(untitled) (Jurnal Huma Betang Demokrasi, 2024)
Mendekati musim pemilu pastinya kita akan melihat berbagai macam asumsi masyarakat untuk mendukung ataupun kritik kepada pemerintah yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin. Hal tersebut pastinya juga tidak terlepas dari Berbagai konflik yang disebabkan oleh berita-berita hoax, dan kebencian terhadap kebencian lainnya. Selain itu, hak kebebasan menjelaskan yang digunakan dalam sistem pemerintahan kontemporer Indonesia seringkali menyebabkan ketegangan Ketika disampaikan di depan umum, yang tidak jarang menyebabkan kericuhan, yang tentu saja sudah keluar dari konsep tata cara menyampaikan pendapat sebagai amanat undang-undang. Meskipun sebenarnya mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara Indonesia yang merupakan negara demokratis. Hal hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengubah Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Namun tidak sembarangan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tentunya ada batasan-batasan yang perku diperhatikan terutama dalam konteks pemilu. Batasan mengenai kebebasan sebagaimana dimaksud diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa meskipun kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dilindungi di Indonesia, tetap ada batasan, seperti nilai agama, kesusilaan, Perkenankan, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (studi kepustakaan), dalam penelitian hukum pendekatan yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang merupakan pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum sebagai suatu ketentuan dan juga UUD.