru bagi integritas demokrasi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini Yuridis Empiris dengan Analisis Dokumentasi yaitu Menganalisis laporan-laporan terkait pemilu yang menggunakan teknologi, serta laporan keamanan dan kasus serangan siber yang terkait dengan pemilu. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi telah digunakan dan risiko yang ditimbulkan.Penelitian ini bertujuan untuk melihat kelebihan dan kekurangan implementasi teknologi dalam pemilu di berbagai negara.
Election; Technology; Innovation or threat
Hak Cipta (c) 2025 rollis rollis https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Imagining A Healthy Democracy: Crafting Effective Responses To Electoral Manipulation
The primary objective of this research is to provide a comprehensive analysis of manipulation strategies, motivations, patterns, and vulnerabilities within regional legislative elections in authoritarian contexts. We aim to challenge conventional wisdom, identify common patterns, and shed light on vulnerabilities that often go unnoticed. By doing so, we intend to enrich the discourse on electoral manipulation and lay the groundwork for more nuanced analyses and policy considerations in the future. To achieve our objectives, we employ the "Strategic Adaptation Theory" as a theoretical framework, which views manipulation as an adaptive response to changing political, social, and economic conditions. Our analysis challenges the prevailing notion that manipulation in authoritarian elections is solely an expression of regime strength. Instead, we find that manipulation often arises from uncertainty and adaptation to dynamic political landscapes. We categorize manipulation into four major strategies, identify common patterns in their use, and reveal the presence of a systemic logic guiding their deployment. Moreover, our study highlights the urban-rural divide in manipulation tactics, showing how electoral uncertainty varies with urbanization levels. Importantly, we emphasize the vulnerabilities that underlie seemingly strong authoritarian regimes. This research offers a more nuanced understanding of electoral manipulation and provides a foundation for policy considerations, ultimately enhancing our ability to address and potentially mitigate manipulation in authoritarian electoral processes.
Hak Cipta (c) 2024 Rita Komalasari, Cecep Mustafa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penolakan Permohonan pada Dugaan Seketa Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Tengah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 149/PHP.GUB-XIV/2016
Abstract Disputes regarding the results of the vote counting for regional head elections fall under the authority of the Constitutional Court. The polemic regarding the regional elections becomes interesting to discuss if seen from the juridical review of the Constitutional Court decision no. 149/PHP.GUB-XIV/2016 regarding allegations of structured, systematic and massive (TSM) election violations in the 2016 Central Kalimantan regional head election dispute decision. In this research, the researcher used normative legal research. The aim of this research is to look further into the reasons for the rejection of allegations of structured, systematic, and massive election violations (TSM) in the 2016 Central Kalimantan regional head election dispute decision. The results of this conclusion are strengthened by several reasons that can be seen in the Contents of the Ratio Decidendi The panel of judges at the constitutional court did not grant the applicant's request in Constitutional Court Decision Number 149/PHP. GUB-XIV/2016. Keywords: Constitutional Court Decision; Regional Election Dispute. Abstrak Perselisihan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah menjadi menjadi kewenangan MK. Polemik mengenai pilkada ini menjadi menarik untuk dibahas jika dilihat dari tinjauan yuridis pada putusan MK No. 149/PHP.GUB-XIV/2016 mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada putusan sengketa pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah tahun 2016. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. tujuan dari Penelitian ini adalah untuk melihat lebih jauh alasan yang menjadi penolakan pada dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada putusan sengketa pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah tahun 2016. Hasil dari kesimpulan ini diperkuat oleh beberapa alasan yang bisa dilihat pada Isi Ratio Decidendi Majelis hakim mahkamah konstitusi tidak mengabulkan permohonan pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP. GUB-XIV/2016. Kata Kunci: Putusan MK; Sengketa Pilkada.
