PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENGAWAS PEMILU

Abstract

Keadilan Pemilu berkaitan dengan nilai asas atau prinsip yang membingkai keseluruhan proses dan hasil Pemilu. Keadilan Pemilu merupakan asas Pemilu yang secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”, Setidaknya terdapat 4 indikator keadilan Pemilu, yaitu: kesetaraan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam proses Pemilu, termasuk dalam penegakan hukum; kepastian hukum dalam setiap tahapan dan proses penyelesaian sengketa dan pelanggaran; penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas; dan kontestasi yang bebas dan fair. Salah satu lembaga negara independen yang terbentuk adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu merupakan salah satu lembaga negara yang didirikan berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Bawaslu sebagai unsur pengawas Pemilu. Sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu, Bawaslu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. UU Pemilu memberikan wewenang penegakan hukum Pemilu kepada Bawaslu. Artinya, fungsi pengawasan dan fungsi penegakan hukum Pemilu ditempatkan di satu lembaga, yaitu Bawaslu. Posisi demikian menempatkan Bawaslu sebagai lembaga quasi-yudisial dalam penyelenggaraan Pemilu. Tantangan dan problematika penegakan hukum mewujudkan keadilan Pemilu menyongsong Pemilu 2024 menjadi konsentrasi penting yang harus kita perhatikan bersama untuk mengantisipasi semua permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu serentak nasional.