Keterwakilan Perempuan pada Pencalonan Anggota Legislatif dalam Perspektif Teori Keadilan Distributif (Jurnal Huma Betang Demokrasi, 2025)
Implementasi pemenuhan keterwakilan perempuan mengalami berbagai dinamika. Permasalahan yang menjadi pro kontra adalah tidak semua partai politik sanggup memenuhi keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilu legislatif. Selain itu, studi ilmuan pegiat gender telah banyak melakukan penelitian tentang fenomena perempuan dan politik, termasuk rendahnya keterpilihan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia. Sehingga pembahasan tentang keterwakilan perempuan di sektor lembaga legislatif menjadi pembahasan yang tidak hentinya terjadi dengan berbagai problematikanya. Tulisan ini menitikberatkan pada konsep teori keadilan distributif sebagai pisau analisis dalam isu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Secara yuridis keterwakilan perempuan dalam mengakomodir pemilihan legislatif anggota DPR dan DPRD sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UUD NRI 1945 Pasal  28  H  ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan keadilan. Kemudian diturunkan dalam Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023. Secara filosofis keterwakilan perempuan sebagai kesamaan didepan hukum dan penting adanya guna memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasi perempuan itu sendiri. Secara sosiologis hadirnya legislator perempuan terbukti memberi dampak signifikan terhadap kepentingan-kepentingan berkaitan isu perempuan dan anak seperti hadirnya UU TPKS. Sehingga Keterwakilan Perempuan minimal 30 % harus didukung dan dimaksimalkan penerapannya dalam rangka menciptakan keadilan distributif.
Keywords: Perempuan; Legislatif; Keadilan; Distributif