Hak Cipta (c) 2024 Jumi Yati B, Sadiani Sadiani, Reza Noor Ikhsan, Ajeng Hijriatul Aulia, Diva Fitaloka Oktaviani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Batasan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dalam Pemilu Sebagai Bentuk Dari Perlindungan HAM
Mendekati musim pemilu pastinya kita akan melihat berbagai macam asumsi masyarakat untuk mendukung ataupun mengkritik para pemerintah yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin. Hal tersebut pastinya juga tidak terlepas dari berbagai konflik yang disebabkan oleh berita-berita hoax, dan ujaran kebencian lainnya. Selain itu, hak kebebasan berpendapat yang digunakan dalam sistem pemerintahan kontemporer Indonesia seringkali menyebabkan ketegangan ketika disampaikan di depan umum, yang tidak jarang menyebabkan kericuhan, yang tentu saja sudah keluar dari konsep tata cara penyampaian pendapat sebagai amanat undang-undang. Walaupun sebenarnya mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara Indonesia yang merupakan negara demokratis. Hal tersebut telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengubah Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Namun tidak sembarangan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tentunya ada batasan-batasan yang perku diperhatikan terutama dalam konteks pemilu. Batasan mengenai kebebasan berpendapat ini diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa meskipun kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dilindungi di Indonesia, tetap ada batasan, seperti nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode library research (studi kepustakaan), dalam penelitian hukum pendekatan yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang merupakan pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum sebagai suatu ketentuan dan juga UUD.
Pemilu, HAM, Kebebasan Berpendapat, Batasan
Hak Cipta (c) 2024 Ahmidi Ahmidi, Dicky Juliandi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENGAWAS PEMILU
Keadilan Pemilu berkaitan dengan nilai asas atau prinsip yang membingkai keseluruhan proses dan hasil Pemilu. Keadilan Pemilu merupakan asas Pemilu yang secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”, Setidaknya terdapat 4 indikator keadilan Pemilu, yaitu: kesetaraan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam proses Pemilu, termasuk dalam penegakan hukum; kepastian hukum dalam setiap tahapan dan proses penyelesaian sengketa dan pelanggaran; penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas; dan kontestasi yang bebas dan fair. Salah satu lembaga negara independen yang terbentuk adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu merupakan salah satu lembaga negara yang didirikan berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Bawaslu sebagai unsur pengawas Pemilu. Sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu, Bawaslu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. UU Pemilu memberikan wewenang penegakan hukum Pemilu kepada Bawaslu. Artinya, fungsi pengawasan dan fungsi penegakan hukum Pemilu ditempatkan di satu lembaga, yaitu Bawaslu. Posisi demikian menempatkan Bawaslu sebagai lembaga quasi-yudisial dalam penyelenggaraan Pemilu. Tantangan dan problematika penegakan hukum mewujudkan keadilan Pemilu menyongsong Pemilu 2024 menjadi konsentrasi penting yang harus kita perhatikan bersama untuk mengantisipasi semua permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu serentak nasional.
Hak Cipta (c) 2024 Endrawati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Urgensi, DPT, Demokrasi Urgensi Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia
Penelitian ini membahas tentang akurasi daftar pemilih tetap (DPT) dengan fokus pada proses penetapan data pemilih dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Riau. Pada tahapan penetapan DPT oleh KPUD Riau ditemukan sebanyak 51.469 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdaftar sebagai pemilih tetap. Pada sisi yang lain masih banyak kemungkinan potensi pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah tidak terdaftar sebagai pemilih. Fenomena ini menjadi masalah yang selalu menjadi bahan evaluasi setiap penyelenggara pemilihan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada informan serta mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan isu penelitian. Sebagai acuan analisis, penelitian ini menggunakan teori demokrasi dan hak politik pemilih. Data diolah dengan pendekatan etik-emik sehingga ditemukan analisis yang komperhensif. Argumentasi utama penelitian ini adalah data pemilih tetap berkelanjutan merupakan hal penting untuk dilakukan oleh KPU agar ada jaminan setiap warga negara mendapatkan hak politik demi menciptakan demokrasi yang baik di Indonesia.
Demokrasi, pemilihan umum dan Daftar Pemilih tetap berkelanjutan
Hak Cipta (c) 2024 Husni Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
SAYAP ORGANISASI PARTAI DAN UPAYA PEMENUHAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Mempersiapkan kandidat calon legislatif perempuan sejak awal sangat penting agar partai politik tidak hanya memenuhi aturan 30 % keterwakilan perempuan sebagai syarat administrasi melainkan memiliki calon legislatif perempuan potensial yang memiliki daya saing dalam kontestasi pemilu nantinya, yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya Partai Amanat nasional (PAN) Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan sayap oranganisasi partai perempuannya yaitu Perempuan Amanat Nasional (PUAN) dalam pemenuhan kandidat calon legislatif perempuannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Partai Amanat Nasional optimis dengan mengaktifkan oranganisasi sayap perempuannya partai tidak akan lagi mengalami kesulitan dalam pemenuhan kuota 30 % perempuan dalam daftar calon bahkan optimis mengirim paling sedikit 2 orang perempuan sebagai perwakilan di DPRD Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat pada pemilihan umum tahun 2024.
