Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Dalam Mencegah Dikotomi Birokrasi Dan Politik Oleh Aparatur Sipil Negara (Jurnal Huma Betang Demokrasi, 2025)
AbstrakPenataan kembali kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dikotomi antara birokrasi dan politik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi fokus utama penelitian ini. Masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidakmampuan Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN secara efektif, khususnya yang berkaitan dengan dukungan politik dan kampanye di luar periode kampanye resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kewenangan Bawaslu saat ini, menganalisis kelemahan dalam pengawasan ASN, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metodologi yang digunakan yaitu mencakup analisis data pelanggaran netralitas ASN dari Pilkada sebelumnya, tinjauan literatur tentang kewenangan Bawaslu, pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kasus, historis, serta sosiologi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk mencegah dan menindak pelanggaran selama kampanye, terdapat kekurangan dalam penerapan sanksi dan pengawasan, yang berakibat pada pelanggaran di luar periode kampanye. Rekonstruksi kewenangan Bawaslu diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap netralitas ASN dan mengatasi kesenjangan antara peraturan dan praktik di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perluasan kewenangan Bawaslu, peningkatan integritas dan transparansi dalam pengawasan, serta kerja sama yang lebih efektif antara Bawaslu dan KASN. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menghasilkan Pilkada yang lebih adil dan berkualitas, serta memperkuat penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Kata Kunci: Bawaslu; netralitas ASN; Pilkada 2024; pencegahan pelanggaran; birokrasi dan politik.
Keywords: Bawaslu; netralitas ASN; Pilkada 2024; pencegahan pelanggaran; birokrasi dan politik.