(untitled) (Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2019)
Sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUUXI/2013 dibacakan, sistem pemilihan umum mengalami konstruksi demokrasi yang bersejarah, yakni pemilihan umum dilakukan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan seterusnya. Putusan yang dilandasi oleh penafsiran original intent dari Pasal 22E UUD 1945 tersebut, nyatanya tidak mampu berjalan baik sebagaimana diharapkan. Berbagai problematika hukum, sosial dan politik kian tajam tak tekendali. Pada prinsipnya, persoalan sebelum, selama dan setelah pemilu yang terjadi tersebut telah dapat difahami sejak MK memutuskan konstitusionalitas presidential threshold. Putusan tersebut seakan “memaksa” rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari kuantitas ambang batas. Sehingga rakyat seakan dipaksa oleh sistem untuk bertanding menjadi dua kubu dari dua puluh partai politik yang seakan tidak ada arti.