Sayap Organisasi Partai, Calon Legislatif Perempuan, Pemilu
Hak Cipta (c) 2024 Andi Masnira https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU
The policy for law enforcement for election crimes has been regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, especially Articles 476 to 554. Although the policy for enforcing election acts has been regulated in such a way, the policy still needs to be studied more deeply about its implementation. The effectiveness and success of law enforcement on election crimes can be seen through three elements of the legal system, namely the legal structure, legal substance and legal culture. Based on the three elements of the legal system, it can be seen that there are issues regarding law enforcement for election crimes, which include: First, related to the legal substance in which policy materials in law enforcement of election crimes are still found to be problematic rules that cause debate or which have the potential to cause debate, regulations that are lacking clear, and a number of other issues; Second, related to the legal structure related to law enforcement institutions for election crimes held by the Gakkumdu Center which actually gave rise to an ineffective law enforcement bureaucracy; Third, related to the legal culture related to public participation, especially the issue of the lack of attention to legal protection for the community who acts as a reporter, witness or victim in handling election crimes. To unravel these problems, it is necessary to reform and reconstruct the law so that the law enforcement of election crimes can run effectively and be able to achieve the objectives of law enforcement, namely justice, benefit and certainty.
Hak Cipta (c) 2023 Mizan Malik S https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENANGANAN PELANGGARAN TSM PEMILIHAN
One of the instruments for upholding election justice is through the enforcement of election law by designing a legal framework that regulates effective mechanisms and settlements. However, election law enforcement does not reflect justice frequently due to law enforcement that is too positivistic oriented so that the justice is realized only formal justice based on law (procedural/conventional justice). Based on this fact, it is necessary to know and formulate the construction of progressive law enforcement based on the value of substantive justice, especially in handling election administrative violation in a structured, systematic and massive.
Election Law Enforcement and Election Administrative Violation in a Structured
Hak Cipta (c) 2023 Afif Aliimul Hakim https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM PADA SAKSI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
Legal protection is a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security to every citizen. Based on the Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The implementation of the election itself cannot be separated from the violations that occurred. One of the most important roles in handling election violations is the witness. The importance of legal protection for every community is one of the reasons for the issuance of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. It also regulates an institution that is responsible for handling the provision of protection and assistance to witnesses and victims, called the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Therefore, the role of the LPSK includes the protection of witnesses in handling election violations.Protection of witnesses handling election violations can apply for protection in accordance with the protection mechanism by LPSK, the mechanism for handling election violations that has been regulated is a way for LPSK to provide protection according to the applicable rules in the form of their rights and obligations as witnesses in handling violations. Witnesses in handling election violations must be treated in a balanced way between their rights and obligations. The provision of witness protection during election crimes is provided with two protection models, namely a combination of the procedural rights model and the service mode.
Hak Cipta (c) 2023 Nur Rahmadayana Siregar https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KOMPARASI UPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN
This article is intended to review important matters in the administrative legal remedies (administrative review) of local and general election process disputes, namely the subject of the dispute, the object of the dispute, the procedure and the legal force of the decision on the administrative review. The results of a comparative study found that the construction of the subject and object of the dispute is the same, the difference is only at the level of the nomenclature used, namely mediation and adjudication for electoral process disputes and open and closed deliberation for local election disputes. Regarding decisions, the decisions of Bawaslu, Provincial Bawaslu or Regency/City Bawaslu in disputes over the general election process are final and binding in three respects. First, decisions based on the results of the agreement. Second, the Bawaslu decision as referred to in Article 469 of the Election Law. Third, in the case of Bawaslu Decision, Provincial Bawaslu or Regency/City Bawaslu grants the applicant's request. Meanwhile, the decisions of the Provincial Bawaslu or Regency/City Bawaslu in local election disputes are final and binding in two respects. First, the decision is based on the results of the agreement. Second, the decision of the Provincial Bawaslu or Regency/City Bawaslu which grants the applicant's request.
