PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT

Authors

  • Rudyanti Dorotea Tobing Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

DOI:

https://doi.org/10.55108/hbd.v1i1.121

Keywords:

Supervision, Election of Governor and Deputy Governor, Dignity Justice

Abstract

Justice is one of the principles in local elections. The principle of justice is that all citizen has the right to vote and be elected as well be treated equally. The principle of justice is the just attitude of election organizers in relation to the plurality of society and the very high political interests of various parties. The credibility and integrity of individual election organizers is an important (key) issue, equal and congruent with the Dignified Election of a society and a nation. The implementation of the 2020 Central Kalimantan Governor and Deputy Governor Elections can run safely, smoothly and conducively, not apart from the role of the Provincial Bawaslu of Central Kalimantan, namely conducting supervision in every stage of the election, by taking preventive and repressive measures. In doing efforts of preventive and repressive measures, the Bawaslu of Central Kalimantan realizes justice, for the make of a just democracy and dignified Local Elections.

References

Buku

Abdulkadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, (2020), Laporan Akhir Komprehensif Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, Palangka Raya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Statistik Kependudukan Kalimantan Tengah 2020, diterbitkan Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah.

Bodenheimer, Edgar, (1978), Treatise on Justice, New York: Hilosophical Library Inc.

Jajlurrahman Jurdi, (2008), Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Jenedjri M. Gaffar, (2012), Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konpres.

Munir Fuady, (2007), Dinamika Teori Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ni Matul Huda, (2011), Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: UII Press.

Siti Malikhatun Badriyah, (2010), Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Soerjono Soekanto, (1993), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Rajawali Pers.

___ dan Sri Mamudji, (2001), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet. V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

___ dan Sri Mamudji, (1979), Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Indonesia.

Suharizal, (2011), Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, Jakarta: Rajawali Press.

Teguh Prasetyo, (2017), Pemilu Bermartabat Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi, Depok: Raja Grafindo Perkasa.

Teguh Prasetyo dan Muhammad, (2019), Kelembagaan Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat Suatu Orientasi Teori Keadilan Bermartabat, Bandung: Nusa Media.

UU Nurul Huda, (2018), Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Fokusmedia.

Artikel/Karya Ilmiah

Abdul Rokhim, (2010), Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kerusakan Lingkungan Hidup Kasus Semburan Lumpur Panas di Sekitar Area Eksplorasi PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Saeful Aschar, (2011), Perlindungan Hukum untuk Pekerja Perempuan dalam Hubungan Industrial, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/201

Published

2021-06-01

How to Cite

Tobing, R. D. (2021). PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT. Jurnal Huma Betang Demokrasi, 1(1), 1–25. https://doi.org/10.55108/hbd.v1i1.121