Hak Cipta (c) 2023 Suanro Suanro https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: TINJAUAN PSIKOLOGI
In a country that adheres to a democratic system, General Elections are an important instrument. Indonesia is a democratic country that has held Simultaneous Elections in 2019. Conceptual elections are a means of implementing people's sovereignty. The 2019 elections are held based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In the implementation of elections, it is very possible for disputes to occur at several stages. One of them is process dispute. In the Election Law, one of the tasks and authorities given to Bawaslu is the resolution of electoral process disputes. Article 466 of the Election Law states that: Election Process Disputes include disputes that occur between Election Contestants and disputes between Election Contestants and Election Organizers as a result of the issuance of KPU Decrees, Province KPU Decrees and Regency KPU Decrees. The dispute resolution of the election process begins with mediation. Mediation can provide a solution for the disputing parties. Mediation is a method of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the parties with the assistance of a mediator. Psychology is one of the crucial dimensions in the application of mediation. The mediator needs to have basic knowledge of psychology. Psychological aspects cannot be ignored in the mediation of dispute resolution in the election process.
Hak Cipta (c) 2023 Arief Budiarto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI: PROSEDUR DAN PENERAPANNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
This research article analyzes the comparison of the procedures for resolving disputes over the results of the 2020 regional head elections with those used previously and their application in the framework of realizing the regional head elections with integrity. By using a normative juridical research approach, the results of the study conclude that first, the procedure for resolving disputes over the results of the 2020 regional head elections has differences from those used previously. The differences in question include arrangements regarding the terms of the object of dispute, preliminary examination, trial examination, as well as the position of Provincial Bawaslu and Regency/City Bawaslu as information providers. Second, there are still inconsistencies in the application of the procedure for resolving disputes over the results of the 2020 regional head elections by the Constitutional Court, particularly with regard to (1) the judicial dispute over the results of the election as a procedure provided for examining and deciding on election results which includes a series of "processes" for determining vote acquisition; (2) the provisions of stages and schedules; and (3) the scope of the trial examination and further trial examination.
Hak Cipta (c) 2023 Dayanto Dayanto, Ibrahim Malik Tanjung https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENINGKATAN KAPASITAS PENGAWAS TPS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
Simultaneous Regional Head Elections in 2020 are the toughest contestations in the history of Regional Head Elections in Indonesia. The 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic situation and the obligation to implement the Health Protocol (Prokes) which limits the interaction space of the community, candidates, political parties carrying, organizers and supervisors in implementation at almost all stages have become an anomaly condition for the realization of the principles of democracy and participation. For the Regional Election Supervisory Board, the COVID-19 pandemic situation is a challenge in increasing the monitoring capacity and quality of implementation. Restrictions on access to direct contact should not limit efforts to realize the participatory and democratic 2020 Simultaneous Pilkada. For this reason, increasing the capacity of TPS supervisors is an important choice. Bawaslu of Central Kalimantan Province based on the results of field research in the Election of Regional Heads of Governor and Deputy Governor of Central Kalimantan Province for the period 2021-2024 in 2020 has made efforts to increase the capacity of TPS supervisors through activities, namely: (i) Technical Guidance, (ii) Providing consultation forum; (iii) Organizing education and training, as well as facilitation. Bawaslu of Central Kalimantan Province is also trying to maximize the performance of ad Hoc supervisors (TPS Supervisors), carrying out consolidation with lower ranks in order to strengthen capacity.
Hak Cipta (c) 2021 Tity Yukrisna https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT
Justice is one of the principles in local elections. The principle of justice is that all citizen has the right to vote and be elected as well be treated equally. The principle of justice is the just attitude of election organizers in relation to the plurality of society and the very high political interests of various parties. The credibility and integrity of individual election organizers is an important (key) issue, equal and congruent with the Dignified Election of a society and a nation. The implementation of the 2020 Central Kalimantan Governor and Deputy Governor Elections can run safely, smoothly and conducively, not apart from the role of the Provincial Bawaslu of Central Kalimantan, namely conducting supervision in every stage of the election, by taking preventive and repressive measures. In doing efforts of preventive and repressive measures, the Bawaslu of Central Kalimantan realizes justice, for the make of a just democracy and dignified Local Elections.
Election of Governor and Deputy Governor
Hak Cipta (c) 2021 Rudyanti Dorotea Tobing https://creativecommons.org/licenses/by/4.0